Jagat Alit

Menyemai Gagasan, Mensyukuri Nikmat Tuhan

Dari Perkebunan Kolonial ke Perkebunan Rakyat

Sekitar 20 kelompok petani di Sumatera Utara, antara lain Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Perjuangan Petani Asahan (PETA), Politik Rakyat Miskin (PRM), Kelompok Tani Bandar Rejo (KTBR), Kelompok Tani Labuhan Batu Utara (Labura), Kelompok Tani Dolok Sagala, Kelompok Tani Paya Bagas Sergei, Serikat Tani Nasional Sumut (STN), Kelompok Tani Pandumaan Humbahas, membentuk  Forum Reforma Agraria (FRA), Kamis 14 Januari 2010 di Aula Senat Universitas Darma Agung, Medan.

FRA bermaksud menyatukan perjuangan kelompok-kelompok tani untuk memenangkan sengketa tanah yang mereka hadapi. Sengketa tanah itu terjadi antara lain di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagei, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.  Rakyat berhadapan dengan perkebunan milik swasta maupun BUMN.

Forum ini merupakan tindak lanjut seusai seminar sehari “Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan” yang diikuti sekitar 130 orang petani dan diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta, CPE Medan, FUTASI Pematangsiantar bekerjasama dengan Universitas Darma Agung (UDA) Medan.

Dalam seminar ini 3 pembicara telah tampil yakni Idham Arsyad, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Agustiana, Sekjen Serikat Petani Pasundan dan anggota Dewan Nasional KPA, serta Marihot Gultom, Ketua FUTASI. Idham Arsyad menekankan perjuangan menggulirkan pembaharuan agrarian adalah perjuangan rakyat untuk menguasai alat produksi pertanian sehingga mampu mengubah kebijakan yang tidak pro rakyat.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan pro rakyat akan semakin banyak diterbitkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain menyangkut penguasaan lahan untuk kepentingan umum yang akan merugikan petani. Kebijakan-kebijakan itu akan lebih memihak pengusaha-pengusaha perkebunan swasta maupun BUMN.

Untuk itu rakyat harus menduduki tanah, memperkuat organisasi rakyat, melakukan perlawanan terus menerus. KPA akan membantu memfasilitasi organisasi-organisasi rakyat dalam melakukan advokasi untuk memenangkan sengketa pertanahan. Namun rakyat yang terorganisasikan yang mampu memperjuangkan cita-citanya. Kalau perlu jangan menggunakan jalur hukum karena rakyat akan selalu kalah. Tujuan utama dari pembaruan agrarian adalah agar wajah perkebunan kita berubah 180 derajat: dari perkebunan kolonial ke perkebunan rakyat.

Reforma agraria, menurut Agustiana adalah perjuangan kaum tani yang bertujuan meningkatkan harkat derajat kehidupan dan penghidupan rakyat tani Indonesia pedesaan untuk bersama-sama dengan sektor lain untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Tanah menjadi sumber dan sebagai tiang untuk kehidupan dan penghidupan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terutama yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung, namun yang terjadi sampai hari ini keberpihakan Negara masih jauh dari harapan petani penggarap untuk memperoleh keadilan yang merata. Tujuan pembaruan agrarian adalah untuk membangun susunan masyarakat  yang lebih adil dan memberikan manfaat yang nyata dan menjadikan reforma agraria kebijakan sosial (pemerataan) dan bukan kebijakan ekonomi (produksi).

Seiring dengan itu, Marihot Gultom berujar, apa yang disampaikan Idham Arsyad dan Agustiana hanya akan menjadi wacana yang menggetarkan hati tapi tidak ada hasilnya kalau petani tidak bersatu untuk berjuang bersama-sama. Tidak ada pilihan lain, konsolidasi organisasi petani yang berdaulat dan demokratis,  membentuk jaringan, baik di daerah, secara nasional kalau perlu secara internasional, dan terus menerus melakukan perlawanan terhadap perkebunan yang selalu merugi. Duduki lahan, tanami dan pertahankan.

Aksi Petani Tak Bertanah 2010

Pada 14 Februari 2010, jaringan Forum Reforma Agraria (FRA) melanjutkan melakukan pertemuan bulanan sebagai hasil dari pertemuan 14 Januari 2010. Pertemuan diselenggarakan di Markas Besar BPRPI di  Kampung Secanggang,  Stabat,  Kabupaten Langkat.

Di tempat ini salah satu kelompok tani dari BPRPI sejumlah + 100 KK menguasai 125 ha tanah eks perkebunan PTP. Hadir dalam pertemuan jaringan yang berlangsung di Aula Petani bertingkat dua (Rumah Panggung Melayu) sekitar lebih 100 orang petani tak bertanah laki-laki dan perempuan dari beberapa daerah di Sumatera Utara antara lain, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Pematangsiantar.

Mereka merencanakan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh petani tak bertanah secara sendirian maupun berjaringan dengan masyarakat sipil lainnya seperti masyarakat adat, nelayan pesisir pantai dan buruh sepanjang tahun 2010.

Aksi-aksi itu antara lain, pada 17 Maret 2010 petani tak bertanah akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat  Nasional (AMAN) memperingati Hari Ulang Tahun AMAN. Mereka akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas kelangsungan kehidupan penguasaan tanah, kebebasan berpendapat, kesempatan kerja dan keamanan sebagai hak-hak manusia. Sementara itu, sejak 17 Februari 2010, Kelompok Petani Tak Bertanah di Desa Sukarame Dalam, Kab Labuhan Batu Utara telah menduduki kembali tanah mereka yang dikuasai secara illegal oleh PT Sawita Leidong Jaya.

Sekitar 100 kk petani tak bertanah Labura didukung oleh Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Pematangsiantar menduduki 250 ha tanah di kawasan itu. Mereka membangun gubuk-gubuk/tenda plastik sebagai pemukiman sementara. Pada 27 Maret 2010 kelompok ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan berbagai kelompok petani tak bertanah yang tergabung dalam Forum Reforma Agraria Sumatera Utara.

FRA juga berencana akan bergabung dalam aksi buruh menyambut 1 Mei 2010 sebagai Hari Buruh Internasional. Diusulkan juga dalam pertemuan agar kelompok-kelompok petani tak bertanah segera mengajak buruh perkebunan untuk bergabung dalam perjuangan pembaharuan agrarian. Agar buruh tidak pensiun sebagai kuli saja dengan pendapatan yang tidak layak tetapi dapat memiliki tanah sendiri.

Direncanakan aksi-aksi Petani Tak Bertanah Sumatera Utara akan bermuara dalam Aksi Samudra (Besar) pada peringatan hari ulang Tahun UUPA ke 50, 24 September 2010. Harun bin Afnawi Nuh dan Marihot Gultom sebagai inisiator FRA menjelaskan forum ini juga akan segera menerbitkan media komunikasi sebagai perekat kerjasama.

Arthur John Horoni & Setyawati Oetama

Jumat, 5 Maret 2010 Ditulis oleh Arthur John Horoni | Hukum, Politik | , , , , , | 2 Komentar

Amir Sjarifoeddin, Penghianat atau Pejuang?

Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri RI 1947–1948, yang pada 19 Desember 1948 ditembak mati oleh tentara karena terlibat Peristiwa Madiun, apakah seorang penghianat atau pejuang?

Itulah pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan Bedah Buku: Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bedah buku itu berlangsung di Medan, 19 Desember 2009, dihadiri lebih 100 orang partisipan.

Buku yang diperbincangkan adalah karya Pendeta Frederik Djara  Wellem yang bentuk awalnya adalah tesis seorang pendeta untuk meraih magister teologia di STT (Sekolah Tinggi Teologia) Jakarta. Karya ini pernah dicetak dan diterbitkan pada tahun 1984, namun dilarang beredar oleh rejim Soeharto dan dimusnahkan. Penerbitan tahun 2009 dilakukan oleh Omnes Unum Sint Institute, Center dor Popular Education (CPE) Medan dan Jala Permata Aksara.

“Pembedahan”  buku mengemuka melalui tiga topik: Tinjauan Kritis dalam Perpektif Konstruksi Sejarah, oleh sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU), Budi Agustono, Peranan Amir Sjarifoeddin dalam Perjuangan Kemerdekaan, oleh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR-RI, dan Amir Sjarifoeddin dan ‘Kekristenan Pembebasan’, oleh Arthur John Horoni, Koordinator Center for Popular Education .

Petikan dari pokok-pokok pikiran pembicara dalam bedah buku itu kiranya dapat menjawab, apakah Amir Sjarifoeddin seorang penghianat atau pejuang. Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang sulit dijawab:  siapakah yang lebih cocok disebut penghianat, Amir Sjarifoeddin atau Soeharto? Bagi Budiman, “Bung Amir adalah tokoh yang hampir ideal.” Politikus, pencinta seni, menguasai banyak bahasa asing (Inggris, Belanda, Latin, Yunani dan lain sebagainya).

Dia tidak keberatan kalau Amir disebut marxis atau sosialis. Apa masalahnya? Sebagian besar bapak bangsa menurut Budiman adalah Marxis. Dia  menyebut antara lain Sjahrir, Soekarno, Tan Malaka dan seterusnya. “Kalau tak ada orang-orang kiri, bagaimana rupanya keadaan bangsa ini?” tanya Budiman. Bagi anggota DPR-RI ini, Amir Sjarifoeddin adalah 100% Kristen, 100% Marxis, 100% Indonesia.

Budi Agustono, sejarawan dari USU (Universitas Sumatera Utara) berpendapat, di antara  bapak bangsa yang mengabdikan diri untuk kemerdekaan terdapat tokoh-tokoh bangsa yang menjulang namanya dan selalu dijadikan rujukan, tetapi ada pula politikus yang memainkan peranan penting dalam masa pergerakan sampai awal pembentukan negara bangsa, tetapi amat jarang menjadi referensi bangsa, misalnya Amir Sjarifoeddin (AS). Nama AS tentulah tidak sebesar dan sesering disebut-sebut seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Tan Malaka. Meski demikian, karena aktivitas politiknya sejak masa kolonial sampai ia memegang jabatan penting dalam pemerintahan, AS mempunyai tempat tersendiri dalam perjalanan bangsa.

Seperti kaum pergerakan lainnya, semasa kolonial Belanda, AS berkecimpung dalam berbagai kepartaian. Pada tahun 1935, AS telah bertemu dengan Muso dan hubungan politik antara keduanya sangat dekat. Pada 1937, AS mendirikan Gerindo dan melalui organisasi inilah ia membangun dan memperkuat pengaruhnya di kalangan kaum pergerakan. Setelah itu, AS membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang bersifat kooperatif untuk melawan fasisme. Pada masa itu, AS menjadi salah seorang aktivis pergerakan yang dikenal luas.

Ketika Jepang menggantikan Belanda, para kaum pergerakan ada yang memilih bekerja sama atau menolak bekerja sama dengan Jepang. Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang, sedangkan AS dan Sjahrir berjuang lewat gerakan bawah tanah melawan Jepang.

Jepang menggulung kegiatan politik bawah tanah. Satu demi satu kaum pergerakan diinterogasi, ditangkap dan dibunuh. Karena Jepang berhasil menggulung jaringan bawah tanah, penangkapan tertuju ke diri AS. Jepang menangkap AS dan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ketika diinterogasi, AS sering mentertawakan tentara Jepang sampai akhirnya membuat mereka marah. Kabar AS akan dihukum mati sampai ke Soekarno–Hatta yang saat itu menjadi pemimpin pergerakan paling terkemuka. Melalui campur tangan mereka berdua, nyawa AS diselamatkan, hukumannya menjadi seumur hidup dan baru bebas setelah kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi, dalam kabinet presidensil, AS diangkat menjadi Menteri Penerangan. Ketika diangkat menjadi anggota kabinet, AS tidak bisa dilantik karena masih berada di penjara. Selang beberapa lama AS dijemput dan dikeluarkan dari penjara dengan bercelana pendek untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan (19 Agustus 1945–14 November 1945).

Setelah tidak lagi menjabat Menteri Penerangan, sepanjang hampir tiga tahun lamanya AS menduduki poisisi strategis dalam kabinet, yaitu Menteri Pertahanan. Dalam kabinet Sjahriri I (14 November 1945 – 12 Maret 1946) ia menjabat Menteri Keamanan Rakyat dan Menteri Penerangan. Dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) menduduki pos Menteri Pertahanan, dan diangkat kembali sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947).

Sama seperti dua kabinet  terdahulu, akibat pecah krisis politik Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh. Setelah Sjahrir mengundurkan diri, AS terpilih menjadi Perdana Menteri yang dikenal sebagai Kabinet Amir Sjarifoeddin (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948).

Sejak terbentuknya kabinet presidensil sampai naik dan jatuhnya kabinet AS bandul kabinet bergoyang ke kiri di mana AS dan kelompok politiknya memainkan peranan penting dalam mengisi bangunan rumah kemerdekaan. Di tengah bandul kekuasaan yang bergerak ke kiri, situasi politik terus memanas karena perseteruan antara diplomasi dan perjuangan tiada hentinya berkobar.

Kabinet AS sendiri pada mulanya menyetujui perjanjian Renville, kemudian karena terjadi perubahan kebijakan politik Amerika Serikat membuat Amir Sjarifoeddin sangat kecewa, lebih-lebih sesudah kebijakan politiknya kabinetnya tidak disokong Masyumi dan PNI, membuat dirinya bertambah kecewa yang berujung dengan diserahkan mandat kabinetnya kepada Soekarno. Kemudian kabinet AS diganti dengan Kabinet Hatta.

Setelah Hatta menjalankan pemerintahan menggantikan AS, yang terakhir ini membentuk oposisi sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokratik Rayat (FDR). FDR terus melancarkan kecaman-kecaman terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan dan menuntut agar AS ditempatkan kembali sebagai Menteri Pertahanan. Permintaan ini ditolak Hatta. Tentu saja AS dianggap sebagai musuh negara. AS, Musso dan FDR semakin berseberangan dengan Hatta. Aksi kekerasan dan pertempuran antar batalion yang pro FDR dan republik di wilayah Solo dan Madiun semakin menambah ketegangan politik. Pada September 1948, ketika AS dan Musso sedang melakukan “safari” politik, pecah peristiwa Madiun 1948.

Pemerintahan Hatta mengambil tindakan tegas. Pasukan Siliwangi menggempur kekuatan FDR dan pasukannya. Jika di masa Jepang, Soekarno dan Hatta menyelamatkan nyawa AS, dalam peristiwa Madiun Soekarno Hatta tidak bisa menyelamatkan AS yang ditembak mati pasukan tentara. Sebelum ditembak mati, AS yang menenteng Injil di tangannya maju ke depan lalu meminta dirinya lebih dulu ditembak. Permintaan ini dikabulkan dan ia pun tewas ditembak mati. Soekarno dan Hatta tidak bisa menyelamatkan AS karena politikus ini dimusuhi negara. Apakah AS mati sebagai komunis?

Usia AS memang tidak panjang, 41 tahun. Tetapi sosok politikus ini penuh kontroversi, dan sampai sekarang ini sisi kehidupan politiknya belum banyak terungkap. Dalam kaitannya dengan politikus kontroversial ini, terlepas dari kelemahannya, kehadiran buku Amir Sjarifoeddin Tempatnya Dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menjadi penting untuk menambah tidak saja perbendaharaan pemikiran politik sang politikus, tetapi juga dapat membentangkan sisi lain dari kehidupannya yang masih belum banyak disingkap dalam mengisi bangunan rumah Indonesia.

Saya ingin menyitir Kata Sambutan mantan Menteri Penerangan RI, Mei 1947 – Desember 1947, Ir Setiadi Reksoprojo dalam buku Amir Sjarifoeddin,  “Di saat kekristenan dikuasai ‘kekristenan kesalehan’, yang diajarkan gereja kolonial dan didukung oleh penguasa penjajah, Bung Amir malah memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, ‘kekristenan pembebasan’. Pergerakan nasional beruntung dengan adanya visi Amir Sjarifoeddin. Orang Kristen sejati tidak terlepas dari perjuangan pembebasan bangsanya yang ditindas oleh penjajah”.

Berdasarkan buku ini, benih-benih pemaknaan “kekristenan pembebasan” sudah mulai bersemi tatkala Amir muda terlibat dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis Christen Studenten Vereeniging (CSV). Organisasi ini didirikan oleh Dr. C.L. van Doorn pada 1926. Peranan van Doorn dalam kalangan mahasiswa Kristen (CSV), sebagai salah satu tokoh yang membangkitkan rasa tanggungjawab pemuda Kristen Indonesia terhadap bangsanya. Ia berusaha meyakinkan pemuda atau mahasiswa Kristen Indonesia:  mereka dapat menjadi Kristen dan sekaligus juga nasionalis.

Jelaslah kekristenan Bung Amir bukanlah kekristenan yang pasif, yang dalam bahasa Bung Amir, “hanya memikirkan alam baka”, namun kekristenan yang terlibat dalam persoalan, dalam situasi pergolakan di mana dia berada. Para teolog sekarang menyebutnya kekristenan yang kontekstual, kekristenan yang membangun kesadaran akan situasi penindasan yang dialami, dan bangkit berjuang untuk mengubah situasi itu. Bukankah ini mengisyaratkan mekarnya benih-benih dari apa yang sekarang kesohor disebut sebagai teologi pembebasan?

Butir-butir pemikiran “kekristenan pembebasan” Amir dalam buku ini dapat ditelisik melalui sedikitnya tiga peristiwa: pertama, keterlibatannya dalam Konferensi Perhimpunan Pekabaran Injil Hindia Belanda (NIZB), di Karangpandan, 20-24 Oktober 1941, kedua, perayaaan natal oikumenis yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Persiapan Persatoean Kaoem Kristen (BPPKK), pada Desember 1942 di awal penjajahan Jepang, dan ketiga , selama di penjara di zaman Jepang.

Dalam Konferensi Karangpandan, Amir Sjarifoeddin menegaskan, orang Kristen Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia sehingga ia harus bersama-sama dengan golongan lainnya berjuang guna kemerdekaan Indonesia. Ia berseru kepada “gereja yang sudah tua” untuk turut berusaha memecahkan pesoalan-persoalan yang sudah ada dan yang akan dihadapi orang Kristen Indonesia. Gereja harus memberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah seperti kebebasan beragama, demokrasi yang sejati dan masalah sosial lainnya. Singkatnya, Bung Amir Sjarifoeddin minta gereja menyampaikan suara-suara nabiah, agar memihak pejuangan rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan.

Dalam Perayaan Natal Oikumenis yang diselenggarakan Badan Persiapan Persatoen Kaoem  Kristen, di Kebun Binatang Jakarta (kini, Taman Ismail Marzuki), Amir yang Ketoea Oemoem BPPKK menyampaikan pidatonya. Ia menganjurkan agar umat Kriten jangan hanya mengingat alam baka saja. Orang Kristen harus berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat yang sedang bergejolak, seperti halnya Musa yang memimpin umat Israel dari Mesir tanah perhambaan menuju tanah yang dijanjikan. Buku perayaan natal BPPKK itu diberi judul: Menoejoe ke Djemaat Indonesia Aseli.

Di dalam penjara pada era penjajahan Jepang, Amir Sjarifoeddin banyak membaca dan meneliti Alkitab. Ia terkesan oleh Kitab para Nabi. Hal itu diungkapkannya kepada Dr. H. Verkuil tatkala sudah bebas dari tahanan di awal  era kemedekaan Indonesia: “Di penjara untuk pertama kali saya membaca dan menyelidiki kitab para nabi, Amos, Yeremia dan Yesaya. Dahulu kitab-kitab itu tertutup bagi saya. Dulu saya hanya membaca Perjanjian Baru. Sekarang saya mengerti berita Alkitab bagi perjuangan sosial, ekonomi dan politik”.

Dari beberapa kutipan tadi, jelas pemaknaan, “kekristenan pembebasan” bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Best practice yang diperoleh Ir. Setiadi Reksoprojo terhadap tokoh Amir Sjarifoeddin yang “memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, “kekristenan pembebasan”, tentulah terpancar dari aktualisasi diri sang tokoh. Boleh jadi Amir membaca Alkitab dengan matanya sendiri, artinya mata umat, lantas menemukan berita Injil yakni berita pembebasan seperti termaktub dalam Lukas 4: 18-19, yang merupakan petikan dari Yesaya 61: 1-2, yang dibaca Yesus di rumah ibadah di Nazaret :

Roh Tuhan ada pada-Ku,

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku,

untuk menyampaikan kabar baik

kepada orang-orang miskin;

dan Ia telah mengutus Aku

untuk memberitakan

pembebasan kepada orang-orang tawanan,

dan penglihatan bagi orang-orang buta,

untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,

untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan

telah datang.

Kiprahnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang dekat dengan rakyat jelata, adalah wujud dari spiritualitas “kekristenan pembebasan” itu. Bila kemudian, nyaris menjadi “takdir” setiap orang atau komunitas ynag memihak rakyat, yang berjuang bagi pembebasan orang tertindas disebut kaum kiri, jangan takut, Yesus dari Nazaret juga sayap kiri.

Jadi, saudara, Selamat Natal 2009. Semoga kita tidak takut berjuang untuk mewujudkan keadilan, karena Allah berkenan bagi semua orang yang berkehendak baik.

Arthur John Horoni

Jumat, 25 Desember 2009 Ditulis oleh Arthur John Horoni | In Memoriam, Politik, Prominensia, Refleksi, Resensi Buku, Sejarah, Wacana | , , , , , , , | 3 Komentar

Peringatan Kemerdekaan dalam Bayang-bayang Terorisme

Keriaan memperingati hari kemerdekaan, usai sudah. Kemarin dan kemarinnya lagi — hampir tiga hari berturut-turut dalam long week end yang baru saja berlalu — di setiap pojok perkampungan miskin dan daerah elite perkotaan, di negeri bernama Republik Indonesia ini, keramaian menyambut hari jadi RI ke-64 berlangsung spontan dan penuh keikhlasan.

Puncaknya, ya kemarin itu, tanggal 17 Agustus 2009. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mulai dari Istana Negara hingga kantor-kantor gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di kedalaman lautan, puncak gunung dan perut bumi. Alhamdulillah, Indonesia ternyata masih ada. Merah Putih masih berkibar dan dicintai seluruh warga negara. Meski sehari sebelumnya, di sebuah gedung megah di Senayan Jakarta, para wakil rakyat dan kepala negaranya sempat lupa mengumandangkan lagu keramat hasil gubahan almarhum WR Supratman itu, dalam suatu acara kenegaraan.

Kemegahan memperingati hari kemerdekaan, memang selalu berulang setiap tahun. Tetapi peringatan yang berlangsung kemarin, terasa lebih dalam nuansa keharuannya, karena beberapa saat sebelumnya, Bumi Pertiwi dirundung tragedi yang juga selalu datang berulang, mengoyak ketentraman yang ternyata masih impian. Tragedi itu adalah serangan teroris berupa pemboman oleh para pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.

Tragedi ini bisa terjadi lagi di saat-saat yang tidak terduga, karena jaringan para pelaku pemboman (terutama para perancangnya) masih belum bisa diberangus hingga ke akar-akarnya. Apalagi konon para teroris itu telah berhasil merekrut sejumlah anak muda untuk menjadi ”pengantin” alias pembom bunuh diri, yang bisa meledakkan diri sewaktu-waktu. Kalau itu terjadi lagi, aparat keamanan (lagi-lagi) akan merasa kecolongan.

Jika benar bahwa para pembom bunuh diri itu rela meledakkan diri karena alasan agama: ingin mati syahid agar langsung masuk surga dan langsung pula bertemu dengan Allah, maka yang harus merasa paling kecolongan sebenarnya adalah para ulama Islam, karena tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, dan satu pun Sabda Rasulullah Muhammad SAWW (Al-Hadits), yang membenarkan ataupun memerintahkan tindakan bunuh diri untuk alasan apa pun. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Itu artinya, tuntunan hakiki agama Islam yang hakikatnya cinta damai, tidak pernah sampai kepada sejumlah anak muda yang rela meledakkan diri untuk mendapatkan liputan media.

Bila tuntunan agama tidak sampai kepada umat, atau tuntunan agama itu disalahartikan oleh sebagian orang, lantas siapa yang pantas disalahkan? Tentunya para ulama. Lalu ke mana para ulama selama ini? Pemboman demi pemboman di bumi Indonesia ini terjadi sejak tahun 2000, diawali dengan peledakkan sejumlah gereja. Waktu itu, masyarakat masih meraba-raba siapa pelakunya. Tetapi sejak bom bali pertama di tahun 2002, kalangan intelejen mulai menjelaskan bahwa para pembom alias para teroris itu berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang berpusat di Malaysia dan berafiliasi pada organisasi Al-Qaidah.

Di Indonesia, gerakan JI semakin memperoleh kekuatan karena bersinggungan, bahkan berakrab-ria dengan sempalan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Mengapa kelompok JI akrab dengan gerakan NII? Karena sesungguhnya, para pendiri JI adalah tokoh-tokoh NII yang melarikan diri ke Malaysia, untuk menghindari incaran pemerintah Orde Baru.

Pada peristiwa bom Bali 2002 itu pulalah, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan pada suicide bombers, alias para pembom bunuh diri. Sesuatu yang sebelumnya hanya kita dengar terdapat di Timur Tengah. Maka jelaslah bahwa perilaku pembom bunuh diri, adalah perilaku impor. Bukan perilaku khas Indonesia.

Walau demikian tak pernah kita dengar upaya para ulama untuk mendekati umatnya di berbagai pelosok negeri, guna menjelaskan bahwa tindakan terorisme (termasuk aksi bom bunuh diri) adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang muncul kemudian hanyalah sikap saling-mencurigai, beredarnya berbagai versi teori konspirasi, dan akhirnya keluhan dari sejumlah tokoh organisasi massa Islam yang mengaku bahwa sebagian mesjid-mesjidnya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, mulai disusupi atau diakuisisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.

Anehnya, meski musuh sudah masuk ke dalam rumah, masih banyak para ulama yang tetap ”berasyik-ma’syuk” dengan partai-partai politik. Ikut dukung-mendukung hingga tahapan pemilihan presiden, dan tanpa malu-malu membawa nama besar organisasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ujung-ujungnya tentu saja pembagian kekuasaan. Lalu mereka ikut terperangah ketika bom, lagi-lagi meledak, di Mega Kuningan.

Dulu gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) berhasil diberangus karena kerja sama yang erat antara ulama, umara (pemerintah) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula gerakan komunisme. Mengapa sekarang kerja sama itu sulit diwujudkan? Itu lantaran (bahkan) para ulama pun tak lagi bersatu seperti dulu. Kepentingan politik praktis telah membuat mereka semakin berpuak-puak, sehingga lupa pada bahaya laten di sekitarnya, yakni terorisme.

Seperti telah disinggung di atas, gerakan terorisme di Indonesia, sedikit banyak bersinggungan dengan gerakan NII, atau keturunan (baca: kader) para penggerak DI/TII yang – karena organisasinya dinyatakan terlarang – mengendap-endap di ”bawah tanah”. Di antara mereka, kata pengamat gerakan Islam, Al Chaidar, ada yang moderat alias tidak menyetujui jalan kekerasan. Mereka yang moderat ini sebenarnya bisa didekati oleh para ulama, umara dan aparat keamanan, sehingga bisa diajak kerja sama untuk menghambat gerakan sayap radikal, guna mencegah aksi-aksi terorisme.

Walhasil, memang dibutuhkan kesatuan langkah dari semua pihak yang mencintai negeri ini, untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas terorisme. Selain gerakan kejar dan tangkap yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pelaku terorisme, juga diperlukan gerakan penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme, termasuk melakukan persuasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan ajakan para teroris. Dan, ini merupakan tugas para ulama. Pun, tentu saja, tugas umara.

Semoga pula kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI yang berlangsung kemarin, tidak membuat masyarakat lupa akan ancaman terorisme yang selalu membayang-bayangi ketentraman negeri ini.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Selasa, 18 Agustus 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Agama, Politik, Refleksi, Sejarah, Wacana | , | 5 Komentar

Serangan Teroris dan Presiden yang Melodramatik

Sehari setelah peristiwa pemboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, saya mendapat kiriman SMS dari Habib Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Kali ini, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang diungkapkan Pak Habib melalui SMS yang cukup panjang itu. Berikut isi SMS tersebut (yang saya bagi ke dalam tiga alinea):

“Pernyataan SBY yang mengaitkan Bom Mega Kuningan dengan Ketidakpuasan hasil Pilpres adalah bentuk kepanikan yang sangat emosional dan tendensius, sekaligus provokatif dan gegabah. Bahkan terlalu bodoh, karena jika SBY bisa berasumsi bahwa Bom tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil Pilpres, maka pihak lain pun bisa berasumsi sebaliknya bahwa Bom tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian untuk menutupi kecurangan Pilpres, sekaligus sebagai upaya beri kesan terzalimi agar dapat simpati rakyat sebagaimana kebiasaan SBY selama ini.

Artinya, jika Bom tersebut dipolitisir, maka siapapun bisa dituduh dengan motifnya masing-masing, termasuk SBY sekalipun. Karena itu, STOP segala bentuk asumsi, dan serahkan saja kepada pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang berwenang. Jalankan proses hukum yang tegas & jelas, serta jujur & adil. Yang jelas kita mengecam keras Bom tersebut siapapun pelakunya dan apapun motif & alasannya. Apalagi dilakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari empat bulan suci yang diharamkan terjadi pertumpahan darah.

Pelakunya mesti dicari, ditangkap, diadili & dihukum yang setimpal. Bukan saja karena jatuhnya korban nyawa ataupun luka, serta menebar rasa takut secara meluas di tengah masyarakat, tapi juga di saat suhu politik memanas, maka Bom tersebut bisa menjadi pemantik adu domba antar-anak bangsa sehingga bisa terjadi perang saudara, dan di saat ekonomi negeri sedang ambruk dengan total utang 1700 trilyun rupiah, maka Bom tersebut juga bisa buat negeri collaps. Ayo, STOP TEROR BOM! Lawan segala kejahatan kemanusiaan! Tegakkan hukum dan keadilan!”

Tentu saja bukan hanya saya yang mendapat SMS serupa dari Habib Rizieq Syihab. Mungkin pula bukan hanya saya yang setuju pada isi SMS tersebut, karena apa yang diungkapkan Habib Rizieq, mewakili pikiran banyak orang. Terutama mereka yang menyaksikan pidato Presiden SBY di halaman Istana Negara, pada Jum’at sore, beberapa jam setelah peristiwa pemboman di Mega Kuningan.

Sore itu jutaan pemirsa televisi di Indonesia, disuguhi pertunjukan monolog melodramatik. Seorang aktor teater di podium kenegaraan menghiba-hiba, mengungkapkan bahwa foto dirinya menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Lalu menyindir lawan-lawan politiknya yang konon tidak rela jika ia memimpin lagi negeri ini, tidak rela jika ia dilantik. Sesekali ia menengadah ke atas, seolah-olah mengadu kepada Kekuatan Yang Lebih Tinggi. Sering pula ia berhenti sejenak di tengah-tengah pembicaraannya, seperti menahan kesedihan, menahan tangis. Lama sekali monolog yang cenderung monoton itu dipertunjukkan di layar televisi. Tiba-tiba saja, ”Cengeng!” ujar seorang teman di sebelah saya yang sama-sama menonton pertunjukan itu, seraya beranjak pergi.

Saya pun tersentak, seakan disadarkan bahwa aktor yang tengah bermonolog dengan gaya melodramatik itu adalah seorang presiden. Presiden saya, yang berdasarkan penghitungan sementara, berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang baru saja usai. Presiden yang negerinya sangat luas dan rakyatnya beragam. Presiden yang negerinya sedang dilanda berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kesulitan akibat bencana alam dan penyakit. Presiden yang negerinya memerlukan seorang pemimpin yang sangat kuat untuk menyatukan rakyatnya menghadapi berbagai persoalan. Presiden yang harus kembali berupaya menyatukan bangsanya, setelah dalam Pemilu dan Pilpres yang baru lalu, terbagi-bagi dalam berbagai kelompok.

Dan, tiba-tiba saja, Blar … Blar … Dua bom berdaya-ledak tinggi mengoyak kesunyian pagi, di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Sembilan orang tewas dan 53 orang luka-luka. Tentu saja semua orang terkejut dan nyaris tidak percaya dengan peristiwa tersebut, mengingat sudah hampir lima tahun rakyat Indonesia merasa aman dari serangan teroris. Sebelumnya, serangan teroris terjadi setiap tahun: Bom Bali I (tahun 2002); pemboman JW Marriott I (2003); pemboman di depan kedutaan besar Australia (2004); dan Bom Bali II (2005).

Orang-orang yang menyaksikan liputan langsung berbagai TV swasta nasional dari lokasi kejadian, kembali teringat pada kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang diduga berada di balik aksi pemboman tersebut. Apalagi mengingat Noordin M. Top, tersangka dalang di balik semua aksi teror itu hingga kini masih buron. Dari berbagai komentar di layar televisi, termasuk CNN (TV yang paling mumpuni di dunia pemberitaan) tidak ada yang mengaitkan aksi teror di Mega Kuningan jum’at pagi itu, dengan Pemilihan Presiden yang baru saja usai. Karena, Pilpres berlangsung damai, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara. Kalaupun ada sejumlah protes atas kemungkinan terjadinya kecurangan, yang dilontarkan para capres yang mendapat suara lebih sedikit dari perolehan suara SBY-Boediono, itu juga dilakukan secara damai. Bahkan tanpa penggalangan massa, atau unjuk rasa di jalan-jalan.

Itu sebabnya, ketika Presiden SBY memulai pidatonya di halaman Istana Negara, Jum’at petang, banyak orang tidak mengira bahwa presiden yang amat ”santun” itu akan mengaitkan pemboman di Mega Kuningan dengan ketidakpuasan atas hasil Pilpres. Banyak orang berharap, presiden yang ahli bertutur itu, akan mengecam sekeras-kerasnya siapapun pelaku aksi teror, tanpa sindir sana, sindir sini. Lalu mengajak semua komponen bangsa, termasuk lawan-lawan politiknya di masa Pilpres berlangsung, untuk bersatu-padu bersama pemerintah guna melawan terorisme, seraya melupakan segala perbedaan yang ada.

Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah pertunjukan monolog melodramatik yang mengecewakan, seperti yang telah diungkapkan Habib Rizieq Syihab, melalui SMS-nya di atas. Selain itu, bukankah para teroris akan merasa senang dengan pidato panjang sang presiden di sore itu? Menurut para pengamat terorisme, tujuan para teroris dalam melakukan aksi terornya, antara lain adalah untuk menebar rasa takut dan memperoleh perhatian sebesar-besarnya dari khalayak ramai. Sekarang, tujuan mereka berhasil, karena aksi mereka telah membuat seorang presiden dari negara besar menghiba-hiba di depan rakyatnya dalam keadaan panik, dan membuat rakyatnya saling curiga dan semakin dicekam ketakutan. Betul-betul menyedihkan.

Billy Soemawisastra

Senin, 20 Juli 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Politik, Wacana | , , , , , | 4 Komentar

Mi’raj Isa Al-Masih

Setiap tanggal 21 Mei, umat Nasrani merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus, seperti juga 21 Mei 2009 ini. Dalam salah satu Kamus Alkitab terbitan tahun 60-70-an, ada padanan Kenaikan Yesus Kristus, yaitu Mi’raj Isa Al-Masih.

Sebelas tahun yang lalu, juga pada bulan Mei, pada saat umat Nasrani khusuk berdoa merayakan Kenaikan Yesus Kristus, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Saat itu ada seloroh: Yesus naik, Soeharto turun.

Saat ini, hanya berselang sehari, dua hari raya dengan dua istilah penuh harapan, melintas di sejarah negeri ini: Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Kenaikan Yesus Kristus (21 Mei). Para mistikus atau peramal boleh-boleh saja mengotak-atik istilah kebangkitan dan kenaikan ini dengan berbagai fenomena. Boleh duniawi ataupun samawi, silakan saja.

Bagi saya, dihubungkan dengan agenda nasional pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) yang sedang bergulir di negeri ”ratapan pulau kelapa” ini, makna kebangkitan dan kenaikan jadi menggoda.

Apa yang betul-betul bangkit saat ini?

Bila melirik data pemilu legilatif, yang bangkit adalah kelompok rakyat yang tak memilih (orang bilang golput). Coba, sekitar 49% betul-betul memilih tak menggunakan hak pilih. Sementara sekitar 12% karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap.

Makna 49%, Sobat, mengandung arti, kelompok inilah pemenang pemilu legislatif yang sebenarnya. Lebih jauh, kelompok ini memiliki kesadaran kritis menolak gombalisasi dari partai-partai yang dikuasai orang-orang haus kuasa, serta para birokrat yang takabur.

Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, lebih 2000 tahun silam melawan gombalisasi dari para pemimpin (termasuk pemimpin agama) Yahudi yang lebih mementingkan kekuasaan, mengubah pesan kitab suci menjadi doktrin yang justru menindas rakyat kecil.

Karena itu, di satu kesempatan membaca Kitab Suci di Synagoge (rumah ibadah agama Yahudi), Yesus membaca gulungan Kitab Nabi Yesaya (60:1-2), seperti yang dilaporkan penulis Injil Lukas (4 : 18-19); ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan telah datang?”

Begitu. Jadi Yesus berpihak pada seluruh rakyat yang terpinggirkan. Dari sana Ia menyampaikan kabar baik (Injil) sebagai berita pembebasan atau perubahan total. Tentu saja para pemimpin agama Yahudi yang sudah berkolaborasi dengan raja boneka Herodes dan Gubernur Romawi (sang penjajah) Pontius Pilatus, tersinggung berat, akhirnya marah besar dan menyalibkan Yesus.

Umat Kristiani mengimani Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu, bangkit pada hari ketiga, yang kemudian di rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Hari Kenaikan berlangsung 40 hari setelah Hari Raya Paskah.

Pada masa 40 hari itu, menurut beberapa tafsiran teolog, Yesus melakukan pengorganisasian kembali murid-murid-Nya yang porak poranda pada saat Ia disalibkan. Kalau istilah partai sekarang, Ia memantapkan kaderisasi, agar para murid tetap setia kepada Injil, Kabar Baik tentang Pembebasan dari ketidakadilan, karena itu selalu berpihak kepada rakyat kecil.

Para murid harus memiliki bela rasa kepada kaum tertindas dan berjuang untuk perubahan ke arah lebih baik seiring dengan kehendak Allah.

Jika dilirik dari sistem politik kiwari, sikap Yesus seperti ini adalah sikap anti mapan, sikap kiri. Karena ia menentang pemimpin agama yang senang jadi nabi istana.

Nah, bila saat ini, di sini, di Indonesia kita berefleksi di mana sebenarnya posisi institusi agama dan para pemimpinnya?

Apakah di pihak rakyat tertindas seperti sikap Yesus, atau memilih tempat aman di pihak kaum penindas (pada era Yesus, Kaum Farisi).

Yang jelas, rakyat sudah bangkit dari nina bobo para politisi, yang mengumbar janji-janji muluk setiap pemilu. Dan rakyat pasti naik kelas, menjadi lebih jeli untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bela rasa kepada penderitaan rakyat. Kalau golput semakin naik pada pemilihan presiden, jangan salahkan rakyat.

Itu berarti, belum ada pemimpin yang cocok dengan hati rakyat, atau karena sistem politik ini tidak memberi peluang majunya kaum muda untuk memimpin bangsa. Jangan lupa, Sobat, Yesus yang historis lebih 2000 tahun silam, adalah orang muda yang penuh semangat namun bijak. Usianya sekitar 30-an tahun.

Selamat merayakan Mi’raj Isa Al-Masih.

Shalom.

Arthur J. Horoni

Rabu, 20 Mei 2009 Ditulis oleh Arthur John Horoni | Agama, Inspirasi, Politik, Refleksi, Sejarah, Wacana | , , , , , | Tinggalkan sebuah Komentar

Menjelang Hari Pemungutan Suara

Keriuhan kampanye pemilu anggota legislatif berakhir Ahad lalu. Poster-poster, spanduk, umbul-umbul dan baliho yang selama beberapa bulan terakhir ini mengiklankan tampang para caleg (calon anggota legislatif) dari berbagai partai politik peserta pemilu, sudah dibersihkan dari jalanan. Setidaknya dari jalanan kota metropolitan Jakarta (karena beranjak sedikit saja ke kota-kota di pinggiran Jakarta, seperti Tanggerang, tampang para caleg dan gambar partainya, masih saja memenuhi jalan-jalan tertentu).

Masa kampanye pemilu yang baru saja berakhir itu, masih merupakan babak awal dari keriaan politik yang sudah dan akan berlangsung sepanjang 2009 ini. Rasa was-was masih menenuhi perasaan banyak orang, baik mereka yang aktif dalam keriaan maupun mereka yang tidak peduli. Namun setidaknya ada rasa syukur terbersit, kampanye pemilu yang dikhawatirkan bakal diwarnai rangkaian keributan itu, ternyata berlangsung damai. Kalaupun ada kekisruhan di sana-sini, kekisruhan itu taklah mengakibatkan kerusuhan.

Suasana seperti itulah, minimal, yang diharapkan akan berlangsung pada hari pemungutan suara dan hari-hari sesudahnya, sampai berujung pada terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden, September mendatang. Rakyat, walau bagaimana pun, sudah sangat lelah dengan rangkaian peristiwa politik yang wajib mereka ikuti. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati dan Gubernur, yang tak jarang berbuntut pertikaian. Jadi, tak perlulah kelelahan itu ditambah lagi dengan keributan.

Terlalu panjang peristiwa-peristiwa politik yang harus dilalui warga negara RI, sampai-sampai hampir tak ada hari tanpa keriuhan politik. Sementara beban kehidupan semakin menekan, semakin tak mampu membuat rakyat bernapas lega. Sehingga wajarlah bila pada peristiwa pemilu kali ini, semakin banyak saja warga masyarakat yang tampak tidak peduli dengan keramaian kampanye. Mereka tetap menjalankan kegiatan kesehariannya, tanpa sedikit pun merasa tertarik untuk ikut berkampanye. Ini merupakan gambaran masyarakat yang sudah lelah dan kesal dengan politik.

Kelelahan dan kekesalan masyarakat dengan hiruk-pikuk politik itu, kian bertambah begitu menyaksikan tingkah polah para caleg dalam mengiklankan diri mereka. Caleg-caleg yang sebagian besar tidak dikenal masyarakat itu, berlomba mengemis suara dengan segala cara. Berjanji akan menjadi pembela rakyat jika kelak mereka terpilih. Padahal rakyat tahu, mereka sekadar berjuang mencari pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan akan segera melupakan rakyat bila mereka sudah bertengger di gedung parlemen.

Dan, pada hari pemungutan suara nanti, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Mungkin saja jumlah golput akan semakin banyak, tetapi mungkin juga sebaliknya. Mungkin pula akan terjadi saling tuduh berbuat curang di antara para peserta pemilu, dan yang kalah tidak mau mengaku kalah. Tetapi saya kira siapa pun berharap, semua proses itu akan berlangsung aman dan damai. Mereka yang menang tidak akan “mentang-mentang” dan yang kalah tidak perlu berang, pun tidak perlu masuk ke rumah sakit jiwa.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Selasa, 7 April 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Politik, Refleksi, Wacana | | 5 Komentar

Ketika Agama Dijadikan Alat Politik

“Jangan jadikan agama sebagai ‘ayam potong’.” Kata-kata ini masih terngiang di telinga saya, meski telah diucapkan sekitar 33 tahun yang lalu. Yang mengucapkannnya adalah seorang dosen di fakultas saya, dan saat itu saya baru saja duduk di bangku kuliah, semester pertama.

Istilah “ayam potong” yang digunakan dosen tersebut, memang sangat tepat. Mengingat di negeri ini, agama (terutama agama Islam yang dipeluk mayoritas penduduk) selalu saja dijadikan komoditas pada setiap peristiwa politik.

Agama “dipotong” beramai-ramai, untuk kemudian dihidangkan dagingnya sebagai camilan rakyat yang — anehnya — selalu saja dilahap dengan penuh semangat. Padahal sebenarnya rakyat sedang dibohongi oleh kelompok-kelompok politik yang memperalat agama, untuk kepentingan mereka.

Selain dijadikan ayam potong, sering pula agama dijadikan “pentungan”. Alat pukul untuk menghajar kelompok-kelompok masyarakat yang tidak disukai kelompok tertentu. Atau alat untuk menekan dan menakut-nakuti umat, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Terlalu banyak jika dirinci satu per satu, kapan dan seperti apa agama diperalat untuk kepentingan politik. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh yang terjadi pada era reformasi. Misalnya, sebagian ulama pernah mengeluarkan fatwa untuk tidak memilih calon presiden berjenis kelamin perempuan, karena perempuan dianggap tidak akan mampu berbuat adil sebagai pemimpin.

Fatwa yang sangat bernuansa jender ini, dikeluarkan untuk menjegal Megawati yang mengajukan diri sebagai calon presiden. Tetapi tak lama kemudian, fatwa ini dicabut. Umat diperbolehkan memilih calon presiden perempuan dengan alasan darurat, dan jika dipandang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya.

Masih dalam upaya menjegal Megawati, beberapa ulama pernah meminta umat Islam Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang “tidak jelas agamanya”. Fatwa ini muncul gara-gara Megawati ikut menghadiri ritual agama Hindu Darma, di salah satu pura di pulau Dewata. Namun fatwa ini pun raib diterbangkan angin setelah para pendukung Megawati menyatakan bahwa Mbak Mega adalah seorang muslimah tulen, apalagi setelah Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ini berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji.

K.H. Abdurrahman Wahid pun pernah “meminjam” agama untuk mempertahankan kekuasaannya, ketika ia masih menjadi presiden. Sebagian ulama NU (Nahdlatul Ulama) atau lebih tepatnya para ulama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mengeluarkan fatwa bughot yang berarti makar, bagi lawan-lawan politiknya yang menghendaki agar Gus Dur turun dari kursi kepresidenan.

Dan, belakangan, tiba-tiba saja MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram, bagi umat Islam yang tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golput (golongan putih) pada Pemilu 2009. Sebenarnya, fatwa MUI ini tidak muncul secara tiba-tiba alias tidak perlu mengagetkan, karena sebelumnya beberapa politisi yang tampaknya khawatir partainya tidak jadi pemenang dalam Pemilu, mengojok-ojok MUI agar segera mengeluarkan fatwa haram bagi golput.

Salah satu politisi yang pernah mengimbau MUI agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput itu, adalah Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Hidayat Nur Wahid. Walau kemudian dibantahnya.

Dari beberapa contoh di atas, muncul kesan (paling tidak, kesan saya pribadi) bahwa sebagian ulama Islam di Indonesia, sangat gampang diombang-ambingkan berbagai kepentingan politik. Atau, jangan-jangan, ulama-ulama itu sebenarnya adalah para politisi. Pada gilirannya, umatlah yang kemudian dibuat kebingungan oleh fatwa-fatwa tersebut.

Saya jadi teringat Cak Nur (almarhum Nurcholish Madjid) yang selalu menganjurkan umat Islam Indonesia agar memisahkan agama dengan politik. Slogannya yang terkenal: “Islam Yes, Partai Islam No” mengandung harapan agar agama tidak diperalat untuk kepentingan politik.

Namun kemudian banyak ulama yang marah dengan anjuran seperti itu. Agama Islam, menurut mereka, tidak bisa dipisahkan dari politik. Lalu mereka pun merujuk pada kepemimpinan Rasulullah Muhamad SAW di Madinah, yang menata kehidupan masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Tetapi mereka lupa bahwa Rasulullah tidak pernah memperalat ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, justru berhasil membuat umat tidak terpecah belah. Tetapi perhatikanlah fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama Indonesia. Fatwa-fatwa bernuansa politik yang mereka luncurkan, seringkali membuat umat berpuak-puak, saling mencurigai, saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan ada fatwa MUI yang membuat kelompok-kelompok tertentu merasa berhak melakukan tindakan anarki, terhadap kelompok masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka.

Untungnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, kini sudah menjadi semakin dewasa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, ataupun fatwa yang dikeluarkan kelompok-kelompok ulama lainnya, tidak serta-merta diterima secara taklid (tanpa reserve). Ironisnya, lama-kelamaan, sikap kritis masyarakat ini bisa membuat para ulama kehilangan legitimasi. Sekarang saja, tak sedikit anggota masyarakat yang menjadikan fatwa pengharaman golput sebagai bahan tertawaan. Malahan tak sedikit pula yang melontarkan tanya, apakah MUI “kurang kerjaan”?

Billy Soemawisastra

Senin, 2 Februari 2009 Ditulis oleh Billy Soemawisastra | Agama, Politik, Wacana | | 4 Komentar

« Entri Sebelumnya