Jagat Alit

Menyemai Gagasan, Mensyukuri Nikmat Tuhan

Mensyukuri Musibah: Mampukah?

“Kang, sekarang saya tidak merasa sakit lagi,” kata Adhi dengan wajah berseri. “Bahkan saya pun tak lagi merasa takut dan khawatir. Mungkinkah perasaan seperti ini yang dirasakan para Wali Allah, seperti yang sering Akang ceritakan itu?”

“Adhi, itu bukan ceritaku.” Begitu timpalku. “Tapi itu ‘kan bunyi salah satu ayat dalam Al-Quran, yang menyebutkan bahwa para Wali Allah atau para Kekasih Allah sesungguhnya tidak pernah merasa takut, khawatir ataupun berduka cita sepanjang hidupnya, lantaran mereka selalu berserah diri sepenuhnya kepada Sang Khalik.”

“Saya tahu itu. Dan, seperti para beliau,  saya juga telah berserah diri sepenuhnya kepada Allah,” ujar Adhi dengan wajah yang tetap sumringah.

Sudah biasa saya mendengarkan celoteh Adhi tentang berbagai keresahan religiusitasnya. Tentang gugatannya terhadap Tuhan, yang menurutnya tidak pernah adil. Tentang berbagai ajaran agama, yang menurutnya tidak pernah memberikan jawaban atas berbagai persoalan kehidupan. Tentang berbagai kisah para Nabi yang menurutnya hanya dongeng pengantar tidur belaka.

Saya selalu mendengarkan celotehnya dengan sabar, dan saya tidak pernah mendebatnya. Buat apa? Dia pernah mengecap pendidikan pesantren seperti saya, dan bahkan di pesantren yang sama. Dia pernah mengenyam pendidikan di sebuah fakultas teologi, yang — ndilalah — merupakan fakultas saya juga, dulu.

Saya merasa hanya buang-buang waktu saja kalau saya berdebat dengannya, karena dia tahu betul argumen yang akan saya bangun untuk mendebatnya. Kata para dukun, seguru seilmu janganlah saling ganggu. Jadi, saya pun tidak pernah “mengganggu” pikiran-pikirannya.

Tetapi kedatangannya hari itu benar-benar berbeda. Wajahnya tidak sekusut biasanya. Tidak ada gugatan terhadap Tuhan, seperti yang biasa disampaikannya. Adhi kelihatan sangat gembira. Padahal, ia baru saja keluar dari rumah sakit setelah sekitar dua pekan menginap di sana.  Dua pekan sebelumnya, ia menjalani operasi usus tahap pertama. Ada kanker ganas dalam stadium lanjut menggerogoti ususnya. Kata dokter, Adhi tinggal “menunggu waktu”.

“Saya sudah siap,” kata Adhi. “Saya sudah berterimakasih padaNya. Saya berterimakasih atas kanker yang diberikanNya kepada saya. Saya berterimakasih karena sayalah yang telah dipilihNya untuk menikmati penderitaan ini. Saya berterimakasih karena saya telah diajariNya untuk bersyukur. Bersyukur tidak hanya karena kenikmatan hidup yang telah dilimpahkanNya kepada saya. Tetapi juga karena penyakit yang kini menggerogoti tubuh saya.”

Seperti biasa, saya terdiam mendengarkan celotehnya. Ternyata itu merupakan celotehnya terakhir. Sepekan setelah itu, Adhi berpulang tanpa pamit. Dan, ia memang tidak perlu pamit kepada siapapun.

Tentu saja saya tidak pernah bertemu lagi dengan Adhi, bahkan dalam mimpi. Tetapi saya tidak akan pernah lupa pada pelajaran konkret yang disampaikannya sebelum pergi: berterimakasihlah selalu padaNya, termasuk atas musibah yang diberikanNya. Mampukah saya? Rasanya, tidak.

Billy Soemawisastra

Senin, 30 November 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Agama, Eksplorasi Diri, Inspirasi, Refleksi, Wisata Sukma | , | Tinggalkan sebuah Komentar

Peringatan Kemerdekaan dalam Bayang-bayang Terorisme

Keriaan memperingati hari kemerdekaan, usai sudah. Kemarin dan kemarinnya lagi — hampir tiga hari berturut-turut dalam long week end yang baru saja berlalu — di setiap pojok perkampungan miskin dan daerah elite perkotaan, di negeri bernama Republik Indonesia ini, keramaian menyambut hari jadi RI ke-64 berlangsung spontan dan penuh keikhlasan.

Puncaknya, ya kemarin itu, tanggal 17 Agustus 2009. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mulai dari Istana Negara hingga kantor-kantor gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di kedalaman lautan, puncak gunung dan perut bumi. Alhamdulillah, Indonesia ternyata masih ada. Merah Putih masih berkibar dan dicintai seluruh warga negara. Meski sehari sebelumnya, di sebuah gedung megah di Senayan Jakarta, para wakil rakyat dan kepala negaranya sempat lupa mengumandangkan lagu keramat hasil gubahan almarhum WR Supratman itu, dalam suatu acara kenegaraan.

Kemegahan memperingati hari kemerdekaan, memang selalu berulang setiap tahun. Tetapi peringatan yang berlangsung kemarin, terasa lebih dalam nuansa keharuannya, karena beberapa saat sebelumnya, Bumi Pertiwi dirundung tragedi yang juga selalu datang berulang, mengoyak ketentraman yang ternyata masih impian. Tragedi itu adalah serangan teroris berupa pemboman oleh para pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.

Tragedi ini bisa terjadi lagi di saat-saat yang tidak terduga, karena jaringan para pelaku pemboman (terutama para perancangnya) masih belum bisa diberangus hingga ke akar-akarnya. Apalagi konon para teroris itu telah berhasil merekrut sejumlah anak muda untuk menjadi ”pengantin” alias pembom bunuh diri, yang bisa meledakkan diri sewaktu-waktu. Kalau itu terjadi lagi, aparat keamanan (lagi-lagi) akan merasa kecolongan.

Jika benar bahwa para pembom bunuh diri itu rela meledakkan diri karena alasan agama: ingin mati syahid agar langsung masuk surga dan langsung pula bertemu dengan Allah, maka yang harus merasa paling kecolongan sebenarnya adalah para ulama Islam, karena tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, dan satu pun Sabda Rasulullah Muhammad SAWW (Al-Hadits), yang membenarkan ataupun memerintahkan tindakan bunuh diri untuk alasan apa pun. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Itu artinya, tuntunan hakiki agama Islam yang hakikatnya cinta damai, tidak pernah sampai kepada sejumlah anak muda yang rela meledakkan diri untuk mendapatkan liputan media.

Bila tuntunan agama tidak sampai kepada umat, atau tuntunan agama itu disalahartikan oleh sebagian orang, lantas siapa yang pantas disalahkan? Tentunya para ulama. Lalu ke mana para ulama selama ini? Pemboman demi pemboman di bumi Indonesia ini terjadi sejak tahun 2000, diawali dengan peledakkan sejumlah gereja. Waktu itu, masyarakat masih meraba-raba siapa pelakunya. Tetapi sejak bom bali pertama di tahun 2002, kalangan intelejen mulai menjelaskan bahwa para pembom alias para teroris itu berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang berpusat di Malaysia dan berafiliasi pada organisasi Al-Qaidah.

Di Indonesia, gerakan JI semakin memperoleh kekuatan karena bersinggungan, bahkan berakrab-ria dengan sempalan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Mengapa kelompok JI akrab dengan gerakan NII? Karena sesungguhnya, para pendiri JI adalah tokoh-tokoh NII yang melarikan diri ke Malaysia, untuk menghindari incaran pemerintah Orde Baru.

Pada peristiwa bom Bali 2002 itu pulalah, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan pada suicide bombers, alias para pembom bunuh diri. Sesuatu yang sebelumnya hanya kita dengar terdapat di Timur Tengah. Maka jelaslah bahwa perilaku pembom bunuh diri, adalah perilaku impor. Bukan perilaku khas Indonesia.

Walau demikian tak pernah kita dengar upaya para ulama untuk mendekati umatnya di berbagai pelosok negeri, guna menjelaskan bahwa tindakan terorisme (termasuk aksi bom bunuh diri) adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang muncul kemudian hanyalah sikap saling-mencurigai, beredarnya berbagai versi teori konspirasi, dan akhirnya keluhan dari sejumlah tokoh organisasi massa Islam yang mengaku bahwa sebagian mesjid-mesjidnya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, mulai disusupi atau diakuisisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.

Anehnya, meski musuh sudah masuk ke dalam rumah, masih banyak para ulama yang tetap ”berasyik-ma’syuk” dengan partai-partai politik. Ikut dukung-mendukung hingga tahapan pemilihan presiden, dan tanpa malu-malu membawa nama besar organisasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ujung-ujungnya tentu saja pembagian kekuasaan. Lalu mereka ikut terperangah ketika bom, lagi-lagi meledak, di Mega Kuningan.

Dulu gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) berhasil diberangus karena kerja sama yang erat antara ulama, umara (pemerintah) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula gerakan komunisme. Mengapa sekarang kerja sama itu sulit diwujudkan? Itu lantaran (bahkan) para ulama pun tak lagi bersatu seperti dulu. Kepentingan politik praktis telah membuat mereka semakin berpuak-puak, sehingga lupa pada bahaya laten di sekitarnya, yakni terorisme.

Seperti telah disinggung di atas, gerakan terorisme di Indonesia, sedikit banyak bersinggungan dengan gerakan NII, atau keturunan (baca: kader) para penggerak DI/TII yang – karena organisasinya dinyatakan terlarang – mengendap-endap di ”bawah tanah”. Di antara mereka, kata pengamat gerakan Islam, Al Chaidar, ada yang moderat alias tidak menyetujui jalan kekerasan. Mereka yang moderat ini sebenarnya bisa didekati oleh para ulama, umara dan aparat keamanan, sehingga bisa diajak kerja sama untuk menghambat gerakan sayap radikal, guna mencegah aksi-aksi terorisme.

Walhasil, memang dibutuhkan kesatuan langkah dari semua pihak yang mencintai negeri ini, untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas terorisme. Selain gerakan kejar dan tangkap yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pelaku terorisme, juga diperlukan gerakan penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme, termasuk melakukan persuasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan ajakan para teroris. Dan, ini merupakan tugas para ulama. Pun, tentu saja, tugas umara.

Semoga pula kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI yang berlangsung kemarin, tidak membuat masyarakat lupa akan ancaman terorisme yang selalu membayang-bayangi ketentraman negeri ini.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Selasa, 18 Agustus 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Agama, Politik, Refleksi, Sejarah, Wacana | , | 5 Komentar

Serangan Teroris dan Presiden yang Melodramatik

Sehari setelah peristiwa pemboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, saya mendapat kiriman SMS dari Habib Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Kali ini, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang diungkapkan Pak Habib melalui SMS yang cukup panjang itu. Berikut isi SMS tersebut (yang saya bagi ke dalam tiga alinea):

“Pernyataan SBY yang mengaitkan Bom Mega Kuningan dengan Ketidakpuasan hasil Pilpres adalah bentuk kepanikan yang sangat emosional dan tendensius, sekaligus provokatif dan gegabah. Bahkan terlalu bodoh, karena jika SBY bisa berasumsi bahwa Bom tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil Pilpres, maka pihak lain pun bisa berasumsi sebaliknya bahwa Bom tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian untuk menutupi kecurangan Pilpres, sekaligus sebagai upaya beri kesan terzalimi agar dapat simpati rakyat sebagaimana kebiasaan SBY selama ini.

Artinya, jika Bom tersebut dipolitisir, maka siapapun bisa dituduh dengan motifnya masing-masing, termasuk SBY sekalipun. Karena itu, STOP segala bentuk asumsi, dan serahkan saja kepada pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang berwenang. Jalankan proses hukum yang tegas & jelas, serta jujur & adil. Yang jelas kita mengecam keras Bom tersebut siapapun pelakunya dan apapun motif & alasannya. Apalagi dilakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari empat bulan suci yang diharamkan terjadi pertumpahan darah.

Pelakunya mesti dicari, ditangkap, diadili & dihukum yang setimpal. Bukan saja karena jatuhnya korban nyawa ataupun luka, serta menebar rasa takut secara meluas di tengah masyarakat, tapi juga di saat suhu politik memanas, maka Bom tersebut bisa menjadi pemantik adu domba antar-anak bangsa sehingga bisa terjadi perang saudara, dan di saat ekonomi negeri sedang ambruk dengan total utang 1700 trilyun rupiah, maka Bom tersebut juga bisa buat negeri collaps. Ayo, STOP TEROR BOM! Lawan segala kejahatan kemanusiaan! Tegakkan hukum dan keadilan!”

Tentu saja bukan hanya saya yang mendapat SMS serupa dari Habib Rizieq Syihab. Mungkin pula bukan hanya saya yang setuju pada isi SMS tersebut, karena apa yang diungkapkan Habib Rizieq, mewakili pikiran banyak orang. Terutama mereka yang menyaksikan pidato Presiden SBY di halaman Istana Negara, pada Jum’at sore, beberapa jam setelah peristiwa pemboman di Mega Kuningan.

Sore itu jutaan pemirsa televisi di Indonesia, disuguhi pertunjukan monolog melodramatik. Seorang aktor teater di podium kenegaraan menghiba-hiba, mengungkapkan bahwa foto dirinya menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Lalu menyindir lawan-lawan politiknya yang konon tidak rela jika ia memimpin lagi negeri ini, tidak rela jika ia dilantik. Sesekali ia menengadah ke atas, seolah-olah mengadu kepada Kekuatan Yang Lebih Tinggi. Sering pula ia berhenti sejenak di tengah-tengah pembicaraannya, seperti menahan kesedihan, menahan tangis. Lama sekali monolog yang cenderung monoton itu dipertunjukkan di layar televisi. Tiba-tiba saja, ”Cengeng!” ujar seorang teman di sebelah saya yang sama-sama menonton pertunjukan itu, seraya beranjak pergi.

Saya pun tersentak, seakan disadarkan bahwa aktor yang tengah bermonolog dengan gaya melodramatik itu adalah seorang presiden. Presiden saya, yang berdasarkan penghitungan sementara, berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang baru saja usai. Presiden yang negerinya sangat luas dan rakyatnya beragam. Presiden yang negerinya sedang dilanda berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kesulitan akibat bencana alam dan penyakit. Presiden yang negerinya memerlukan seorang pemimpin yang sangat kuat untuk menyatukan rakyatnya menghadapi berbagai persoalan. Presiden yang harus kembali berupaya menyatukan bangsanya, setelah dalam Pemilu dan Pilpres yang baru lalu, terbagi-bagi dalam berbagai kelompok.

Dan, tiba-tiba saja, Blar … Blar … Dua bom berdaya-ledak tinggi mengoyak kesunyian pagi, di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Sembilan orang tewas dan 53 orang luka-luka. Tentu saja semua orang terkejut dan nyaris tidak percaya dengan peristiwa tersebut, mengingat sudah hampir lima tahun rakyat Indonesia merasa aman dari serangan teroris. Sebelumnya, serangan teroris terjadi setiap tahun: Bom Bali I (tahun 2002); pemboman JW Marriott I (2003); pemboman di depan kedutaan besar Australia (2004); dan Bom Bali II (2005).

Orang-orang yang menyaksikan liputan langsung berbagai TV swasta nasional dari lokasi kejadian, kembali teringat pada kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang diduga berada di balik aksi pemboman tersebut. Apalagi mengingat Noordin M. Top, tersangka dalang di balik semua aksi teror itu hingga kini masih buron. Dari berbagai komentar di layar televisi, termasuk CNN (TV yang paling mumpuni di dunia pemberitaan) tidak ada yang mengaitkan aksi teror di Mega Kuningan jum’at pagi itu, dengan Pemilihan Presiden yang baru saja usai. Karena, Pilpres berlangsung damai, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara. Kalaupun ada sejumlah protes atas kemungkinan terjadinya kecurangan, yang dilontarkan para capres yang mendapat suara lebih sedikit dari perolehan suara SBY-Boediono, itu juga dilakukan secara damai. Bahkan tanpa penggalangan massa, atau unjuk rasa di jalan-jalan.

Itu sebabnya, ketika Presiden SBY memulai pidatonya di halaman Istana Negara, Jum’at petang, banyak orang tidak mengira bahwa presiden yang amat ”santun” itu akan mengaitkan pemboman di Mega Kuningan dengan ketidakpuasan atas hasil Pilpres. Banyak orang berharap, presiden yang ahli bertutur itu, akan mengecam sekeras-kerasnya siapapun pelaku aksi teror, tanpa sindir sana, sindir sini. Lalu mengajak semua komponen bangsa, termasuk lawan-lawan politiknya di masa Pilpres berlangsung, untuk bersatu-padu bersama pemerintah guna melawan terorisme, seraya melupakan segala perbedaan yang ada.

Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah pertunjukan monolog melodramatik yang mengecewakan, seperti yang telah diungkapkan Habib Rizieq Syihab, melalui SMS-nya di atas. Selain itu, bukankah para teroris akan merasa senang dengan pidato panjang sang presiden di sore itu? Menurut para pengamat terorisme, tujuan para teroris dalam melakukan aksi terornya, antara lain adalah untuk menebar rasa takut dan memperoleh perhatian sebesar-besarnya dari khalayak ramai. Sekarang, tujuan mereka berhasil, karena aksi mereka telah membuat seorang presiden dari negara besar menghiba-hiba di depan rakyatnya dalam keadaan panik, dan membuat rakyatnya saling curiga dan semakin dicekam ketakutan. Betul-betul menyedihkan.

Billy Soemawisastra

Senin, 20 Juli 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Politik, Wacana | , , , , , | 4 Komentar

Sense of Crisis

Sulit menemukan padanan kalimat sense of crisis yang tepat, singkat, padat, dalam bahasa Indonesia, kecuali mungkin: “Kepekaan menghadapi krisis”. Wah, terlalu panjang kalimat itu rasanya, jika dibandingkan dengan sense of crisis yang hanya terdiri atas empat suku kata. Selain juga, padanan itu masih kurang tepat. Kata sense dalam frasa sense of crisis, tidak hanya berarti kepekaan. Tetapi juga kewaspadaan, ketergesaan, kesegeraan dan pada akhirnya kesigapan dalam menghadapi krisis, karena krisis adalah krisis, permasalahaan yang sangat mendesak untuk segera diselesaikan, ditanggulangi.

Bahasa Indonesia memang tergolong masih berusia muda, pun kosakatanya  masih terbilang miskin, jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa “tua” lainnya, yang sudah berabad-abad digunakan berbagai bangsa di dunia.  Tetapi bukan soal itu yang ingin saya diskusikan. Melainkan “ruh” dari frasa sense of crisis itu sendiri (tanpa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) yang ternyata tidak dimiliki para pengelola republik ini.

Sebagai contoh, krisis flu babi alias flu A-H1N1, yang beberapa bulan lalu mulai didengung-dengungkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai penyakit berbahaya dan mematikan, ditanggapi pemerintah Indonesia secara adem ayem. Bahkan ada pejabat tinggi di bidang kesehatan yang justru berkomentar bahwa WHO terlalu membesar-besarkan masalah. Ada pula pejabat yang mengatakan, flu babi tidak akan pernah bisa menyebar di Indonesia, karena virusnya tidak akan kuat bertahan di negara tropika. Untungnya, belum ada yang berani mengatakan Indonesia bebas flu babi.

Kini coba kita simak. Berdasarkan data-data yang dihimpun berbagai media, di negeri kita dalam tiga hari terakhir ini terjadi lonjakan kasus positif flu A-H1N1 sebanyak 60 kasus, sehingga seluruhnya menjadi 112 kasus positif. Dua pasien terduga influenza A-H1N1 meninggal dunia, yakni di Padang, Sumatera Barat dan Denpasar, Bali, walau belum bisa dipastikan apakah flu A-H1N1 yang menjadi penyebab kematian mereka. Ini belum termasuk beberapa warga negara Indonesia yang mau tak mau dirawat di rumah sakit mancanegara, karena diduga terpapar virus flu babi. Dengan kata lain, virus A-H1N1 terbukti bukan hanya “milik” orang asing. Orang Indonesia juga bisa terkena.

Apakah kita akan menunggu jatuhnya puluhan atau ratusan korban tewas akibat penyakit ini, untuk membuat pemerintah bertindak sigap dan menganggap krisis flu babi ini sebagai krisis yang berbahaya bagi rakyat kita? Memang, sejumlah rumah sakit sudah disiagakan dan alat pemantau suhu tubuh pun tersedia di bandara-bandara internasional, namun itu saja rasanya belum cukup, karena penularan virus A-H1N1 bisa terjadi di mana saja.

Sampai saat ini kita masih belum melihat adanya pusat-pusat pemantau krisis flu A-H1N1 di tengah masyarakat. Pejabat kesehatan yang berwenang pun hanya mampu mengimbau masyarakat untuk waspada, melalui keterangan pers, bukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Walhasil, masih sangat banyak anggota masyarakat yang belum faham betul mengenai sejauh mana tingkat bahaya virus influenza yang satu ini, dan bagaimana menanggulanginya.

Pemerintah Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan pemerintah negara lain, dalam mengelola kasus flu babi. Pemerintah Thailand saja sudah menyetujui tambahan anggaran 25 juta dolar Amerika, untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan antivirus, karena jumlah korban meninggal dunia akibat virus ini semakin bertambah di Thailand. Di negeri Gajah Putih itu jumlah korban meninggal sudah mencapai 24 orang dari 4.057 kasus positif influenza A-H1N1.

Tentu saja tidak perlu menunggu jatuhnya korban sebanyak itu, untuk membuat pemerintah Indonesia tergesa-gesa melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Jangan pula memandang remeh kasus flu babi ini, sebelum segalanya terlambat, seperti yang sering kita alami dalam kasus penyakit lainnya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sudah terlalu sering kita menyaksikan riuh rendahnya jerit tangis anggota keluarga yang ditinggalkan penderita DBD yang meninggal dunia, dan banyak penderita yang tidak kebagian ruangan perawatan di banyak rumah sakit. Padahal DBD adalah penyakit musiman yang bisa diantisipasi sejak jauh hari. Jangan sampai itu terjadi pada kasus flu A-H1N1. Tapi masihkah pemerintah Indonesia memiliki sense of crisis?

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Rabu, 15 Juli 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Refleksi, Wacana | , | Tinggalkan sebuah Komentar

Antasari Azhar

Ketika media cetak, elektronik, dan online masih menggunakan inisial AA, untuk menyebut tersangka utama aktor intelektual kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran, saya berharap inisial itu tidak merujuk pada nama seorang tokoh yang masih sangat disegani di republik ini. Saya juga berharap bukan “orang itu” yang dimaksud, tatkala disebutkan bahwa AA itu adalah seorang pejabat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meski saya pun tahu, tidak ada lagi yang berinisial AA di KPK, selain dia.

Hanya dalam hitungan kurang dari sehari, inisial AA itu menghilang dari media cetak, elektronik, dan online, karena digantikan nama yang terang-benderang: Antasari Azhar, Ketua KPK. Masya Allah. Tetapi saya tidak pernah berhenti berharap. Harapan saya ketika itu berbunyi: semoga Antasari Azhar bukanlah tersangka, melainkan sekadar saksi, seperti yang pernah dibantah pihak kepolisian dan lalu kejaksaan.

Kedua lembaga penegakan hukum itu sempat “plin-plan” menyebut status hukum Antasari. Saksi, tersangka, saksi, tersangka … sampai akhirnya ia dipanggil ke Polda Metro Jaya, diperiksa seharian sebagai saksi, lalu tidak diperbolehkan pulang alias ditahan sebagai tersangka. Maka lemaslah saya. Walaupun, lagi-lagi, saya masih punya harapan, semoga di persidangan nanti, Antasari tidak terbukti bersalah. Dan, apa yang dialaminya sekarang, hanya fitnah. Sehingga nama baik Antasari bisa direhabilitasi.

Mengapa saya begitu peduli pada nama baik Antasari Azhar? Bukan. Dia bukan anggota keluarga saya. Bukan pula sahabat dekat. Kalaupun pernah berhubungan, hubungan itu tak lebih dari sekadar hubungan antara wartawan dengan narasumber. Tetapi Antasari adalah simbol. Simbol pemberantasan korupsi, paling tidak sejak dia menjabat Ketua KPK. Sebagai simbol pemberantas kemunkaran (itu pun kalau Anda setuju bahwa korupsi adalah perbuatan munkar), dia haruslah (seyogianya, semestinya) bersih dari berbagai kemunkaran. Bukankah perbuatan membunuh, dan atau merencanakan serta menyuruh orang untuk membunuh, merupakan perbuatan munkar? Apalagi bila perbuatan tersebut, dilatarbelakangi skandal seksual.

Antasari Azhar adalah pendekar hukum yang sudah malang melintang di dunia peradilan. Dia tentunya tahu bahwa perbuatan yang “disangkakan” padanya sekarang ini, mempunyai resiko hukum sangat besar. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan yang tampak tidak terlalu rapi sehingga mudah ditelusuri. Mungkinkah Antasari dijebak? Mestinya tak semudah itu Antasari dijebak, mengingat ia pun seorang ahli di bidang jebak-menjebak. Ada beberapa koruptor yang kepergok atau “tertangkap tangan” lantaran jebakan-jebakan Antasari.

Kasus ini memang memancing banyak pertanyaan. Termasuk, apakah hanya karena takut skandal seksualnya terbongkar, Antasari lantas memerintahkan pembunuhan yang kemudian dibiayai oleh pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan diatur oleh Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizar itu? Jangan-jangan, kata beberapa teman, latar belakang persoalannya jauh lebih besar dari “sekadar” perselingkuhan. Dengan kata lain, yang dimunculkan ke permukaan, bukanlah persoalan yang sebenarnya. Tapi ini sekadar kecurigaan.

Jadi biarlah proses hukum yang membuktikannya kelak. Kepada para tersangka, termasuk Antasari Azhar, tentunya, untuk sementara kita terapkan praduga tidak bersalah. Kepada keluarga korban, kita sampaikan duka cita yang amat dalam.

Terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen, bukan hanya duka cita bagi keluarga, tapi juga duka cita bagi semua orang yang mendambakan keamanan dan keadilan. Sebab, kalau kelak terbukti benar (melalui pembuktian di pengadilan) bahwa Nasrudin memang dibunuh oleh konspirasi oknum-oknum penegak hukum, maka rasa keamanan dan keadilan pun otomatis bakal semakin berkurang. Dan, yang lebih parah lagi, masyarakat pun akan semakin kehilangan kepercayaan kepada para pejabat negara, terutama pejabat negara yang bertugas mengurusi hukum dan keadilan.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini dapat dilihat pula di www.liputan6.com]

Kamis, 7 Mei 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Hukum, Wacana | , , , , | 1 Komentar

Menjelang Hari Pemungutan Suara

Keriuhan kampanye pemilu anggota legislatif berakhir Ahad lalu. Poster-poster, spanduk, umbul-umbul dan baliho yang selama beberapa bulan terakhir ini mengiklankan tampang para caleg (calon anggota legislatif) dari berbagai partai politik peserta pemilu, sudah dibersihkan dari jalanan. Setidaknya dari jalanan kota metropolitan Jakarta (karena beranjak sedikit saja ke kota-kota di pinggiran Jakarta, seperti Tanggerang, tampang para caleg dan gambar partainya, masih saja memenuhi jalan-jalan tertentu).

Masa kampanye pemilu yang baru saja berakhir itu, masih merupakan babak awal dari keriaan politik yang sudah dan akan berlangsung sepanjang 2009 ini. Rasa was-was masih menenuhi perasaan banyak orang, baik mereka yang aktif dalam keriaan maupun mereka yang tidak peduli. Namun setidaknya ada rasa syukur terbersit, kampanye pemilu yang dikhawatirkan bakal diwarnai rangkaian keributan itu, ternyata berlangsung damai. Kalaupun ada kekisruhan di sana-sini, kekisruhan itu taklah mengakibatkan kerusuhan.

Suasana seperti itulah, minimal, yang diharapkan akan berlangsung pada hari pemungutan suara dan hari-hari sesudahnya, sampai berujung pada terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden, September mendatang. Rakyat, walau bagaimana pun, sudah sangat lelah dengan rangkaian peristiwa politik yang wajib mereka ikuti. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati dan Gubernur, yang tak jarang berbuntut pertikaian. Jadi, tak perlulah kelelahan itu ditambah lagi dengan keributan.

Terlalu panjang peristiwa-peristiwa politik yang harus dilalui warga negara RI, sampai-sampai hampir tak ada hari tanpa keriuhan politik. Sementara beban kehidupan semakin menekan, semakin tak mampu membuat rakyat bernapas lega. Sehingga wajarlah bila pada peristiwa pemilu kali ini, semakin banyak saja warga masyarakat yang tampak tidak peduli dengan keramaian kampanye. Mereka tetap menjalankan kegiatan kesehariannya, tanpa sedikit pun merasa tertarik untuk ikut berkampanye. Ini merupakan gambaran masyarakat yang sudah lelah dan kesal dengan politik.

Kelelahan dan kekesalan masyarakat dengan hiruk-pikuk politik itu, kian bertambah begitu menyaksikan tingkah polah para caleg dalam mengiklankan diri mereka. Caleg-caleg yang sebagian besar tidak dikenal masyarakat itu, berlomba mengemis suara dengan segala cara. Berjanji akan menjadi pembela rakyat jika kelak mereka terpilih. Padahal rakyat tahu, mereka sekadar berjuang mencari pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan akan segera melupakan rakyat bila mereka sudah bertengger di gedung parlemen.

Dan, pada hari pemungutan suara nanti, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Mungkin saja jumlah golput akan semakin banyak, tetapi mungkin juga sebaliknya. Mungkin pula akan terjadi saling tuduh berbuat curang di antara para peserta pemilu, dan yang kalah tidak mau mengaku kalah. Tetapi saya kira siapa pun berharap, semua proses itu akan berlangsung aman dan damai. Mereka yang menang tidak akan “mentang-mentang” dan yang kalah tidak perlu berang, pun tidak perlu masuk ke rumah sakit jiwa.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Selasa, 7 April 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Politik, Refleksi, Wacana | | 5 Komentar

Ketika Anarkisme Semakin Membudaya

Ada satu kosa kata bahasa Melayu (baca: bahasa Indonesia) yang cukup terkenal di lingkup internasional, paling tidak lantaran kosa kata tersebut termaktub dalam beberapa ensiklopedi, di antaranya Encyclopaedia Americana. Kosa kata itu adalah: “Amuk” (orang Bule menulisnya: “Amok”).

Sebuah kata yang menunjukkan betapa orang Indonesia itu, sejak dulu, gampang marah. Dan, kalau sudah marah, mereka akan mengamuk, menyerang dan membunuh siapa saja yang berada di dekatnya. Amuk bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara berkelompok alias main keroyokan alias tawuran (amuk massa).

Orang-orang Portugis dan Belanda yang pernah menjajah negeri ini, sudah sangat sering dan bahkan sudah sangat terbiasa menyaksikan peristiwa Amuk yang dilakukan kaum pribumi. Mereka pun menceritakan tradisi Amuk ini secara turun-temurun, sebagai peringatan kepada anak-cucu mereka agar berhati-hati bila berkunjung ke Indonesia. Sebab salah langkah sedikit saja bisa menjadi sasaran Amuk.

Akhirnya, setiap kali mereka ingat Indonesia, mereka pun akan ingat kebiasaan kaum pribumi melakukan tindakan Amuk (mengamuk). Sehingga wajarlah bila kemudian kata Amuk pun masuk ke dalam ensiklopedi mereka. Dengan kata lain, tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari negeri Barat tersebut, sejak zaman baheula sudah sangat mafhum bahwa orang Indonesia itu akrab sekali dengan anarkisme.

Tentunya tidak perlu malu bila kata Indonesia dianggap lebih asosiatif dengan kata Amuk, bukan kata Makmur, Sentosa, Indah, Ramah-tamah atau Damai. Munculnya frasa: “Indonesia yang Makmur,  Indah, Damai dan Sentosa”, itu berkat upaya para Bapak Bangsa yang ingin mengangkat citra Indonesia di mata dunia, agar Indonesia tidak hanya dikenal kebrutalannya. Begitu pula frasa: “Rakyat Indonesia yang Ramah-tamah”. Tetapi Makmur, Sentosa, Ramah-tamah, Damai dan Indah, adalah kata-kata yang lebih mengandung harapan, ketimbang kenyataan. Sedangkan Amuk, adalah kenyataan yang sering kita saksikan.

Salah satu buktinya, kita saksikan beberapa hari lalu. Ketua DPRD Sumatera Utara H. Abdul Aziz Angkat, tewas dikeroyok massa yang menyerang, mengamuk di ruang sidang paripurna. Anarkisme ini terjadi lantaran keinginan para pengunjuk rasa yang mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, tidak ditanggapi oleh para anggota dewan.

Anarkisme massa, yang selama ini “hanya” berlangsung di jalan-jalan, tampaknya sudah mulai masuk ke ruang-ruang yang seharusnya dihormati, seperti ruang sidang paripurna DPRD. Di ruang-ruang seperti itu, keributan yang terjadi semestinya hanya sebatas perang mulut, adu argumentasi, bukan kekerasan fisik. Tetapi tampaknya, banyak di antara kita, yang lebih suka menyelesaikan persoalan dengan kekerasan fisik, bukan melalui dialog dan musyawarah.

Kecenderungan ini semakin memperkuat kesan bahwa Amuk alias anarkisme, memang sudah membudaya di negeri kita. Begitu banyak rangkaian kekerasan yang memakan korban jiwa, terjadi di negeri kita, dan begitu cepat kita melupakannya. Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa 27 Juli 1996, Peristiwa Mei 1998, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, hanya beberapa di antaranya. Tindakan pengusutan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, tidak pernah selesai dengan tuntas. Bahkan tak sedikit di antaranya yang berakhir dengan nasib “dipetieskan”.

Pemerintah (termasuk aparat keamanan) masih terkesan tidak tegas dalam menindak para pelaku anarkisme. Bahkan ada beberapa kasus anarkisme, yang tampaknya memang sengaja “dibiarkan”. Jika kasus tewasnya almarhum Abdul Aziz Angkat tidak diselesaikan setuntas-tuntasnya dan transparan, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan lagi kasus-kasus serupa di hari-hari mendatang. Bahkan mungkin lebih parah dari itu. Dan, lama-kelamaan, kita akan menjadi imun dengan rangkaian kekerasan demi kekerasan. Atau, jangan-jangan, kita memang sudah imun. Mengerikan.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Kamis, 5 Februari 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Wacana | , | 3 Komentar

« Entri Sebelumnya