Surat Terbuka untuk Tuan Presiden: Dengarlah Suara Hatimu


Tuan Presiden,

Saya cuma seorang rakyat jelata, usia 62 tahun, tak punya perusahaan (asli wong deso), tak dapat pensiun (bukan pns, non-serdadu dan non-polisi), cuma punya rumah di Perumnas Depok. Pernah jadi penyiar radio swasta tahun 70-80-an (jadul), pernah menjadi seolah-olah wartawan karena tak dapat Kartu PWI, dan sekarang belajar di tengah rakyat di desa dan kota, bagaimana caranya agar rakyat mampu mengurus dirinya sendiri.

Tuan Presiden yang menawan (senyumnya …)

Anda sungguh beruntung di awal masa pemerintahan kedua ini. Partai Anda memenangkan pemilu dan Anda sendiri (dan wakil Anda juga tentunya) memenangkan pilpres dengan lebih dari 60% suara, artinya lebih dari 60 juta pemilih mencontreng gambar Anda dan wakil. Anda punya barisan koalisi partai pendukung lebih dari 70% di DPR-RI. Sejatinya Anda tinggal melenggang dengan citra penyelamat negeri berpenduduk 200 juta lebih kawula ini. Tapi ternyata (mengutip sastrawan besar Rusia, Boris Pasternak dalam Dr. Zivago): “Hidup tak segampang menyeberangi air kali”.

Entah kenapa, masih pada hari-hari awal “bulan madu” kekuasaan paruh II, mulai terjadi gonjang-ganjing atawa ontran-ontran. Hanya karena seorang petinggi polisi menggunakan ungkapan provokatif  “cicak melawan buaya”, tiba-tiba peta sosial negeri ini jungkir balik. Orang-orang yang tidak berdaya, mendadak saja mengidentifikasikan dirinya sama dengan KPK; menjadi kelas cicak. Yang tidak termasuk kelas cicak langsung saja dianggap front kelas buaya.

Tuan Presiden yang anteng,

Tampaknya Anda perlu siaga. Soalnya “buaya” dalam berbagai pemahaman cerita rakyat Indonesia adalah binatang buas yang keahliannya bengis, menaklukan dan memusnahkan. Tak ada cerita baik untuk hewan pemangsa ini. Gelar yang agak romantis berhubungan dengan buaya adalah “buaya darat” yang menunjukkan seorang lelaki hidung belang. Kalau ada seorang koruptor  menangis berurai airmata maka dibilang, “airmata buaya”. Saya percaya 1000% Anda pastilah tak mau menyandang salah satu dari gelar itu bukan ?

Sungguh, Tuan Presiden,

Dengan was-was saya berharap Anda mulai memasang jurus. Kenapa? Sang cicak sekarang telah menunjukkan kebolehannya dalam berjaringan.

Oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat yang sering “dianiaya” para buaya, sang cicak mengorganisir diri dan menjelma menjadi barisan orang-orang yang tersadarkan: bahwa kecurangan, kebohongan, pencurian harta negara, penganiayaan terhadap rakyat (yang sering diatasnamakan) tak boleh dilanjutkan lagi.

Sang cicak, dari oknum yang tampaknya bloon, tak berdaya, tertindas, telah bermetamorfosis menjadi mahluk yang tercerahkan, sadar akan kekuatannya dan menginginkan perubahan menyeluruh agar hidup rakyat menjadi lebih baik.

Akan halnya kelas buaya, tidak bakal mengalah begitu saja. Kendati telah dipermalukan saban hari, kelas penindas ini tebal muka, setebal kulit buaya. Inilah jenis mahluk yang tak pernah memiliki rasa bersalah. Kesalahan selalu berada pada pihak lain. Mereka akan ngotot pada soal-soal tata cara normatif dan bukan kepada rasa keadilan. Mereka menomorsatukan akal-akalan dan menafikan hati nurani.

Kelas buaya adalah persekongkolan para bajingan yang mengambil untung dari kesengsaraan rakyat. Apa boleh buat, melalui jaringan media hari-hari ini, para buaya banyak terdapat di institusi-institusi yang seharusnya membela nasib para cicak.

Tuan Presiden yang semoga bijak,

Saya sungguh-sungguh was-was, bila Anda bungkam dan tak segera bertindak. Anda jangan menganggap sepele 1 juta facebookers dibanding lebih dari 60 juta pemilih Anda. Satu juta itu puncak sebuah gunung es, maka jumlah rakyat yang menyanggah puncak itu bisa saya 1 juta x 100 orang = 100 juta orang. Dan itu suara orang-orang yang terluka, yang selama ini dilecehkan oleh para buaya.

Jadi, Tuan Presiden,

Silakan pasang jurus yang tepat.

Karena itu dengarkanlah suara hatimu

Salam,

Arthur J. Horoni

Mi’raj Isa Al-Masih


Setiap tanggal 21 Mei, umat Nasrani merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus, seperti juga 21 Mei 2009 ini. Dalam salah satu Kamus Alkitab terbitan tahun 60-70-an, ada padanan Kenaikan Yesus Kristus, yaitu Mi’raj Isa Al-Masih.

Sebelas tahun yang lalu, juga pada bulan Mei, pada saat umat Nasrani khusuk berdoa merayakan Kenaikan Yesus Kristus, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Saat itu ada seloroh: Yesus naik, Soeharto turun.

Saat ini, hanya berselang sehari, dua hari raya dengan dua istilah penuh harapan, melintas di sejarah negeri ini: Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Kenaikan Yesus Kristus (21 Mei). Para mistikus atau peramal boleh-boleh saja mengotak-atik istilah kebangkitan dan kenaikan ini dengan berbagai fenomena. Boleh duniawi ataupun samawi, silakan saja.

Bagi saya, dihubungkan dengan agenda nasional pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) yang sedang bergulir di negeri ”ratapan pulau kelapa” ini, makna kebangkitan dan kenaikan jadi menggoda.

Apa yang betul-betul bangkit saat ini?

Bila melirik data pemilu legilatif, yang bangkit adalah kelompok rakyat yang tak memilih (orang bilang golput). Coba, sekitar 49% betul-betul memilih tak menggunakan hak pilih. Sementara sekitar 12% karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap.

Makna 49%, Sobat, mengandung arti, kelompok inilah pemenang pemilu legislatif yang sebenarnya. Lebih jauh, kelompok ini memiliki kesadaran kritis menolak gombalisasi dari partai-partai yang dikuasai orang-orang haus kuasa, serta para birokrat yang takabur.

Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, lebih 2000 tahun silam melawan gombalisasi dari para pemimpin (termasuk pemimpin agama) Yahudi yang lebih mementingkan kekuasaan, mengubah pesan kitab suci menjadi doktrin yang justru menindas rakyat kecil.

Karena itu, di satu kesempatan membaca Kitab Suci di Synagoge (rumah ibadah agama Yahudi), Yesus membaca gulungan Kitab Nabi Yesaya (60:1-2), seperti yang dilaporkan penulis Injil Lukas (4 : 18-19); ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan telah datang?”

Begitu. Jadi Yesus berpihak pada seluruh rakyat yang terpinggirkan. Dari sana Ia menyampaikan kabar baik (Injil) sebagai berita pembebasan atau perubahan total. Tentu saja para pemimpin agama Yahudi yang sudah berkolaborasi dengan raja boneka Herodes dan Gubernur Romawi (sang penjajah) Pontius Pilatus, tersinggung berat, akhirnya marah besar dan menyalibkan Yesus.

Umat Kristiani mengimani Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu, bangkit pada hari ketiga, yang kemudian di rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Hari Kenaikan berlangsung 40 hari setelah Hari Raya Paskah.

Pada masa 40 hari itu, menurut beberapa tafsiran teolog, Yesus melakukan pengorganisasian kembali murid-murid-Nya yang porak poranda pada saat Ia disalibkan. Kalau istilah partai sekarang, Ia memantapkan kaderisasi, agar para murid tetap setia kepada Injil, Kabar Baik tentang Pembebasan dari ketidakadilan, karena itu selalu berpihak kepada rakyat kecil.

Para murid harus memiliki bela rasa kepada kaum tertindas dan berjuang untuk perubahan ke arah lebih baik seiring dengan kehendak Allah.

Jika dilirik dari sistem politik kiwari, sikap Yesus seperti ini adalah sikap anti mapan, sikap kiri. Karena ia menentang pemimpin agama yang senang jadi nabi istana.

Nah, bila saat ini, di sini, di Indonesia kita berefleksi di mana sebenarnya posisi institusi agama dan para pemimpinnya?

Apakah di pihak rakyat tertindas seperti sikap Yesus, atau memilih tempat aman di pihak kaum penindas (pada era Yesus, Kaum Farisi).

Yang jelas, rakyat sudah bangkit dari nina bobo para politisi, yang mengumbar janji-janji muluk setiap pemilu. Dan rakyat pasti naik kelas, menjadi lebih jeli untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bela rasa kepada penderitaan rakyat. Kalau golput semakin naik pada pemilihan presiden, jangan salahkan rakyat.

Itu berarti, belum ada pemimpin yang cocok dengan hati rakyat, atau karena sistem politik ini tidak memberi peluang majunya kaum muda untuk memimpin bangsa. Jangan lupa, Sobat, Yesus yang historis lebih 2000 tahun silam, adalah orang muda yang penuh semangat namun bijak. Usianya sekitar 30-an tahun.

Selamat merayakan Mi’raj Isa Al-Masih.

Shalom.

Arthur J. Horoni

Tanah Papua Zona Darurat (1)


Tulisan ini merupakan catatan perjalanan Arthur J. Horoni, yang pada pertengahan hingga penghujung Maret 2009, berkunjung ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Arthur ke wilayah ini, sebenarnya hanya untuk menemui para alumni pelatihan rakyat. Pelatihan yang sering diselenggarakan oleh Pelayanan Masyarakat Kota – Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) Jakarta di berbagai daerah. Namun Arthur ternyata “disambut” Papua yang tengah (kembali) bergejolak, menuntut keadilan. Catatan perjalanan yang cukup panjang ini, kami bagi menjadi dua bagian.

Tanah Papua Zona Darurat, Bebaskan Rakyat Papua Barat dari Ancaman Militerisme, itulah bunyi spanduk yang diusung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika berdemo di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Jayapura, Selasa, 10 Maret 2009. Spanduk lainnya yang dihiasi gambar bendera Bintang Kejora bertuliskan: Tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Tak pelak, di saat RI sibuk menghadapi pemilihan umum 2009, rakyat Papua melontarkan berbagai gugatan kritis atas ketidakadilan yang menimpa mereka.

papua1

Spanduk-spanduk para demonstran itu juga berbunyi: Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik, Otsus Makar dan Segera Referendum.Salah seorang orator dalam demo berseru, ”Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu, rakyat Papua harus merdeka!” Hal itu dilaporkan koran Radar Sorong, Rabu, 11 Maret 2009.

Di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, keinginan polisi untuk berdialog dengan massa dari Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang beberapa waktu lalu menggelar demo, ditanggapi positif. Yan Christian Warinussy, SH, pengacara dari Ketua DAP Barnabas Mandacan dan Ketua Komite Nasional Pemuda Papua, Jhon Waijo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar menyatakan, dialog yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan tersangka sah-sah saja. Itu penting dilakukan agar tak terjadi kesalahpahaman (Radar Sorong, Rabu 11 Maret 2009).

Namun, dalam perkembangan kasus itu, Ketua DAP telah membantah 10 barang bukti yang disodorkan polisi (Cahaya Papua, Jum’at, 13 Maret 2009). Barnabas Mandacan mengaku tak mengenali 10 barang bukti yang dimaksud, antara lain, surat pemberitahuan kegiatan perayaan HUT Bangsa Papua Barat 1 Desember 2008, seruan dari Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), dan surat Deklarasi Papua Barat. Di sisi lain, John Warijo cuma mengakui tiga dari sepuluh barang bukti. Oleh kenyataan tersebut, Yan Christian Warinussy meminta ketegasan pihak kepolisian untuk serius menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan.

Di tengah situasi itu, KSU Teresa, kelompok perempuan di kawasan Sanggeng, Manokwari yang dipimpin Merry Warinussy SH, masih menggeliat. Bertemu sang ketua di warung kelontong di Sanggeng itu, ada kisah tentang kampanye terselubung partai tertentu di antara ibu-ibu anggota kelompok. Di tengah pertemuan para tetangga bisa saya membonceng pesan sponsor.

masy-bintuni

Merry telah menyelesaikan kuliah hukumnya di Malang dan kini bermaksud melanjutkan ke bidang studi notaris. Kelompok KSU Teresa pernah terlibat dalam Lokakarya Capacity Building Organisasi Perempuan Papua yang diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) pada Oktober 2006 dan Desember 2007, atas dukungan Kairos, Canada.

Kabupaten Teluk Bintuni: Rakyat Sebyar Menggugat BP Tangguh

Kabupaten Teluk Bintuni berdiri sejak 2003, luas wilayah 18.658 km², berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa. Kabupaten ini terbagi atas 10 distrik (kecamatan), 2 kelurahan dan 95 kampung (setingkat desa).

Kawasan itu kini telah menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam. Dari berbagai sumber yang dapat dilacak melalui internet, saat ini setidaknya terdapat 11 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 2 HTI (Hutan Tanaman Industri), dan 2 perusahaan tambang. Ironisnya, meskipun ada investasi asing dan domestik di industri kehutanan, perkebunan, perikanan juga eksplorasi minyak dan gas, kehidupan rakyat setempat tidak beranjak baik, bahkan hampir tak memiliki akses pada semua investasi tersebut.

Gas alam cair (Liquified Natural Oil -LNG) yang melimpah di bagian utara Teluk Bintuni adalah alasan utama pembangunan proyek Tangguh. Gas alam ini diperkirakan akan menjadi sumber bagi kebutuhan LNG global terpenting dengan sasaran pasar Korea, China dan Amerika Utara. Pemerintah Indonesia menetapkan BP Indonesia sebagai pengelola LNG ini dengan nama Proyek Tangguh. Oleh kehadiran proyek ini, sembilan desa (kampung) di wilayah Teluk Bintuni terkena dampak secara langsung (Direct Affected Village –DAV).

peta_bintuni

Kampung-kampung itu antara lain Tanah Merah, Saengga dan Onar. Kampung Tanah Merah dibeli proyek menjadi wilayah produksi, penduduknya di relokasi ke Tanah Merah Baru (TMB) dan sebagian lagi kembali ke kampung di Saengga dan Onar. Kendati BP mengklaim dirinya memiliki tanggung jawab terpadu terhadap manajemen lingkungan di seantero proyeknya seraya menggandeng komunitas lokal sebagai partner dalam pengembangan proyeknya, dampak negatif kehadiran proyek ini mulai terungkap di kawasan DAV.

Dampak itu antara lain, degradasi lingkungan oleh pembabatan hutan mangrove yang dengan sendirinya mengancam keanekaragaman hayati, ketidaksiapan warga yang direlokasi menyusun kehidupan baru, yang walau menghuni rumah cantik dari kayu seharga lebih dari Rp, 300 juta per unit, namun kehilangan mata pencaharian (petani dan nelayan), serta persoalan ganti rugi tanah yang merugikan rakyat setempat.

BP Tangguh yang konon memiliki falsafah tanggung jawab sosial, dalam pelaksanaan Proyek LNG Tangguh dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terkesan pongah. Posisi rakyat dalam proyek ini tak jelas, apakah sebagai komponen pelaku utama, atau sebatas menikmati tetesan hasil atau sekedar menjadi penonton saja. Yang jelas sebagian telah menjadi pelengkap penderita, misalnya warga kampung Tanah Merah Baru yang dijanjikan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan ketrampilan, penataan mata pencaharian sesuai rencana Program Sosial Terpadu BP Tangguh, namun kini hidup mereka merana, karena janji dicederai dusta.

bp tangguh

Di sisi lain, proyek yang merambah kawasan daratan (onshore) di Distrik Sumuri, ternyata menyedot hasil lepas pantai (offshore) di Distrik Aranday, tanah adat suku Sebyar. Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan hak adat dari tujuh suku, yakni, Sumiri, Irarotu, Wamesa, Kuri, Sebyar, Moskona dan Soug. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada siapa seharusnya BP Tangguh membangun relasi.

Ikhwal sepak terjang BP Tangguh ini, terungkap tatkala tokoh-tokoh masyarakat Sebyar, Wamesa, pemuda Bintuni, perempuan dan warga gereja menjadi partisipan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat, 22-25 November 2008 silam. Sekitar 18 partisipan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sebagai kerjasama PMK-HKBP Jakarta dengan Sinode GKI di Tanah Papua, di gedung Gereja Sion, Sibena, Bintuni.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat saat itu, tokoh perempuan dari Sebyar, menggugat BP Tangguh yang brelaku tidak adil kepada komunitas mereka. Padahal 6 sumur gas proyek itu berada di kawasan adat suku mereka. Salah satu hasil lokakarya adalah, penguatan masyarakat adat mulai dari basis masing-masing, agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

kepala burung

Masyarakat Sebyar yang dipimpin antara lain oleh tokoh perempuan, Anny M. Bauw, melakukan aksi secara bertahap, dimulai dengan pembenahan kelompok, mengumpulkan informasi tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat 7 suku, antara lain uang toki (ketuk) pintu Rp 60 M, sampai kepada demonstrasi pada 10 Maret 2009. Saat itu mereka menyegel Kantor BP Tangguh di Bintuni. Berbarengan dengan penyegelan itu, kelompok lain naik longboat ke pusat LNG Tangguh. Mereka tak sempat berorasi di LNG Tangguh untuk menyampaikan aspirasi: karena dihempang aparat keamanan dengan alasan, aspirasi itu telah dibacakan oleh Ketua LMA Sebyar, Djamaluddin di Bintuni.

Tindakan Ketua LMA itu menggusarkan gerakan rakyat Sebyar, karena di luar skenario. Anny Bauw yang akrab disapa Mama Anny, menceritakan gerakan rakyat Sebyar ketika bertemu utusan PMK-HKBP Jakarta, di Bintuni, 15 maret 2009. Saat itu Mama Anny ditemani oleh Sogare, Agnes serta Octo.

Tuntutan Rakyat Sebyar terhadap BP Tangguh antara lain terungkap dalam pernyataan sikap mereka sebagai berikut: 1) Pemerintah dan pihak BP TANGGUH, BP INDONESIA, BP MIGAS harus menghormati dan menghargai Hak Adat kami orang SEBYAR/ Masyarakat Adat Suku Besar SEBYAR KEMBERANO DAMBANDO selaku pemilik Sumber Daya Alam Gas Bumi; 2) BP TANGGUH. segera pastikan pembayaran uang KETUK PINTU sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dan bukan enam milyar yang dibayarkan sebelum produksi PERDANA dilakukan;

3) Hasil 10% kotor/hari dalam triwulan dan 30 % royalty/ tahun agar setiap bulan disalurkan melalui rekening masyarakat masing-masing;4) Sebelum produksi perdana dilaksanakan, maka 10 % kotor/hari dalam triwulan dan 30 % ROYALTY/tahun haru sudah terhitung mulai tanggal pelaksanannya; 5) Kami minta BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera menjawab atau menyetujui pembagian 10 % Royalti bersih/hari dalam/triwulan dengan pernyataan hitam diatas putih bermeterai sebelum produksi perdana dilakukan;

6) BP TANGGUH BP INDONESIA BP MIGAS segera merubah dan memperbaiki nama SUMUR FURUWATA dikembalikan menjadi nama sumur NAMBUMBI dI Wilayah SEBYAR. dilihat secara fotografi daerah, wilayah FURAWATA berada dipertengahan antara diskrik BABO dan Kabupaten KAIMANA; 7) BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera merevisi kembali AMDAL. dan membuat kontruksi kerja baru sama halnya dengan kontruksi yang ada di wilayah Pantai Selatan Kampung Tanah Merah Distrik Sumur Kabupaten TELUK BINTUNI;

8) Secara transparan, kami minta kepada BP INDONESIA, BP TANGGUH BP MIGAS serta PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH untuk meninjau kembali Penandatanganan MoU yang dibuat persetujuannya di BALI; 9) Pembangunan TRAIN TIGA DAN EMPAT harus dibangun di wilayah Tanah Adat SUKU BESAR SEBYAR KEMBARANO DAMBANDO;

10) Perekrutan Tenaga Kerja secara transparan dan diutamakan Putra Putri asli SEBYAR . Sebagai Tenaga OPERATOR KILANG, STAF (Admin), dan tempat-tempat penting di perusahaan; 11) Kami mina kepada Pihak BP TANGGUH untuk menggunakan Kontraktor Lokal atau Sub Kontraktor yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI di dalam Project BP LNG SITE;

12) BP TANGGUH segera memfasilitasi biaya Pendidikan khususnya Putra/Putri Suku BESAR SEBYAR Nama dan Marga/Kerek (jelas) untuk di sekolahkan di SMK MIGAS, AK MIGAS dan Program Jenjang S1, S2, dan S3 ,di dalam Negeri maupun di Luar negeri; 13) Semua Kegiatan BP TANGGUH segera dihentikan mengenai PBM untuk sementara waktu, di LIMA KAMPUNG yang terkena dampak langsung(DAV), sebelum ada realisasi yang helas antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat SUKU BESAR KEMBERANO DAMBANDO;

14) Poin 1 sampai poin 3 harus dinyatakan dengan Perjanjian/ Pengakuan Hitam di atas PUTIH (Tertulis/Bermeterai) sebelum Produksi PERDANA dilakukan; 15) Pernyataan ini dibuat dan dijawab dalam hati ini saat Pembacaan Surat Pernyataan ini; 16) Kami Masyarakat Adat SUKU SEBYAR menyatakan dengan TEGAS segera Menghapus NAMA YAYASAN BINTUNI BERSAMA, karena tidak sesuai dengan hasil keputusan Gelar Alas Tikat Adat dI Ibu Kota Distrik ARANDAY Kabupaten TELUK BINTUNI.

Belajar dari kasus BP Tangguh itu, Pak Menci, tokoh dari suku Moskona, yang kini menjadi pelaksana ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi lebih waspada berhadapan dengan investor yang ingin mengelola pertambangan.

Di wilayah tanah ulayat Suku Muskona terdapat kawasan yang menyimpan batu bara. Terhadap investor yang tertarik kepada pertambangan batu bara itu, Suku Muskona menurut Bapak Menci menetapkan berbagai persyaratan, antara lain: rakyat harus mendapatkan pembagian saham, terlibat dalam manajemen pengelolaan serta pembagian keuntungan yang jelas. Ia juga menuntut AMDAL yang baik dan benar, serta penandatanganan MOU harus di Bintuni, bukan di Jakarta.

Arthur J. Horoni

Tanah Papua Zona Darurat (2)


Tanah Merah Baru: Mama-mama tak Bisa lagi Menjaring Udang

Bila rakyat Sebyar telah bergerak menggugat BP Tangguh, komunitas Tanah Merah Baru yang hanya dibatasi pagar dengan proyek, seolah terbuang tak berdaya. Kampung Tanah Merah Baru (TMB), dibangun BP Tangguh untuk relokasi penduduk Tanah Merah Lama yang areanya dibeli Proyek LNG Tangguh. Sekitar 101 rumah dibangun di Tanah Merah Baru, kawasan yang dibeli BP dari marga Simuna, Suku Sumuri, sedangkan sebahagian lagi dibangun di Saengga (90an rumah) serta di Onar Lama dan Onar Baru (sekitar 60an rumah).

tanah merah baru

Pembangunan rumah di Saengga dan Onar atas permintaan rakyat sendiri yang lebih suka bermukim di tanah ulayat marga mereka. Tak heran bila warga Kampung TMB merasa sebagai komunitas terbuang. Mereka tak punya tanah ulayat untuk berladang, sedangkan mama-mama yang biasa menjaring udang di pantai tak bisa melakukan itu, karena dilarang oleh sekuriti proyek.

Para nelayan dan petani dalam kondisi seperti itu ibarat mati mata pencaharian. Apalagi fasilitas umum seperti air bersih yang dulu melimpah kini sering tak mengalir. Listrik juga begitu, hanya untuk malam hari. Pusat Kesehatan Masyarakat Terpadu (Pustu), lebih banyak tutup ketimbang buka, karena dokter dan paramedis lebih sering berada di Bintuni. Program Sosial Terpadu seperti yang dijanjikan BP Tangguh belum terwujud sebagaimana yang direncanakan. Yang paling mengesalkan rakyat, kesempatan kerja bagi rakyat Papua sangat terbatas.

Kebanyakan pemuda Papua hanya menjadi sekuriti. Seorang pemuda Papua yang pernah bekerja di proyek namun kini telah di-PHK berkisah, sistem perekrutan tenaga kerja sangat tidak adil. Bila orang dari suku tertentu di luar Papua menempati suatu jabatan maka ia akan mengajak komunitasnya untuk bekerja. Alasan orang Papua tak punya skill pun dibantah pemuda ini. Orang Papua juga mampu. ”Masa orang cungkel tanah saja mesti bawa dari Jawa,” katanya kesal.

masy-TMB

Ibu Eva yang hadir dalam diskusi bersama PMK-HKBP di TMB, 19 Maret 2009, menyatakan, kendati TMB termasuk kawasan yang ditimpa dampak langsung LNG Tangguh (DAV), namun masyarakatnya tidak mendapatkan kesempatan bekerja di proyek itu. Apalagi kaum perempuan. ”Kami cari pekerjaan setengah mati tapi kalau speed masuk, itu pasti membawa rombongan dari luar, masuk kerja,” tutur ibu Eva, gusar.

Ada masalah lain menurut cerita seorang pemuda. BP tak boleh mendirikan rumah ibadah di dalam kompleks proyek. Karena itu rumah ibadah yang bagus: mesjid, gereja katolik dan gereja protestan dibangun di TMB. Diharapkan karyawan beribadah di TMB agar terjadi interaksi dengan masyarakat. Ternyata BP menyelenggarakan persekutuan Oikoumene di LNG Tangguh. Sudah begitu, kisah sang pemuda, tak jelas ke mana kolekte (uang yang dikumpulkan saat ibadah) disetor.

Persekutuan ini juga lebih suka mengundang pendeta dari luar Papua untuk berkhotbah di LNG Tangguh, konon dengan honorarium yang besar sampai jutaan rupiah sedangkan kalau pendeta setempat paling Rp 300 ribu. ” Entah kenapa, firman Tuhan dari Jawa dengan firman Tuhan dari Papua, beda harganya, ” tutur si pemuda.

Seorang ibu memrotes keberadaan koperasi kampung yang dikelola oleh staf BP. ”Ini koperasi masyarakat atau milik LNG. Kenapa orang BP yang mengelola koperasi itu,” protes sang ibu. Ibu Eva, sang guru, bernostalgia saat pertama jadi penghuni TMB, ”Pertama kali kami pindah dari kampung lama ke kampung baru sungguh senang. Makan dikasih, air mengalir siang dan malam. Lampu menyala dua puluh empat jam. Itu cuma berlangsung hampir dua tahun.”

”Jadi pertama kali kami manja, karena semua tersedia. Ada pelatihan untuk ekonomi, pertanian, perikanan. Tapi cuma sampai di situ, bentuk pelatihan saja, tak ada kelanjutannya,” kata Pak Gerardus Sabandafa, Guru Jemaat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan anggota Komite Perjuangan Rakyat untuk Hak Rakyat. Pendeknya, rakyat sekarang mulai sadar, apa yang disediakan oleh BP dulu itu, hanyalah upaya untuk menunjukkan mereka telah melaksanakan program sosial sesuai kepentingan perusahaan.

Masalahnya apakah rakyat di TMB mau menerima nasib keterpurukan mereka sebagai takdir? Atau ingin melakukan upaya-upaya untuk perubahan. Para sobat yang berkumpul dalam diskusi di rumah Ibu Eva jelas inginkan ada perubahan. Bagi Pdt. F Kawab, dari GKI-TP jemaat TMB, rakyat perlu duduk bersama, memahami situasi yang tengah mereka hadapi, selanjutnya membangun kesadaran bersama untuk bertindak.

Ada banyak masalah yang dihadapi: kesiapan warga masuk dalam situasi yang berbeda sama sekali antara suasana kehidupan lama dan baru, yang tak pelak mengundang berbagai kejutan. Lantas keadaan dari mayoritas warga yang dulu petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, ketertinggalan warga setempat bersaing dengan pendatang yang lebih trampil dalam mengembangkan usaha-usaha dagang, tak adanya lahan untuk berladang, sampai kepada gejala konsumerisme yang melanda.

Untuk itu, Pak Kawab senantiasa mengingatkan warga melalui pertemuan-pertemuan ibadah agar persoalan bersama dibicarakan beradasarkan kearifan lokal: musyawarah tiga tungku. Itulah dialog antara pemuka adat, agama dan pemerintah. Dimulai dari komunitas kampung, sampai ke tingkat atas. Musyawarah harus dimulai dari rakyat. Kesadaran untuk berubah harus menjadi gerak dari rakyat sendiri, bukan datang dari kepentingan pihak luar, misalnya para aktivis LSM.

Banyak aktivis LSM yang datang ke TMB, menurutnya, ujung-ujungnya menjadi mitra LNG Tangguh. Karena itu Pdt. Kawab mendukung upaya bagi penguatan masyarakat adat, agar mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Petrus Simuna, warga Saengga sepakat dengan upaya penguatan rakyat. Ia kagum atas perjuangan rakyat Sebyar dan berharap akan menular kepada suku-suku yang lain. Ia merindukan adanya gerakan bersama di Teluk Bintuni untuk menanggapi masuknya berbagai investor ke kawasan yang kaya SDA itu.

Adapun Pdt. Buce Corlinus dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), mendukung kegiatan penguatan masyarakat adat, agar mampu berperan memperjuangkan hak-haknya. Ia prihatin mengamati nasib buruh di perusahaan-perusahaan di kawasan T.Bintuni yang di PHK secara sepihak. Sudah begitu upah mereka rendah, jaminan sosial nihil.

Ia juga gusar oleh ulah BP Tangguh yang membuat pagar memisahkan area perusahaan dengan Kampung TMB. Padahal, menurut Corlinus, kalau pagar dibuka, akan terjadi pergaulan dan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dengan masyarakat. “Kalau karyawan berbelanja di pasar kampung, ekonomi rakyat akan berkembang,” katanya yakin.

Mengamati ulah BP Tangguh yang nampaknya kurang memperdulikan rakyat TMB, Pak Sabandafa, Pak Kawab serta warga setempat, mulai memperbincangkan pilihan terobosan : transmigrasi lokal ke kampung yang berupa tanah ulayat di dekat Tofoi (Kelapa Dua). Menurut Ketua Jemaat GKI-TP Tanah Merah Baru itu, masyarakat menyediakan tanah ulayat menjadi kampung, sedangkan Pemda memfasilitasi pembangunan rumah. Rumah-rumah di TMB bisa saja dikontrakkan.

Di tanah yang baru itu, lahan untuk berladang terhampar luas dan laut tak dibatasi jembatan BP Tangguh. Jadi, para mama yang trampil menjaring udang dan kepiting di bibir pantai, bisa menunjukkan kebolehannya lagi. Jadi, belajar dari catatan ini, terasa lebih yakin untuk menyatakan, Tanah Papua sebagai Zona Darurat. Wah !!

Arthur J. Horoni

Rakyat dan Pergaulan Antar-Iman


Saya bertumbuh menjadi remaja di tengah komunitas majemuk (etnis dan agama) di Kota Bitung, Sulawesi Utara. Seingat saya, di tahun 50-60-an itu, tak ada persoalan menyangkut pergaulan antar-etnis maupun antar-iman.

Waktu itu, sejoli yang ”terlibat” percintaan dan memilih berumah tangga tak begitu pusing dengan urusan beda agama atau beda suku. Mereka bisa menikah di Kantor Catatan Sipil. Urusan perkawinan secara agama, belakangan. Malah ada yang memberi nama semacam ”sekte baru”, ”Krislam”, untuk pasangan yang beragama Kristen dan Islam. Tentu saja itu cuma ungkapan permainan kata tidak serius. Di dalam pergaulan rakyat jelata, pergaulan teramat manusiawi, tak ada sekat yang jadi beban.

Dari awal 90-an hingga era 2000-an, saya sering berkunjung ke Kalimantan: Selatan, Tengah, Barat dan Timur. Di beberapa kelompok Suku Dayak, terutama di pedalaman Kalteng dan Kalbar, masih kokoh rumah betang, rumah panjang yang dihuni satu kekerabatan tertentu. Di rumah besar itu beberapa keluarga hidup bersama, rukun, sekalipun berbeda agama atau iman. Ada Kaharingan (agama suku), Islam, maupun Kristen. Nilai-nilai ini dipraktekkan dan dijalankan dengan khusuk, dan ternyata hal itu tidak menganggu hubungan kekerabatan manusiawi, malah memperkaya.

Di lingkungan etnis Karo, Sumatera Utara, perbedaan agama tidak merusak hubungan kekeluargaan atau ikatan marga. Saling berkunjung dan mengucapkan selamat hari raya selalu diwarnai oleh makan bersama.

Tersebutlah di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, suku besar Sebyar. Di lingkungan etnis ini hadir dua agama: Islam dan Kristen. Kalau Anda berkunjung ke rumah penduduk dari suku ini, hubungan saling menghargai dalam pergaulan antar-iman dapat ditemukan secara terang. Ini berhubungan dengan urusan makanan. Di dapur rumah tangga suku Sebyar selalu disediakan kuali, belanga, pokoknya alat masak yang diberi ”label” atau ditulis: kuali/belanga Islam dan Kristen. Ini tentu saja kearifan setempat dalam menjaga jangan ada saudaranya yang kena pencobaan.

Sungguh membahagiakan pergaulan antar-iman di kalangan rakyat jelata: tulus dan kaya spiritualitas.

Alhamdulillah. Haleluya.

Arthur J.Horoni