Paskah dan SMS Sejuta Umat
Dan, teknologi komunikasi mutakhir menunjukkan kedigjayaannya: produksi pesan pendek melalui sms maupun facebook di sekitar perayaan umat Kristiani dari Jumat Agung hingga Paskah 2010. Jumat Agung adalah perayaan wafatnya Jesus Kristus sedangkan Paskah menandai KebangkitanNya.
Melalui teknologi komunikasi mutakhir dengan PC, laptop ataupun ponsel, segala kegaduhan penyampaian ucapan menjadi serba cepat dan tak repot. Dulu orang mesti memilah-milah kartu ucapan yang cocok, mengirim jauh hari sebelum waktunya agar tak telat tiba di alamat. Sekarang tinggal ketik, tekan tombol atau klik dan beres. Balasan dapat tiba dalam hitungan detik atau menit.
Wah. Kita tengah menikmati keajaiban global village (Desa Dunia).
Toh ada yang hilang, sapaan-sapaan lewat surat atau kartu pos jaman dulu (jadul) rasanya lebih asli atau orisinal. Dan otentik. Sekarang ini bahasa TI bisa menyesatkan. Maklumlah media adalah pesan itu sendiri (Marshal Mc Luhan; The Media is the message). Cobalah gimana kita bisa menikmati: ”Met Paskah”.
Sebagai ekstrim yang lain, mesti pakai bahasa asing, Inggris, misalnya, “Happy Easter” atau latin (mungkin kesannya lebih kudus) seperti, “Christo Anesti Allisto Anesti” (bangkit, tegak, tegar bersama Tuhan). Ini agak “menyesatkan” karena seolah-olah supaya lebih kristiani pakailah bahasa asing.
Namun yang lebih celaka adalah ucapan-ucapan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu, boleh jadi bekerjasama dengan operator pelayanan jaringan yang kemudian diserap begitu saja oleh umat dan disebar-luaskan, seolah-olah ini paling paten.
Ada contoh:
Saudaraku…
Jika ada 1000 orang yang rindu padamu, aku turut di dalamnya.
Jika ada 100 orang yang MENYAYANGIMU
pasti aku termasuk …
Jika ada 10 orang yang peduli padamu,
Percayalah salah satunya pasti.
Aku…
Tetapi jika ada 1 orang yang mau MATI untukmu,
tunggu dulu
itu pasti bukan aku
HANYA DIA yang RELA MATI
Untukmu…
……
Happy Great Friday
Selamat Merayakan Hari Jumat Agung
Hari wafatnya Jesus Kristus di kayu salib
…..
Atau:
SELAMAT !!!
Anda mendapat Pemenang GEBYAR PASKAH BERHADIAH…
Anda berhak atas satu set perangkat SUKACITA
dan satu unit DAMAI SEJAHTERA
dan BUAH-BUAH ROH
hadiah bisa Anda miliki cukup dengan mentransfer IMAN dan PENGHARAPAN
kepada JESUS KRISTUS serta mengirim KASIH kepada sesama.
Awas Penipuan!
dst…dst…dst…
Nah yang seperti ini yang saya bilang tadi, pesan untuk sejuta umat. Satu orang bisa mendapat pesan yang sama dari 3 orang. Artinya orang yang melanjutkan pesan itu tak sadar telah menjadi agen “perdagangan bebas” pesan-pesan perayaan keagamaan.
Neoliberalisme telah berhasil juga teologi menjadi sekadar komoditi He… he… he…, saya juga melanjutkan pesan semacam itu ternyata.
Padahal dalam buku-buku kumpulan cerita humor tentang para pemuka agama Kristen mula-mula sekitar abad 2 Masehi, banyak cerita yang bermakna bila disebarluaskan di abad globalisasi ini.
Saya kutip saja :
Konon ketika Jesus Kristus turun ke “kerajaan maut” atawa neraka usai mengalami penyaliban, Ia menemui pendosa, tak melihat dari bangsa mana, sekte agama apa, mengampuni dan membebaskan mereka.
Melihat itu , Iblis, sang raja kegelapan menangis, karena neraka telah kosong.
Alkitab , Jesus membujuk Iblis:
“Tak perlu menangis, nanti akan ku masukkan ke sini jadi pemimpin dunia yang kejam, para koruptor, para pegiat perang, para penindas rakyat dan para pemimpin agama yang lebih suka berkolaborasi dengan penguasa jahat, ketimbang membela umatnya yang diperlakukan tidak adil, miksin dan tertindas. Sabarlah”.
Kenapa kita tidak belajar menulis perumpamaan-perumpamaan baru dengan memanfaatkan kedigjayaan teknologi komunikasi ?
Selamat Paskah!
Arthur John Horoni
Dari Perkebunan Kolonial ke Perkebunan Rakyat
Sekitar 20 kelompok petani di Sumatera Utara, antara lain Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Perjuangan Petani Asahan (PETA), Politik Rakyat Miskin (PRM), Kelompok Tani Bandar Rejo (KTBR), Kelompok Tani Labuhan Batu Utara (Labura), Kelompok Tani Dolok Sagala, Kelompok Tani Paya Bagas Sergei, Serikat Tani Nasional Sumut (STN), Kelompok Tani Pandumaan Humbahas, membentuk Forum Reforma Agraria (FRA), Kamis 14 Januari 2010 di Aula Senat Universitas Darma Agung, Medan.
FRA bermaksud menyatukan perjuangan kelompok-kelompok tani untuk memenangkan sengketa tanah yang mereka hadapi. Sengketa tanah itu terjadi antara lain di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagei, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rakyat berhadapan dengan perkebunan milik swasta maupun BUMN.
Forum ini merupakan tindak lanjut seusai seminar sehari “Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan” yang diikuti sekitar 130 orang petani dan diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta, CPE Medan, FUTASI Pematangsiantar bekerjasama dengan Universitas Darma Agung (UDA) Medan.
Dalam seminar ini 3 pembicara telah tampil yakni Idham Arsyad, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Agustiana, Sekjen Serikat Petani Pasundan dan anggota Dewan Nasional KPA, serta Marihot Gultom, Ketua FUTASI. Idham Arsyad menekankan perjuangan menggulirkan pembaharuan agrarian adalah perjuangan rakyat untuk menguasai alat produksi pertanian sehingga mampu mengubah kebijakan yang tidak pro rakyat.
Menurut dia, kebijakan-kebijakan pro rakyat akan semakin banyak diterbitkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain menyangkut penguasaan lahan untuk kepentingan umum yang akan merugikan petani. Kebijakan-kebijakan itu akan lebih memihak pengusaha-pengusaha perkebunan swasta maupun BUMN.
Untuk itu rakyat harus menduduki tanah, memperkuat organisasi rakyat, melakukan perlawanan terus menerus. KPA akan membantu memfasilitasi organisasi-organisasi rakyat dalam melakukan advokasi untuk memenangkan sengketa pertanahan. Namun rakyat yang terorganisasikan yang mampu memperjuangkan cita-citanya. Kalau perlu jangan menggunakan jalur hukum karena rakyat akan selalu kalah. Tujuan utama dari pembaruan agrarian adalah agar wajah perkebunan kita berubah 180 derajat: dari perkebunan kolonial ke perkebunan rakyat.
Reforma agraria, menurut Agustiana adalah perjuangan kaum tani yang bertujuan meningkatkan harkat derajat kehidupan dan penghidupan rakyat tani Indonesia pedesaan untuk bersama-sama dengan sektor lain untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.
Tanah menjadi sumber dan sebagai tiang untuk kehidupan dan penghidupan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terutama yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung, namun yang terjadi sampai hari ini keberpihakan Negara masih jauh dari harapan petani penggarap untuk memperoleh keadilan yang merata. Tujuan pembaruan agrarian adalah untuk membangun susunan masyarakat yang lebih adil dan memberikan manfaat yang nyata dan menjadikan reforma agraria kebijakan sosial (pemerataan) dan bukan kebijakan ekonomi (produksi).
Seiring dengan itu, Marihot Gultom berujar, apa yang disampaikan Idham Arsyad dan Agustiana hanya akan menjadi wacana yang menggetarkan hati tapi tidak ada hasilnya kalau petani tidak bersatu untuk berjuang bersama-sama. Tidak ada pilihan lain, konsolidasi organisasi petani yang berdaulat dan demokratis, membentuk jaringan, baik di daerah, secara nasional kalau perlu secara internasional, dan terus menerus melakukan perlawanan terhadap perkebunan yang selalu merugi. Duduki lahan, tanami dan pertahankan.
Aksi Petani Tak Bertanah 2010
Pada 14 Februari 2010, jaringan Forum Reforma Agraria (FRA) melanjutkan melakukan pertemuan bulanan sebagai hasil dari pertemuan 14 Januari 2010. Pertemuan diselenggarakan di Markas Besar BPRPI di Kampung Secanggang, Stabat, Kabupaten Langkat.
Di tempat ini salah satu kelompok tani dari BPRPI sejumlah + 100 KK menguasai 125 ha tanah eks perkebunan PTP. Hadir dalam pertemuan jaringan yang berlangsung di Aula Petani bertingkat dua (Rumah Panggung Melayu) sekitar lebih 100 orang petani tak bertanah laki-laki dan perempuan dari beberapa daerah di Sumatera Utara antara lain, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Pematangsiantar.
Mereka merencanakan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh petani tak bertanah secara sendirian maupun berjaringan dengan masyarakat sipil lainnya seperti masyarakat adat, nelayan pesisir pantai dan buruh sepanjang tahun 2010.
Aksi-aksi itu antara lain, pada 17 Maret 2010 petani tak bertanah akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) memperingati Hari Ulang Tahun AMAN. Mereka akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas kelangsungan kehidupan penguasaan tanah, kebebasan berpendapat, kesempatan kerja dan keamanan sebagai hak-hak manusia. Sementara itu, sejak 17 Februari 2010, Kelompok Petani Tak Bertanah di Desa Sukarame Dalam, Kab Labuhan Batu Utara telah menduduki kembali tanah mereka yang dikuasai secara illegal oleh PT Sawita Leidong Jaya.
Sekitar 100 kk petani tak bertanah Labura didukung oleh Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Pematangsiantar menduduki 250 ha tanah di kawasan itu. Mereka membangun gubuk-gubuk/tenda plastik sebagai pemukiman sementara. Pada 27 Maret 2010 kelompok ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan berbagai kelompok petani tak bertanah yang tergabung dalam Forum Reforma Agraria Sumatera Utara.
FRA juga berencana akan bergabung dalam aksi buruh menyambut 1 Mei 2010 sebagai Hari Buruh Internasional. Diusulkan juga dalam pertemuan agar kelompok-kelompok petani tak bertanah segera mengajak buruh perkebunan untuk bergabung dalam perjuangan pembaharuan agrarian. Agar buruh tidak pensiun sebagai kuli saja dengan pendapatan yang tidak layak tetapi dapat memiliki tanah sendiri.
Direncanakan aksi-aksi Petani Tak Bertanah Sumatera Utara akan bermuara dalam Aksi Samudra (Besar) pada peringatan hari ulang Tahun UUPA ke 50, 24 September 2010. Harun bin Afnawi Nuh dan Marihot Gultom sebagai inisiator FRA menjelaskan forum ini juga akan segera menerbitkan media komunikasi sebagai perekat kerjasama.
Arthur John Horoni & Setyawati Oetama
Perkenankan Aku Menghasut
Tahun silam di Manokwari, Papua Barat, seorang ibu PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengomel ikhwal diskriminasi terhadap suku Papua di kantor-kantor pemerintah. Orang pendatang menguasai posisi penting, bangsa Papua cuma embel-embel. Dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) orang Papua tersìsih. Maka aku hasut ibu itu, kalau mau jadi kehebohan, ibu organisir seluruh orang Papua yang PNS, mundur dari pegawai negeri. Pasti gaduh. Sayang ibu itu tak berani.
Tatkala aliran listrik di Medan dan sekitarnya mati-hidup tak beraturan, orang berang. Mereka menghujat PLN (Perusahaan Listrik Negara). Aku pun menghasut, “Jangan bicara melulu, para pejabat itu sudah tuli. Kalau berani, ayo satu kelurahan kita stop bayar listrik. Pasti ribut.”
Tapi rakyat belum berani membangkang. Cuma demo atau melempari kantor dengan benda-benda keras. Itu tak ada gunanya bagi birokrat yang tak punya hati. Mereka tak paham soal pelayanan publik. Mereka canggih menipu dan memecah belah. Mereka tak pernah merasa salah.
Jadi mereka harus dilawan. Perkenankan aku menghasut: Andaikan ada satu persen saja dari 230 juta rakyat tolak bayar pajak kecuali bila para koruptor dilibas habis, bagaimana? Hanya bila rakyat yang penuh derita ini membangkang secara serempak, mungkin ada harapan. Berani?
Arthur John Horoni
[Foto: prasetya.brawijaya.ac.id]
Amir Sjarifoeddin, Penghianat atau Pejuang?
Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri RI 1947–1948, yang pada 19 Desember 1948 ditembak mati oleh tentara karena terlibat Peristiwa Madiun, apakah seorang penghianat atau pejuang?
Itulah pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan Bedah Buku: Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bedah buku itu berlangsung di Medan, 19 Desember 2009, dihadiri lebih 100 orang partisipan.
Buku yang diperbincangkan adalah karya Pendeta Frederik Djara Wellem yang bentuk awalnya adalah tesis seorang pendeta untuk meraih magister teologia di STT (Sekolah Tinggi Teologia) Jakarta. Karya ini pernah dicetak dan diterbitkan pada tahun 1984, namun dilarang beredar oleh rejim Soeharto dan dimusnahkan. Penerbitan tahun 2009 dilakukan oleh Omnes Unum Sint Institute, Center dor Popular Education (CPE) Medan dan Jala Permata Aksara.
“Pembedahan” buku mengemuka melalui tiga topik: Tinjauan Kritis dalam Perpektif Konstruksi Sejarah, oleh sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU), Budi Agustono, Peranan Amir Sjarifoeddin dalam Perjuangan Kemerdekaan, oleh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR-RI, dan Amir Sjarifoeddin dan ‘Kekristenan Pembebasan’, oleh Arthur John Horoni, Koordinator Center for Popular Education .
Petikan dari pokok-pokok pikiran pembicara dalam bedah buku itu kiranya dapat menjawab, apakah Amir Sjarifoeddin seorang penghianat atau pejuang. Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang sulit dijawab: siapakah yang lebih cocok disebut penghianat, Amir Sjarifoeddin atau Soeharto? Bagi Budiman, “Bung Amir adalah tokoh yang hampir ideal.” Politikus, pencinta seni, menguasai banyak bahasa asing (Inggris, Belanda, Latin, Yunani dan lain sebagainya).
Dia tidak keberatan kalau Amir disebut marxis atau sosialis. Apa masalahnya? Sebagian besar bapak bangsa menurut Budiman adalah Marxis. Dia menyebut antara lain Sjahrir, Soekarno, Tan Malaka dan seterusnya. “Kalau tak ada orang-orang kiri, bagaimana rupanya keadaan bangsa ini?” tanya Budiman. Bagi anggota DPR-RI ini, Amir Sjarifoeddin adalah 100% Kristen, 100% Marxis, 100% Indonesia.
Budi Agustono, sejarawan dari USU (Universitas Sumatera Utara) berpendapat, di antara bapak bangsa yang mengabdikan diri untuk kemerdekaan terdapat tokoh-tokoh bangsa yang menjulang namanya dan selalu dijadikan rujukan, tetapi ada pula politikus yang memainkan peranan penting dalam masa pergerakan sampai awal pembentukan negara bangsa, tetapi amat jarang menjadi referensi bangsa, misalnya Amir Sjarifoeddin (AS). Nama AS tentulah tidak sebesar dan sesering disebut-sebut seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Tan Malaka. Meski demikian, karena aktivitas politiknya sejak masa kolonial sampai ia memegang jabatan penting dalam pemerintahan, AS mempunyai tempat tersendiri dalam perjalanan bangsa.
Seperti kaum pergerakan lainnya, semasa kolonial Belanda, AS berkecimpung dalam berbagai kepartaian. Pada tahun 1935, AS telah bertemu dengan Muso dan hubungan politik antara keduanya sangat dekat. Pada 1937, AS mendirikan Gerindo dan melalui organisasi inilah ia membangun dan memperkuat pengaruhnya di kalangan kaum pergerakan. Setelah itu, AS membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang bersifat kooperatif untuk melawan fasisme. Pada masa itu, AS menjadi salah seorang aktivis pergerakan yang dikenal luas.
Ketika Jepang menggantikan Belanda, para kaum pergerakan ada yang memilih bekerja sama atau menolak bekerja sama dengan Jepang. Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang, sedangkan AS dan Sjahrir berjuang lewat gerakan bawah tanah melawan Jepang.
Jepang menggulung kegiatan politik bawah tanah. Satu demi satu kaum pergerakan diinterogasi, ditangkap dan dibunuh. Karena Jepang berhasil menggulung jaringan bawah tanah, penangkapan tertuju ke diri AS. Jepang menangkap AS dan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ketika diinterogasi, AS sering mentertawakan tentara Jepang sampai akhirnya membuat mereka marah. Kabar AS akan dihukum mati sampai ke Soekarno–Hatta yang saat itu menjadi pemimpin pergerakan paling terkemuka. Melalui campur tangan mereka berdua, nyawa AS diselamatkan, hukumannya menjadi seumur hidup dan baru bebas setelah kemerdekaan Indonesia.
Setelah proklamasi, dalam kabinet presidensil, AS diangkat menjadi Menteri Penerangan. Ketika diangkat menjadi anggota kabinet, AS tidak bisa dilantik karena masih berada di penjara. Selang beberapa lama AS dijemput dan dikeluarkan dari penjara dengan bercelana pendek untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan (19 Agustus 1945–14 November 1945).
Setelah tidak lagi menjabat Menteri Penerangan, sepanjang hampir tiga tahun lamanya AS menduduki poisisi strategis dalam kabinet, yaitu Menteri Pertahanan. Dalam kabinet Sjahriri I (14 November 1945 – 12 Maret 1946) ia menjabat Menteri Keamanan Rakyat dan Menteri Penerangan. Dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) menduduki pos Menteri Pertahanan, dan diangkat kembali sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947).
Sama seperti dua kabinet terdahulu, akibat pecah krisis politik Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh. Setelah Sjahrir mengundurkan diri, AS terpilih menjadi Perdana Menteri yang dikenal sebagai Kabinet Amir Sjarifoeddin (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948).
Sejak terbentuknya kabinet presidensil sampai naik dan jatuhnya kabinet AS bandul kabinet bergoyang ke kiri di mana AS dan kelompok politiknya memainkan peranan penting dalam mengisi bangunan rumah kemerdekaan. Di tengah bandul kekuasaan yang bergerak ke kiri, situasi politik terus memanas karena perseteruan antara diplomasi dan perjuangan tiada hentinya berkobar.
Kabinet AS sendiri pada mulanya menyetujui perjanjian Renville, kemudian karena terjadi perubahan kebijakan politik Amerika Serikat membuat Amir Sjarifoeddin sangat kecewa, lebih-lebih sesudah kebijakan politiknya kabinetnya tidak disokong Masyumi dan PNI, membuat dirinya bertambah kecewa yang berujung dengan diserahkan mandat kabinetnya kepada Soekarno. Kemudian kabinet AS diganti dengan Kabinet Hatta.
Setelah Hatta menjalankan pemerintahan menggantikan AS, yang terakhir ini membentuk oposisi sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokratik Rayat (FDR). FDR terus melancarkan kecaman-kecaman terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan dan menuntut agar AS ditempatkan kembali sebagai Menteri Pertahanan. Permintaan ini ditolak Hatta. Tentu saja AS dianggap sebagai musuh negara. AS, Musso dan FDR semakin berseberangan dengan Hatta. Aksi kekerasan dan pertempuran antar batalion yang pro FDR dan republik di wilayah Solo dan Madiun semakin menambah ketegangan politik. Pada September 1948, ketika AS dan Musso sedang melakukan “safari” politik, pecah peristiwa Madiun 1948.
Pemerintahan Hatta mengambil tindakan tegas. Pasukan Siliwangi menggempur kekuatan FDR dan pasukannya. Jika di masa Jepang, Soekarno dan Hatta menyelamatkan nyawa AS, dalam peristiwa Madiun Soekarno Hatta tidak bisa menyelamatkan AS yang ditembak mati pasukan tentara. Sebelum ditembak mati, AS yang menenteng Injil di tangannya maju ke depan lalu meminta dirinya lebih dulu ditembak. Permintaan ini dikabulkan dan ia pun tewas ditembak mati. Soekarno dan Hatta tidak bisa menyelamatkan AS karena politikus ini dimusuhi negara. Apakah AS mati sebagai komunis?
Usia AS memang tidak panjang, 41 tahun. Tetapi sosok politikus ini penuh kontroversi, dan sampai sekarang ini sisi kehidupan politiknya belum banyak terungkap. Dalam kaitannya dengan politikus kontroversial ini, terlepas dari kelemahannya, kehadiran buku Amir Sjarifoeddin Tempatnya Dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menjadi penting untuk menambah tidak saja perbendaharaan pemikiran politik sang politikus, tetapi juga dapat membentangkan sisi lain dari kehidupannya yang masih belum banyak disingkap dalam mengisi bangunan rumah Indonesia.
Saya ingin menyitir Kata Sambutan mantan Menteri Penerangan RI, Mei 1947 – Desember 1947, Ir Setiadi Reksoprojo dalam buku Amir Sjarifoeddin, “Di saat kekristenan dikuasai ‘kekristenan kesalehan’, yang diajarkan gereja kolonial dan didukung oleh penguasa penjajah, Bung Amir malah memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, ‘kekristenan pembebasan’. Pergerakan nasional beruntung dengan adanya visi Amir Sjarifoeddin. Orang Kristen sejati tidak terlepas dari perjuangan pembebasan bangsanya yang ditindas oleh penjajah”.
Berdasarkan buku ini, benih-benih pemaknaan “kekristenan pembebasan” sudah mulai bersemi tatkala Amir muda terlibat dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis Christen Studenten Vereeniging (CSV). Organisasi ini didirikan oleh Dr. C.L. van Doorn pada 1926. Peranan van Doorn dalam kalangan mahasiswa Kristen (CSV), sebagai salah satu tokoh yang membangkitkan rasa tanggungjawab pemuda Kristen Indonesia terhadap bangsanya. Ia berusaha meyakinkan pemuda atau mahasiswa Kristen Indonesia: mereka dapat menjadi Kristen dan sekaligus juga nasionalis.
Jelaslah kekristenan Bung Amir bukanlah kekristenan yang pasif, yang dalam bahasa Bung Amir, “hanya memikirkan alam baka”, namun kekristenan yang terlibat dalam persoalan, dalam situasi pergolakan di mana dia berada. Para teolog sekarang menyebutnya kekristenan yang kontekstual, kekristenan yang membangun kesadaran akan situasi penindasan yang dialami, dan bangkit berjuang untuk mengubah situasi itu. Bukankah ini mengisyaratkan mekarnya benih-benih dari apa yang sekarang kesohor disebut sebagai teologi pembebasan?
Butir-butir pemikiran “kekristenan pembebasan” Amir dalam buku ini dapat ditelisik melalui sedikitnya tiga peristiwa: pertama, keterlibatannya dalam Konferensi Perhimpunan Pekabaran Injil Hindia Belanda (NIZB), di Karangpandan, 20-24 Oktober 1941, kedua, perayaaan natal oikumenis yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Persiapan Persatoean Kaoem Kristen (BPPKK), pada Desember 1942 di awal penjajahan Jepang, dan ketiga , selama di penjara di zaman Jepang.
Dalam Konferensi Karangpandan, Amir Sjarifoeddin menegaskan, orang Kristen Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia sehingga ia harus bersama-sama dengan golongan lainnya berjuang guna kemerdekaan Indonesia. Ia berseru kepada “gereja yang sudah tua” untuk turut berusaha memecahkan pesoalan-persoalan yang sudah ada dan yang akan dihadapi orang Kristen Indonesia. Gereja harus memberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah seperti kebebasan beragama, demokrasi yang sejati dan masalah sosial lainnya. Singkatnya, Bung Amir Sjarifoeddin minta gereja menyampaikan suara-suara nabiah, agar memihak pejuangan rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan.
Dalam Perayaan Natal Oikumenis yang diselenggarakan Badan Persiapan Persatoen Kaoem Kristen, di Kebun Binatang Jakarta (kini, Taman Ismail Marzuki), Amir yang Ketoea Oemoem BPPKK menyampaikan pidatonya. Ia menganjurkan agar umat Kriten jangan hanya mengingat alam baka saja. Orang Kristen harus berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat yang sedang bergejolak, seperti halnya Musa yang memimpin umat Israel dari Mesir tanah perhambaan menuju tanah yang dijanjikan. Buku perayaan natal BPPKK itu diberi judul: Menoejoe ke Djemaat Indonesia Aseli.
Di dalam penjara pada era penjajahan Jepang, Amir Sjarifoeddin banyak membaca dan meneliti Alkitab. Ia terkesan oleh Kitab para Nabi. Hal itu diungkapkannya kepada Dr. H. Verkuil tatkala sudah bebas dari tahanan di awal era kemedekaan Indonesia: “Di penjara untuk pertama kali saya membaca dan menyelidiki kitab para nabi, Amos, Yeremia dan Yesaya. Dahulu kitab-kitab itu tertutup bagi saya. Dulu saya hanya membaca Perjanjian Baru. Sekarang saya mengerti berita Alkitab bagi perjuangan sosial, ekonomi dan politik”.
Dari beberapa kutipan tadi, jelas pemaknaan, “kekristenan pembebasan” bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Best practice yang diperoleh Ir. Setiadi Reksoprojo terhadap tokoh Amir Sjarifoeddin yang “memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, “kekristenan pembebasan”, tentulah terpancar dari aktualisasi diri sang tokoh. Boleh jadi Amir membaca Alkitab dengan matanya sendiri, artinya mata umat, lantas menemukan berita Injil yakni berita pembebasan seperti termaktub dalam Lukas 4: 18-19, yang merupakan petikan dari Yesaya 61: 1-2, yang dibaca Yesus di rumah ibadah di Nazaret :
Roh Tuhan ada pada-Ku,
oleh sebab Ia telah mengurapi Aku,
untuk menyampaikan kabar baik
kepada orang-orang miskin;
dan Ia telah mengutus Aku
untuk memberitakan
pembebasan kepada orang-orang tawanan,
dan penglihatan bagi orang-orang buta,
untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan
telah datang.
Kiprahnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang dekat dengan rakyat jelata, adalah wujud dari spiritualitas “kekristenan pembebasan” itu. Bila kemudian, nyaris menjadi “takdir” setiap orang atau komunitas ynag memihak rakyat, yang berjuang bagi pembebasan orang tertindas disebut kaum kiri, jangan takut, Yesus dari Nazaret juga sayap kiri.
Jadi, saudara, Selamat Natal 2009. Semoga kita tidak takut berjuang untuk mewujudkan keadilan, karena Allah berkenan bagi semua orang yang berkehendak baik.
Arthur John Horoni
Surat Terbuka untuk Tuan Presiden: Dengarlah Suara Hatimu
Tuan Presiden,
Saya cuma seorang rakyat jelata, usia 62 tahun, tak punya perusahaan (asli wong deso), tak dapat pensiun (bukan pns, non-serdadu dan non-polisi), cuma punya rumah di Perumnas Depok. Pernah jadi penyiar radio swasta tahun 70-80-an (jadul), pernah menjadi seolah-olah wartawan karena tak dapat Kartu PWI, dan sekarang belajar di tengah rakyat di desa dan kota, bagaimana caranya agar rakyat mampu mengurus dirinya sendiri.
Tuan Presiden yang menawan (senyumnya …)
Anda sungguh beruntung di awal masa pemerintahan kedua ini. Partai Anda memenangkan pemilu dan Anda sendiri (dan wakil Anda juga tentunya) memenangkan pilpres dengan lebih dari 60% suara, artinya lebih dari 60 juta pemilih mencontreng gambar Anda dan wakil. Anda punya barisan koalisi partai pendukung lebih dari 70% di DPR-RI. Sejatinya Anda tinggal melenggang dengan citra penyelamat negeri berpenduduk 200 juta lebih kawula ini. Tapi ternyata (mengutip sastrawan besar Rusia, Boris Pasternak dalam Dr. Zivago): “Hidup tak segampang menyeberangi air kali”.
Entah kenapa, masih pada hari-hari awal “bulan madu” kekuasaan paruh II, mulai terjadi gonjang-ganjing atawa ontran-ontran. Hanya karena seorang petinggi polisi menggunakan ungkapan provokatif “cicak melawan buaya”, tiba-tiba peta sosial negeri ini jungkir balik. Orang-orang yang tidak berdaya, mendadak saja mengidentifikasikan dirinya sama dengan KPK; menjadi kelas cicak. Yang tidak termasuk kelas cicak langsung saja dianggap front kelas buaya.
Tuan Presiden yang anteng,
Tampaknya Anda perlu siaga. Soalnya “buaya” dalam berbagai pemahaman cerita rakyat Indonesia adalah binatang buas yang keahliannya bengis, menaklukan dan memusnahkan. Tak ada cerita baik untuk hewan pemangsa ini. Gelar yang agak romantis berhubungan dengan buaya adalah “buaya darat” yang menunjukkan seorang lelaki hidung belang. Kalau ada seorang koruptor menangis berurai airmata maka dibilang, “airmata buaya”. Saya percaya 1000% Anda pastilah tak mau menyandang salah satu dari gelar itu bukan ?
Sungguh, Tuan Presiden,
Dengan was-was saya berharap Anda mulai memasang jurus. Kenapa? Sang cicak sekarang telah menunjukkan kebolehannya dalam berjaringan.
Oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat yang sering “dianiaya” para buaya, sang cicak mengorganisir diri dan menjelma menjadi barisan orang-orang yang tersadarkan: bahwa kecurangan, kebohongan, pencurian harta negara, penganiayaan terhadap rakyat (yang sering diatasnamakan) tak boleh dilanjutkan lagi.
Sang cicak, dari oknum yang tampaknya bloon, tak berdaya, tertindas, telah bermetamorfosis menjadi mahluk yang tercerahkan, sadar akan kekuatannya dan menginginkan perubahan menyeluruh agar hidup rakyat menjadi lebih baik.
Akan halnya kelas buaya, tidak bakal mengalah begitu saja. Kendati telah dipermalukan saban hari, kelas penindas ini tebal muka, setebal kulit buaya. Inilah jenis mahluk yang tak pernah memiliki rasa bersalah. Kesalahan selalu berada pada pihak lain. Mereka akan ngotot pada soal-soal tata cara normatif dan bukan kepada rasa keadilan. Mereka menomorsatukan akal-akalan dan menafikan hati nurani.
Kelas buaya adalah persekongkolan para bajingan yang mengambil untung dari kesengsaraan rakyat. Apa boleh buat, melalui jaringan media hari-hari ini, para buaya banyak terdapat di institusi-institusi yang seharusnya membela nasib para cicak.
Tuan Presiden yang semoga bijak,
Saya sungguh-sungguh was-was, bila Anda bungkam dan tak segera bertindak. Anda jangan menganggap sepele 1 juta facebookers dibanding lebih dari 60 juta pemilih Anda. Satu juta itu puncak sebuah gunung es, maka jumlah rakyat yang menyanggah puncak itu bisa saya 1 juta x 100 orang = 100 juta orang. Dan itu suara orang-orang yang terluka, yang selama ini dilecehkan oleh para buaya.
Jadi, Tuan Presiden,
Silakan pasang jurus yang tepat.
Karena itu dengarkanlah suara hatimu
Salam,
Arthur J. Horoni
Mi’raj Isa Al-Masih
Setiap tanggal 21 Mei, umat Nasrani merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus, seperti juga 21 Mei 2009 ini. Dalam salah satu Kamus Alkitab terbitan tahun 60-70-an, ada padanan Kenaikan Yesus Kristus, yaitu Mi’raj Isa Al-Masih.
Sebelas tahun yang lalu, juga pada bulan Mei, pada saat umat Nasrani khusuk berdoa merayakan Kenaikan Yesus Kristus, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Saat itu ada seloroh: Yesus naik, Soeharto turun.
Saat ini, hanya berselang sehari, dua hari raya dengan dua istilah penuh harapan, melintas di sejarah negeri ini: Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Kenaikan Yesus Kristus (21 Mei). Para mistikus atau peramal boleh-boleh saja mengotak-atik istilah kebangkitan dan kenaikan ini dengan berbagai fenomena. Boleh duniawi ataupun samawi, silakan saja.
Bagi saya, dihubungkan dengan agenda nasional pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) yang sedang bergulir di negeri ”ratapan pulau kelapa” ini, makna kebangkitan dan kenaikan jadi menggoda.
Apa yang betul-betul bangkit saat ini?
Bila melirik data pemilu legilatif, yang bangkit adalah kelompok rakyat yang tak memilih (orang bilang golput). Coba, sekitar 49% betul-betul memilih tak menggunakan hak pilih. Sementara sekitar 12% karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap.
Makna 49%, Sobat, mengandung arti, kelompok inilah pemenang pemilu legislatif yang sebenarnya. Lebih jauh, kelompok ini memiliki kesadaran kritis menolak gombalisasi dari partai-partai yang dikuasai orang-orang haus kuasa, serta para birokrat yang takabur.
Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, lebih 2000 tahun silam melawan gombalisasi dari para pemimpin (termasuk pemimpin agama) Yahudi yang lebih mementingkan kekuasaan, mengubah pesan kitab suci menjadi doktrin yang justru menindas rakyat kecil.
Karena itu, di satu kesempatan membaca Kitab Suci di Synagoge (rumah ibadah agama Yahudi), Yesus membaca gulungan Kitab Nabi Yesaya (60:1-2), seperti yang dilaporkan penulis Injil Lukas (4 : 18-19); ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan telah datang?”
Begitu. Jadi Yesus berpihak pada seluruh rakyat yang terpinggirkan. Dari sana Ia menyampaikan kabar baik (Injil) sebagai berita pembebasan atau perubahan total. Tentu saja para pemimpin agama Yahudi yang sudah berkolaborasi dengan raja boneka Herodes dan Gubernur Romawi (sang penjajah) Pontius Pilatus, tersinggung berat, akhirnya marah besar dan menyalibkan Yesus.
Umat Kristiani mengimani Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu, bangkit pada hari ketiga, yang kemudian di rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Hari Kenaikan berlangsung 40 hari setelah Hari Raya Paskah.
Pada masa 40 hari itu, menurut beberapa tafsiran teolog, Yesus melakukan pengorganisasian kembali murid-murid-Nya yang porak poranda pada saat Ia disalibkan. Kalau istilah partai sekarang, Ia memantapkan kaderisasi, agar para murid tetap setia kepada Injil, Kabar Baik tentang Pembebasan dari ketidakadilan, karena itu selalu berpihak kepada rakyat kecil.
Para murid harus memiliki bela rasa kepada kaum tertindas dan berjuang untuk perubahan ke arah lebih baik seiring dengan kehendak Allah.
Jika dilirik dari sistem politik kiwari, sikap Yesus seperti ini adalah sikap anti mapan, sikap kiri. Karena ia menentang pemimpin agama yang senang jadi nabi istana.
Nah, bila saat ini, di sini, di Indonesia kita berefleksi di mana sebenarnya posisi institusi agama dan para pemimpinnya?
Apakah di pihak rakyat tertindas seperti sikap Yesus, atau memilih tempat aman di pihak kaum penindas (pada era Yesus, Kaum Farisi).
Yang jelas, rakyat sudah bangkit dari nina bobo para politisi, yang mengumbar janji-janji muluk setiap pemilu. Dan rakyat pasti naik kelas, menjadi lebih jeli untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bela rasa kepada penderitaan rakyat. Kalau golput semakin naik pada pemilihan presiden, jangan salahkan rakyat.
Itu berarti, belum ada pemimpin yang cocok dengan hati rakyat, atau karena sistem politik ini tidak memberi peluang majunya kaum muda untuk memimpin bangsa. Jangan lupa, Sobat, Yesus yang historis lebih 2000 tahun silam, adalah orang muda yang penuh semangat namun bijak. Usianya sekitar 30-an tahun.
Selamat merayakan Mi’raj Isa Al-Masih.
Shalom.
Arthur J. Horoni
Tanah Papua Zona Darurat (1)
Tulisan ini merupakan catatan perjalanan Arthur J. Horoni, yang pada pertengahan hingga penghujung Maret 2009, berkunjung ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Arthur ke wilayah ini, sebenarnya hanya untuk menemui para alumni pelatihan rakyat. Pelatihan yang sering diselenggarakan oleh Pelayanan Masyarakat Kota – Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) Jakarta di berbagai daerah. Namun Arthur ternyata “disambut” Papua yang tengah (kembali) bergejolak, menuntut keadilan. Catatan perjalanan yang cukup panjang ini, kami bagi menjadi dua bagian.
Tanah Papua Zona Darurat, Bebaskan Rakyat Papua Barat dari Ancaman Militerisme, itulah bunyi spanduk yang diusung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika berdemo di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Jayapura, Selasa, 10 Maret 2009. Spanduk lainnya yang dihiasi gambar bendera Bintang Kejora bertuliskan: Tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Tak pelak, di saat RI sibuk menghadapi pemilihan umum 2009, rakyat Papua melontarkan berbagai gugatan kritis atas ketidakadilan yang menimpa mereka.

Spanduk-spanduk para demonstran itu juga berbunyi: Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik, Otsus Makar dan Segera Referendum.Salah seorang orator dalam demo berseru, ”Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu, rakyat Papua harus merdeka!” Hal itu dilaporkan koran Radar Sorong, Rabu, 11 Maret 2009.
Di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, keinginan polisi untuk berdialog dengan massa dari Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang beberapa waktu lalu menggelar demo, ditanggapi positif. Yan Christian Warinussy, SH, pengacara dari Ketua DAP Barnabas Mandacan dan Ketua Komite Nasional Pemuda Papua, Jhon Waijo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar menyatakan, dialog yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan tersangka sah-sah saja. Itu penting dilakukan agar tak terjadi kesalahpahaman (Radar Sorong, Rabu 11 Maret 2009).
Namun, dalam perkembangan kasus itu, Ketua DAP telah membantah 10 barang bukti yang disodorkan polisi (Cahaya Papua, Jum’at, 13 Maret 2009). Barnabas Mandacan mengaku tak mengenali 10 barang bukti yang dimaksud, antara lain, surat pemberitahuan kegiatan perayaan HUT Bangsa Papua Barat 1 Desember 2008, seruan dari Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), dan surat Deklarasi Papua Barat. Di sisi lain, John Warijo cuma mengakui tiga dari sepuluh barang bukti. Oleh kenyataan tersebut, Yan Christian Warinussy meminta ketegasan pihak kepolisian untuk serius menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan.
Di tengah situasi itu, KSU Teresa, kelompok perempuan di kawasan Sanggeng, Manokwari yang dipimpin Merry Warinussy SH, masih menggeliat. Bertemu sang ketua di warung kelontong di Sanggeng itu, ada kisah tentang kampanye terselubung partai tertentu di antara ibu-ibu anggota kelompok. Di tengah pertemuan para tetangga bisa saya membonceng pesan sponsor.

Merry telah menyelesaikan kuliah hukumnya di Malang dan kini bermaksud melanjutkan ke bidang studi notaris. Kelompok KSU Teresa pernah terlibat dalam Lokakarya Capacity Building Organisasi Perempuan Papua yang diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) pada Oktober 2006 dan Desember 2007, atas dukungan Kairos, Canada.
Kabupaten Teluk Bintuni: Rakyat Sebyar Menggugat BP Tangguh
Kabupaten Teluk Bintuni berdiri sejak 2003, luas wilayah 18.658 km², berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa. Kabupaten ini terbagi atas 10 distrik (kecamatan), 2 kelurahan dan 95 kampung (setingkat desa).
Kawasan itu kini telah menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam. Dari berbagai sumber yang dapat dilacak melalui internet, saat ini setidaknya terdapat 11 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 2 HTI (Hutan Tanaman Industri), dan 2 perusahaan tambang. Ironisnya, meskipun ada investasi asing dan domestik di industri kehutanan, perkebunan, perikanan juga eksplorasi minyak dan gas, kehidupan rakyat setempat tidak beranjak baik, bahkan hampir tak memiliki akses pada semua investasi tersebut.
Gas alam cair (Liquified Natural Oil -LNG) yang melimpah di bagian utara Teluk Bintuni adalah alasan utama pembangunan proyek Tangguh. Gas alam ini diperkirakan akan menjadi sumber bagi kebutuhan LNG global terpenting dengan sasaran pasar Korea, China dan Amerika Utara. Pemerintah Indonesia menetapkan BP Indonesia sebagai pengelola LNG ini dengan nama Proyek Tangguh. Oleh kehadiran proyek ini, sembilan desa (kampung) di wilayah Teluk Bintuni terkena dampak secara langsung (Direct Affected Village –DAV).
Kampung-kampung itu antara lain Tanah Merah, Saengga dan Onar. Kampung Tanah Merah dibeli proyek menjadi wilayah produksi, penduduknya di relokasi ke Tanah Merah Baru (TMB) dan sebagian lagi kembali ke kampung di Saengga dan Onar. Kendati BP mengklaim dirinya memiliki tanggung jawab terpadu terhadap manajemen lingkungan di seantero proyeknya seraya menggandeng komunitas lokal sebagai partner dalam pengembangan proyeknya, dampak negatif kehadiran proyek ini mulai terungkap di kawasan DAV.
Dampak itu antara lain, degradasi lingkungan oleh pembabatan hutan mangrove yang dengan sendirinya mengancam keanekaragaman hayati, ketidaksiapan warga yang direlokasi menyusun kehidupan baru, yang walau menghuni rumah cantik dari kayu seharga lebih dari Rp, 300 juta per unit, namun kehilangan mata pencaharian (petani dan nelayan), serta persoalan ganti rugi tanah yang merugikan rakyat setempat.
BP Tangguh yang konon memiliki falsafah tanggung jawab sosial, dalam pelaksanaan Proyek LNG Tangguh dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terkesan pongah. Posisi rakyat dalam proyek ini tak jelas, apakah sebagai komponen pelaku utama, atau sebatas menikmati tetesan hasil atau sekedar menjadi penonton saja. Yang jelas sebagian telah menjadi pelengkap penderita, misalnya warga kampung Tanah Merah Baru yang dijanjikan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan ketrampilan, penataan mata pencaharian sesuai rencana Program Sosial Terpadu BP Tangguh, namun kini hidup mereka merana, karena janji dicederai dusta.

Di sisi lain, proyek yang merambah kawasan daratan (onshore) di Distrik Sumuri, ternyata menyedot hasil lepas pantai (offshore) di Distrik Aranday, tanah adat suku Sebyar. Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan hak adat dari tujuh suku, yakni, Sumiri, Irarotu, Wamesa, Kuri, Sebyar, Moskona dan Soug. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada siapa seharusnya BP Tangguh membangun relasi.
Ikhwal sepak terjang BP Tangguh ini, terungkap tatkala tokoh-tokoh masyarakat Sebyar, Wamesa, pemuda Bintuni, perempuan dan warga gereja menjadi partisipan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat, 22-25 November 2008 silam. Sekitar 18 partisipan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sebagai kerjasama PMK-HKBP Jakarta dengan Sinode GKI di Tanah Papua, di gedung Gereja Sion, Sibena, Bintuni.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat saat itu, tokoh perempuan dari Sebyar, menggugat BP Tangguh yang brelaku tidak adil kepada komunitas mereka. Padahal 6 sumur gas proyek itu berada di kawasan adat suku mereka. Salah satu hasil lokakarya adalah, penguatan masyarakat adat mulai dari basis masing-masing, agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat Sebyar yang dipimpin antara lain oleh tokoh perempuan, Anny M. Bauw, melakukan aksi secara bertahap, dimulai dengan pembenahan kelompok, mengumpulkan informasi tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat 7 suku, antara lain uang toki (ketuk) pintu Rp 60 M, sampai kepada demonstrasi pada 10 Maret 2009. Saat itu mereka menyegel Kantor BP Tangguh di Bintuni. Berbarengan dengan penyegelan itu, kelompok lain naik longboat ke pusat LNG Tangguh. Mereka tak sempat berorasi di LNG Tangguh untuk menyampaikan aspirasi: karena dihempang aparat keamanan dengan alasan, aspirasi itu telah dibacakan oleh Ketua LMA Sebyar, Djamaluddin di Bintuni.
Tindakan Ketua LMA itu menggusarkan gerakan rakyat Sebyar, karena di luar skenario. Anny Bauw yang akrab disapa Mama Anny, menceritakan gerakan rakyat Sebyar ketika bertemu utusan PMK-HKBP Jakarta, di Bintuni, 15 maret 2009. Saat itu Mama Anny ditemani oleh Sogare, Agnes serta Octo.
Tuntutan Rakyat Sebyar terhadap BP Tangguh antara lain terungkap dalam pernyataan sikap mereka sebagai berikut: 1) Pemerintah dan pihak BP TANGGUH, BP INDONESIA, BP MIGAS harus menghormati dan menghargai Hak Adat kami orang SEBYAR/ Masyarakat Adat Suku Besar SEBYAR KEMBERANO DAMBANDO selaku pemilik Sumber Daya Alam Gas Bumi; 2) BP TANGGUH. segera pastikan pembayaran uang KETUK PINTU sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dan bukan enam milyar yang dibayarkan sebelum produksi PERDANA dilakukan;
3) Hasil 10% kotor/hari dalam triwulan dan 30 % royalty/ tahun agar setiap bulan disalurkan melalui rekening masyarakat masing-masing;4) Sebelum produksi perdana dilaksanakan, maka 10 % kotor/hari dalam triwulan dan 30 % ROYALTY/tahun haru sudah terhitung mulai tanggal pelaksanannya; 5) Kami minta BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera menjawab atau menyetujui pembagian 10 % Royalti bersih/hari dalam/triwulan dengan pernyataan hitam diatas putih bermeterai sebelum produksi perdana dilakukan;
6) BP TANGGUH BP INDONESIA BP MIGAS segera merubah dan memperbaiki nama SUMUR FURUWATA dikembalikan menjadi nama sumur NAMBUMBI dI Wilayah SEBYAR. dilihat secara fotografi daerah, wilayah FURAWATA berada dipertengahan antara diskrik BABO dan Kabupaten KAIMANA; 7) BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera merevisi kembali AMDAL. dan membuat kontruksi kerja baru sama halnya dengan kontruksi yang ada di wilayah Pantai Selatan Kampung Tanah Merah Distrik Sumur Kabupaten TELUK BINTUNI;
8) Secara transparan, kami minta kepada BP INDONESIA, BP TANGGUH BP MIGAS serta PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH untuk meninjau kembali Penandatanganan MoU yang dibuat persetujuannya di BALI; 9) Pembangunan TRAIN TIGA DAN EMPAT harus dibangun di wilayah Tanah Adat SUKU BESAR SEBYAR KEMBARANO DAMBANDO;
10) Perekrutan Tenaga Kerja secara transparan dan diutamakan Putra Putri asli SEBYAR . Sebagai Tenaga OPERATOR KILANG, STAF (Admin), dan tempat-tempat penting di perusahaan; 11) Kami mina kepada Pihak BP TANGGUH untuk menggunakan Kontraktor Lokal atau Sub Kontraktor yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI di dalam Project BP LNG SITE;
12) BP TANGGUH segera memfasilitasi biaya Pendidikan khususnya Putra/Putri Suku BESAR SEBYAR Nama dan Marga/Kerek (jelas) untuk di sekolahkan di SMK MIGAS, AK MIGAS dan Program Jenjang S1, S2, dan S3 ,di dalam Negeri maupun di Luar negeri; 13) Semua Kegiatan BP TANGGUH segera dihentikan mengenai PBM untuk sementara waktu, di LIMA KAMPUNG yang terkena dampak langsung(DAV), sebelum ada realisasi yang helas antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat SUKU BESAR KEMBERANO DAMBANDO;
14) Poin 1 sampai poin 3 harus dinyatakan dengan Perjanjian/ Pengakuan Hitam di atas PUTIH (Tertulis/Bermeterai) sebelum Produksi PERDANA dilakukan; 15) Pernyataan ini dibuat dan dijawab dalam hati ini saat Pembacaan Surat Pernyataan ini; 16) Kami Masyarakat Adat SUKU SEBYAR menyatakan dengan TEGAS segera Menghapus NAMA YAYASAN BINTUNI BERSAMA, karena tidak sesuai dengan hasil keputusan Gelar Alas Tikat Adat dI Ibu Kota Distrik ARANDAY Kabupaten TELUK BINTUNI.
Belajar dari kasus BP Tangguh itu, Pak Menci, tokoh dari suku Moskona, yang kini menjadi pelaksana ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi lebih waspada berhadapan dengan investor yang ingin mengelola pertambangan.
Di wilayah tanah ulayat Suku Muskona terdapat kawasan yang menyimpan batu bara. Terhadap investor yang tertarik kepada pertambangan batu bara itu, Suku Muskona menurut Bapak Menci menetapkan berbagai persyaratan, antara lain: rakyat harus mendapatkan pembagian saham, terlibat dalam manajemen pengelolaan serta pembagian keuntungan yang jelas. Ia juga menuntut AMDAL yang baik dan benar, serta penandatanganan MOU harus di Bintuni, bukan di Jakarta.
Arthur J. Horoni










