Hai Rakyat, Gunakan Hak Revolusionermu

Posted on Kamis, 5 Agustus 2010 by Arthur John Horoni

“Negeri ini dan segala institusinya adalah milik rakyat yang menghuninya. Manakala jenuh dan muak terhadap pemerintah, mereka dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengubah atau hak revolusionernya untuk meruntuhkannya.”

Ungkapan paten dari Abraham Lincoln 150 tahun silam dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat itu, dikutip Indera Nababan sebagai contoh bagaimana hubungan rakyat dengan pemerintah. Karena hampir seluruh aspek kehidupan rakyat di negeri ini carut-marut akibat semua institusi yang ada telah gagal melakukan tugas yang diembannya, rakyat perlu bertindak berdasarkan hak revolusionernya.

Revolusi Rakyat. Itulah topik bahasan yang dikemukakan Indera Nababan dari PMK HKBP Jakarta, dalam kegiatan Urban Community Leadership Formation Training Programme, yang diselenggarakan oleh INDEMO dan PMK HKBP Jakarta, 24 – 28 Mei 2010 di Vila Baladegana, Bogor. Partisipan pelatihan adalah 23 orang pemimpin kelompok-kelompok aksi mahasiswa Jakarta, pemimpin serikat buruh, serta pergerakan kaum “cacat”. Ada beberapa mantan aktivis gerakan reformasi tahun 1998. Tujuan kegiatan, berefleksi atas 12 tahun perjalanan reformasi dan bagaimana upaya memperkuat rakyat untuk melakukan perubahan yang cepat dan mendasar, agar sesuai dengan cita-cita dan harapan rakyat.

Bagi Indera, situasi Indonesia hari ini benar-benar sudah amburadul. Perubahan lewat “demokrasi prosedural” yang dianut selama 12 tahun di bawah bendera “reformasi” sudah tidak menjanjikan. Nyaris tak ada lagi yang dapat dibanggakan di republik ini. Mana bisa di negeri yang memiliki tanah yang begini luas, jutaan petani justeru tak bertanah, karena pemerintah tak pernah tegas menjalankan reforma agraria. Korupsi merajalela, hutan lindung dijual ke orang asing, jutaan orang jadi buruh dengan upah murah atau jadi budak di negeri seberang. “Kalau republik ini mau selamat, dapat disejajarkan dengan bangsa yang bermartabat, dibutuhkan sebuah perubahan cepat di segala bidang kehidupan bernegara. Perubahan cepat itu namanya revolusi,” tegas Indera Nababan.

Ada partisipan bertanya, “Aktivis-aktivis selalu mendengungkan revolusi. Persoalannya ketika perubahan terjadi, teman-teman aktivis justeru tidak siap. Pola apa yang harus dipakai?”

“Tanpa partisipasi rakyat, tak ada guna jadi aktivis,” sergah Indera. Pola apa yang harus dipakai teman-teman, lanjutnya, akan Anda temukan di lapangan. Yang penting ada kesatuan visi dan misi. Ia memberi contoh, karena kekuatan buruh terkotak-kotak, padahal isunya sama, maka kaum buruh tetap tak bisa sejahtera. Karena itu, katanya lagi, membangun kesadaran rakyat adalah kerja yang maha penting. “Tanpa rakyat, kita tidak bisa apa-apa,” tegasnya.

Pembicara lain dalam pelatihan itu adalah Edicio dela Torre, mantan pastor dan mantan pemberontak dari Filipina. Dia bicara tentang Globalisasi, Neoliberalisme dan Negara Bangsa. Persoalan dunia sekarang, tutur Ed (sapaan akrabnya), adalah penggiringan keuangan dan ekonomi yang menguntungkan negara kaya. Dua pertiga dari populasi masyarakat di negara kaya (utara) menikmati keuntungan dari globalisasi ekonomi ini, dibandingkan dengan hanya sepertiga populasi negara selatan yang menikmatinya. Tantangan di Filipina dan Indonesia tentang dampak globalisasi adalah pengaruh global terhadap pemerintahan. Pemerintah di negara-negara ini sudah tunduk tak berdaya menghadapi neoliberalisme alias tekanan pasar bebas.

Karena itu, urai Ed lebih lanjut, kita tak mungkin mengatasi situasi ini secara sendiri-sendiri. Rakyat harus terorganisasikan di tingkat lokal, beraliansi secara nasional dan berjaringan secara internasional. Kekuatan rakyat adalah kunci, namun bermain di pentas lokal tak cukup. Harus ada sekutu secara nasional dan didukung jaringan internasional. Untuk itu rakyat perlu memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Inilah peran penting kaum muda tertidik di era globalisasi: memampukan organisasi-organisasi rakyat memanfaatkan perkembangan teknologi dak komunikasi.

Ada isu yang sama antara Indonesia dan Filipina terhadap globalisasi menurut Ed, yakni pemerintah negara kita tidak berpihak kepada rakyat. Ini justeru ancaman sekaligus peluang. Kita harus mengelola tujuan perjuangan kita. Karena itu, kata Ed: “Teman-teman harus berjuang dan jangan membuang banyak energi untuk persoalan-persoalan sepele. Kita harus punya banyak tenaga untuk berjuang secara berkesinambungan. Cita-cita kita tentang negara sejahtera adalah menimbun jurang antara si kaya dan si miskin. Untuk perlu mengakumulasi setiap kekuatan. Globalisasi akan membuat jurang yang lebar dan dalam, akan disambut oleh gerakan protes rakyat, dan kita perlu munculnya pemimpin-pemimpin baru. Karena itu pelatihan seperti ini sangat penting. Ketika momentum datang, kita siap untuk mengambil alih.”

Di samping kedua pembicara senior, hadir juga dalam diskusi-diskusi, Beator Suryadi, Ray Rangkuti dan Eggi Sujana. Ray memaparkan topik Dialektika Demokrasi. Apa yang terjadi di negeri ini sekarang, ungkap Ray, adalah kekacauan politik dan kesemrawutan. Ini karena orang mengukur demokrasi hanya secara teknis, prosedural dan menafikan substansi. Akibatnya yang paling mengerikan adalah perselingkuhan atawa kartel politik. Adapun fasilitator pelatihan adalah Amir Daulay dari INDEMO dan Henry Darungo dari PMK HKBP. Henry membagi pengalamannya ikhwal kiat-kiat membangun dan memperkuat organisasi rakyat, sedangkan Bung Amir menekankan pentingnya ketrampilan bicara di depan umum (public speaking) dan pemanfaatan media dalam perjuangan.

Dan inilah syair yang muncul dalam pelatihan:

Acungkan tinju kita

Satu cita

Memperkuat pergerakan rakyat

Kokoh, berdaulat

Rapatkan barisan

Dengan satu tekad bulat

Jalan revolusi rakyat

Menegakkan keadilan

Merdeka!

Arthur John Horoni

Dari Perkebunan Kolonial ke Perkebunan Rakyat

Posted on Jumat, 5 Maret 2010 by Arthur John Horoni

Sekitar 20 kelompok petani di Sumatera Utara, antara lain Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Perjuangan Petani Asahan (PETA), Politik Rakyat Miskin (PRM), Kelompok Tani Bandar Rejo (KTBR), Kelompok Tani Labuhan Batu Utara (Labura), Kelompok Tani Dolok Sagala, Kelompok Tani Paya Bagas Sergei, Serikat Tani Nasional Sumut (STN), Kelompok Tani Pandumaan Humbahas, membentuk Forum Reforma Agraria (FRA), Kamis 14 Januari 2010 di Aula Senat Universitas Darma Agung, Medan.

FRA bermaksud menyatukan perjuangan kelompok-kelompok tani untuk memenangkan sengketa tanah yang mereka hadapi. Sengketa tanah itu terjadi antara lain di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagei, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rakyat berhadapan dengan perkebunan milik swasta maupun BUMN.

Forum ini merupakan tindak lanjut seusai seminar sehari “Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan” yang diikuti sekitar 130 orang petani dan diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta, CPE Medan, FUTASI Pematangsiantar bekerjasama dengan Universitas Darma Agung (UDA) Medan.

Dalam seminar ini 3 pembicara telah tampil yakni Idham Arsyad, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Agustiana, Sekjen Serikat Petani Pasundan dan anggota Dewan Nasional KPA, serta Marihot Gultom, Ketua FUTASI. Idham Arsyad menekankan perjuangan menggulirkan pembaharuan agrarian adalah perjuangan rakyat untuk menguasai alat produksi pertanian sehingga mampu mengubah kebijakan yang tidak pro rakyat.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan pro rakyat akan semakin banyak diterbitkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain menyangkut penguasaan lahan untuk kepentingan umum yang akan merugikan petani. Kebijakan-kebijakan itu akan lebih memihak pengusaha-pengusaha perkebunan swasta maupun BUMN.

Untuk itu rakyat harus menduduki tanah, memperkuat organisasi rakyat, melakukan perlawanan terus menerus. KPA akan membantu memfasilitasi organisasi-organisasi rakyat dalam melakukan advokasi untuk memenangkan sengketa pertanahan. Namun rakyat yang terorganisasikan yang mampu memperjuangkan cita-citanya. Kalau perlu jangan menggunakan jalur hukum karena rakyat akan selalu kalah. Tujuan utama dari pembaruan agrarian adalah agar wajah perkebunan kita berubah 180 derajat: dari perkebunan kolonial ke perkebunan rakyat.

Reforma agraria, menurut Agustiana adalah perjuangan kaum tani yang bertujuan meningkatkan harkat derajat kehidupan dan penghidupan rakyat tani Indonesia pedesaan untuk bersama-sama dengan sektor lain untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Tanah menjadi sumber dan sebagai tiang untuk kehidupan dan penghidupan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terutama yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung, namun yang terjadi sampai hari ini keberpihakan Negara masih jauh dari harapan petani penggarap untuk memperoleh keadilan yang merata. Tujuan pembaruan agrarian adalah untuk membangun susunan masyarakat yang lebih adil dan memberikan manfaat yang nyata dan menjadikan reforma agraria kebijakan sosial (pemerataan) dan bukan kebijakan ekonomi (produksi).

Seiring dengan itu, Marihot Gultom berujar, apa yang disampaikan Idham Arsyad dan Agustiana hanya akan menjadi wacana yang menggetarkan hati tapi tidak ada hasilnya kalau petani tidak bersatu untuk berjuang bersama-sama. Tidak ada pilihan lain, konsolidasi organisasi petani yang berdaulat dan demokratis, membentuk jaringan, baik di daerah, secara nasional kalau perlu secara internasional, dan terus menerus melakukan perlawanan terhadap perkebunan yang selalu merugi. Duduki lahan, tanami dan pertahankan.

Aksi Petani Tak Bertanah 2010

Pada 14 Februari 2010, jaringan Forum Reforma Agraria (FRA) melanjutkan melakukan pertemuan bulanan sebagai hasil dari pertemuan 14 Januari 2010. Pertemuan diselenggarakan di Markas Besar BPRPI di Kampung Secanggang, Stabat, Kabupaten Langkat.

Di tempat ini salah satu kelompok tani dari BPRPI sejumlah + 100 KK menguasai 125 ha tanah eks perkebunan PTP. Hadir dalam pertemuan jaringan yang berlangsung di Aula Petani bertingkat dua (Rumah Panggung Melayu) sekitar lebih 100 orang petani tak bertanah laki-laki dan perempuan dari beberapa daerah di Sumatera Utara antara lain, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Pematangsiantar.

Mereka merencanakan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh petani tak bertanah secara sendirian maupun berjaringan dengan masyarakat sipil lainnya seperti masyarakat adat, nelayan pesisir pantai dan buruh sepanjang tahun 2010.

Aksi-aksi itu antara lain, pada 17 Maret 2010 petani tak bertanah akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) memperingati Hari Ulang Tahun AMAN. Mereka akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas kelangsungan kehidupan penguasaan tanah, kebebasan berpendapat, kesempatan kerja dan keamanan sebagai hak-hak manusia. Sementara itu, sejak 17 Februari 2010, Kelompok Petani Tak Bertanah di Desa Sukarame Dalam, Kab Labuhan Batu Utara telah menduduki kembali tanah mereka yang dikuasai secara illegal oleh PT Sawita Leidong Jaya.

Sekitar 100 kk petani tak bertanah Labura didukung oleh Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Pematangsiantar menduduki 250 ha tanah di kawasan itu. Mereka membangun gubuk-gubuk/tenda plastik sebagai pemukiman sementara. Pada 27 Maret 2010 kelompok ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan berbagai kelompok petani tak bertanah yang tergabung dalam Forum Reforma Agraria Sumatera Utara.

FRA juga berencana akan bergabung dalam aksi buruh menyambut 1 Mei 2010 sebagai Hari Buruh Internasional. Diusulkan juga dalam pertemuan agar kelompok-kelompok petani tak bertanah segera mengajak buruh perkebunan untuk bergabung dalam perjuangan pembaharuan agrarian. Agar buruh tidak pensiun sebagai kuli saja dengan pendapatan yang tidak layak tetapi dapat memiliki tanah sendiri.

Direncanakan aksi-aksi Petani Tak Bertanah Sumatera Utara akan bermuara dalam Aksi Samudra (Besar) pada peringatan hari ulang Tahun UUPA ke 50, 24 September 2010. Harun bin Afnawi Nuh dan Marihot Gultom sebagai inisiator FRA menjelaskan forum ini juga akan segera menerbitkan media komunikasi sebagai perekat kerjasama.

Arthur John Horoni & Setyawati Oetama

Amir Sjarifoeddin, Penghianat atau Pejuang?

Posted on Jumat, 25 Desember 2009 by Arthur John Horoni

Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri RI 1947–1948, yang pada 19 Desember 1948 ditembak mati oleh tentara karena terlibat Peristiwa Madiun, apakah seorang penghianat atau pejuang?

Itulah pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan Bedah Buku: Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bedah buku itu berlangsung di Medan, 19 Desember 2009, dihadiri lebih 100 orang partisipan.

Buku yang diperbincangkan adalah karya Pendeta Frederik Djara Wellem yang bentuk awalnya adalah tesis seorang pendeta untuk meraih magister teologia di STT (Sekolah Tinggi Teologia) Jakarta. Karya ini pernah dicetak dan diterbitkan pada tahun 1984, namun dilarang beredar oleh rejim Soeharto dan dimusnahkan. Penerbitan tahun 2009 dilakukan oleh Omnes Unum Sint Institute, Center dor Popular Education (CPE) Medan dan Jala Permata Aksara.

“Pembedahan” buku mengemuka melalui tiga topik: Tinjauan Kritis dalam Perpektif Konstruksi Sejarah, oleh sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU), Budi Agustono, Peranan Amir Sjarifoeddin dalam Perjuangan Kemerdekaan, oleh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR-RI, dan Amir Sjarifoeddin dan ‘Kekristenan Pembebasan’, oleh Arthur John Horoni, Koordinator Center for Popular Education .

Petikan dari pokok-pokok pikiran pembicara dalam bedah buku itu kiranya dapat menjawab, apakah Amir Sjarifoeddin seorang penghianat atau pejuang. Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang sulit dijawab: siapakah yang lebih cocok disebut penghianat, Amir Sjarifoeddin atau Soeharto? Bagi Budiman, “Bung Amir adalah tokoh yang hampir ideal.” Politikus, pencinta seni, menguasai banyak bahasa asing (Inggris, Belanda, Latin, Yunani dan lain sebagainya).

Dia tidak keberatan kalau Amir disebut marxis atau sosialis. Apa masalahnya? Sebagian besar bapak bangsa menurut Budiman adalah Marxis. Dia menyebut antara lain Sjahrir, Soekarno, Tan Malaka dan seterusnya. “Kalau tak ada orang-orang kiri, bagaimana rupanya keadaan bangsa ini?” tanya Budiman. Bagi anggota DPR-RI ini, Amir Sjarifoeddin adalah 100% Kristen, 100% Marxis, 100% Indonesia.

Budi Agustono, sejarawan dari USU (Universitas Sumatera Utara) berpendapat, di antara bapak bangsa yang mengabdikan diri untuk kemerdekaan terdapat tokoh-tokoh bangsa yang menjulang namanya dan selalu dijadikan rujukan, tetapi ada pula politikus yang memainkan peranan penting dalam masa pergerakan sampai awal pembentukan negara bangsa, tetapi amat jarang menjadi referensi bangsa, misalnya Amir Sjarifoeddin (AS). Nama AS tentulah tidak sebesar dan sesering disebut-sebut seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Tan Malaka. Meski demikian, karena aktivitas politiknya sejak masa kolonial sampai ia memegang jabatan penting dalam pemerintahan, AS mempunyai tempat tersendiri dalam perjalanan bangsa.

Seperti kaum pergerakan lainnya, semasa kolonial Belanda, AS berkecimpung dalam berbagai kepartaian. Pada tahun 1935, AS telah bertemu dengan Muso dan hubungan politik antara keduanya sangat dekat. Pada 1937, AS mendirikan Gerindo dan melalui organisasi inilah ia membangun dan memperkuat pengaruhnya di kalangan kaum pergerakan. Setelah itu, AS membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang bersifat kooperatif untuk melawan fasisme. Pada masa itu, AS menjadi salah seorang aktivis pergerakan yang dikenal luas.

Ketika Jepang menggantikan Belanda, para kaum pergerakan ada yang memilih bekerja sama atau menolak bekerja sama dengan Jepang. Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang, sedangkan AS dan Sjahrir berjuang lewat gerakan bawah tanah melawan Jepang.

Jepang menggulung kegiatan politik bawah tanah. Satu demi satu kaum pergerakan diinterogasi, ditangkap dan dibunuh. Karena Jepang berhasil menggulung jaringan bawah tanah, penangkapan tertuju ke diri AS. Jepang menangkap AS dan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ketika diinterogasi, AS sering mentertawakan tentara Jepang sampai akhirnya membuat mereka marah. Kabar AS akan dihukum mati sampai ke Soekarno–Hatta yang saat itu menjadi pemimpin pergerakan paling terkemuka. Melalui campur tangan mereka berdua, nyawa AS diselamatkan, hukumannya menjadi seumur hidup dan baru bebas setelah kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi, dalam kabinet presidensil, AS diangkat menjadi Menteri Penerangan. Ketika diangkat menjadi anggota kabinet, AS tidak bisa dilantik karena masih berada di penjara. Selang beberapa lama AS dijemput dan dikeluarkan dari penjara dengan bercelana pendek untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan (19 Agustus 1945–14 November 1945).

Setelah tidak lagi menjabat Menteri Penerangan, sepanjang hampir tiga tahun lamanya AS menduduki poisisi strategis dalam kabinet, yaitu Menteri Pertahanan. Dalam kabinet Sjahriri I (14 November 1945 – 12 Maret 1946) ia menjabat Menteri Keamanan Rakyat dan Menteri Penerangan. Dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) menduduki pos Menteri Pertahanan, dan diangkat kembali sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947).

Sama seperti dua kabinet terdahulu, akibat pecah krisis politik Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh. Setelah Sjahrir mengundurkan diri, AS terpilih menjadi Perdana Menteri yang dikenal sebagai Kabinet Amir Sjarifoeddin (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948).

Sejak terbentuknya kabinet presidensil sampai naik dan jatuhnya kabinet AS bandul kabinet bergoyang ke kiri di mana AS dan kelompok politiknya memainkan peranan penting dalam mengisi bangunan rumah kemerdekaan. Di tengah bandul kekuasaan yang bergerak ke kiri, situasi politik terus memanas karena perseteruan antara diplomasi dan perjuangan tiada hentinya berkobar.

Kabinet AS sendiri pada mulanya menyetujui perjanjian Renville, kemudian karena terjadi perubahan kebijakan politik Amerika Serikat membuat Amir Sjarifoeddin sangat kecewa, lebih-lebih sesudah kebijakan politiknya kabinetnya tidak disokong Masyumi dan PNI, membuat dirinya bertambah kecewa yang berujung dengan diserahkan mandat kabinetnya kepada Soekarno. Kemudian kabinet AS diganti dengan Kabinet Hatta.

Setelah Hatta menjalankan pemerintahan menggantikan AS, yang terakhir ini membentuk oposisi sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokratik Rayat (FDR). FDR terus melancarkan kecaman-kecaman terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan dan menuntut agar AS ditempatkan kembali sebagai Menteri Pertahanan. Permintaan ini ditolak Hatta. Tentu saja AS dianggap sebagai musuh negara. AS, Musso dan FDR semakin berseberangan dengan Hatta. Aksi kekerasan dan pertempuran antar batalion yang pro FDR dan republik di wilayah Solo dan Madiun semakin menambah ketegangan politik. Pada September 1948, ketika AS dan Musso sedang melakukan “safari” politik, pecah peristiwa Madiun 1948.

Pemerintahan Hatta mengambil tindakan tegas. Pasukan Siliwangi menggempur kekuatan FDR dan pasukannya. Jika di masa Jepang, Soekarno dan Hatta menyelamatkan nyawa AS, dalam peristiwa Madiun Soekarno Hatta tidak bisa menyelamatkan AS yang ditembak mati pasukan tentara. Sebelum ditembak mati, AS yang menenteng Injil di tangannya maju ke depan lalu meminta dirinya lebih dulu ditembak. Permintaan ini dikabulkan dan ia pun tewas ditembak mati. Soekarno dan Hatta tidak bisa menyelamatkan AS karena politikus ini dimusuhi negara. Apakah AS mati sebagai komunis?

Usia AS memang tidak panjang, 41 tahun. Tetapi sosok politikus ini penuh kontroversi, dan sampai sekarang ini sisi kehidupan politiknya belum banyak terungkap. Dalam kaitannya dengan politikus kontroversial ini, terlepas dari kelemahannya, kehadiran buku Amir Sjarifoeddin Tempatnya Dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menjadi penting untuk menambah tidak saja perbendaharaan pemikiran politik sang politikus, tetapi juga dapat membentangkan sisi lain dari kehidupannya yang masih belum banyak disingkap dalam mengisi bangunan rumah Indonesia.

Saya ingin menyitir Kata Sambutan mantan Menteri Penerangan RI, Mei 1947 – Desember 1947, Ir Setiadi Reksoprojo dalam buku Amir Sjarifoeddin, “Di saat kekristenan dikuasai ‘kekristenan kesalehan’, yang diajarkan gereja kolonial dan didukung oleh penguasa penjajah, Bung Amir malah memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, ‘kekristenan pembebasan’. Pergerakan nasional beruntung dengan adanya visi Amir Sjarifoeddin. Orang Kristen sejati tidak terlepas dari perjuangan pembebasan bangsanya yang ditindas oleh penjajah”.

Berdasarkan buku ini, benih-benih pemaknaan “kekristenan pembebasan” sudah mulai bersemi tatkala Amir muda terlibat dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis Christen Studenten Vereeniging (CSV). Organisasi ini didirikan oleh Dr. C.L. van Doorn pada 1926. Peranan van Doorn dalam kalangan mahasiswa Kristen (CSV), sebagai salah satu tokoh yang membangkitkan rasa tanggungjawab pemuda Kristen Indonesia terhadap bangsanya. Ia berusaha meyakinkan pemuda atau mahasiswa Kristen Indonesia: mereka dapat menjadi Kristen dan sekaligus juga nasionalis.

Jelaslah kekristenan Bung Amir bukanlah kekristenan yang pasif, yang dalam bahasa Bung Amir, “hanya memikirkan alam baka”, namun kekristenan yang terlibat dalam persoalan, dalam situasi pergolakan di mana dia berada. Para teolog sekarang menyebutnya kekristenan yang kontekstual, kekristenan yang membangun kesadaran akan situasi penindasan yang dialami, dan bangkit berjuang untuk mengubah situasi itu. Bukankah ini mengisyaratkan mekarnya benih-benih dari apa yang sekarang kesohor disebut sebagai teologi pembebasan?

Butir-butir pemikiran “kekristenan pembebasan” Amir dalam buku ini dapat ditelisik melalui sedikitnya tiga peristiwa: pertama, keterlibatannya dalam Konferensi Perhimpunan Pekabaran Injil Hindia Belanda (NIZB), di Karangpandan, 20-24 Oktober 1941, kedua, perayaaan natal oikumenis yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Persiapan Persatoean Kaoem Kristen (BPPKK), pada Desember 1942 di awal penjajahan Jepang, dan ketiga , selama di penjara di zaman Jepang.

Dalam Konferensi Karangpandan, Amir Sjarifoeddin menegaskan, orang Kristen Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia sehingga ia harus bersama-sama dengan golongan lainnya berjuang guna kemerdekaan Indonesia. Ia berseru kepada “gereja yang sudah tua” untuk turut berusaha memecahkan pesoalan-persoalan yang sudah ada dan yang akan dihadapi orang Kristen Indonesia. Gereja harus memberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah seperti kebebasan beragama, demokrasi yang sejati dan masalah sosial lainnya. Singkatnya, Bung Amir Sjarifoeddin minta gereja menyampaikan suara-suara nabiah, agar memihak pejuangan rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan.

Dalam Perayaan Natal Oikumenis yang diselenggarakan Badan Persiapan Persatoen Kaoem Kristen, di Kebun Binatang Jakarta (kini, Taman Ismail Marzuki), Amir yang Ketoea Oemoem BPPKK menyampaikan pidatonya. Ia menganjurkan agar umat Kriten jangan hanya mengingat alam baka saja. Orang Kristen harus berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat yang sedang bergejolak, seperti halnya Musa yang memimpin umat Israel dari Mesir tanah perhambaan menuju tanah yang dijanjikan. Buku perayaan natal BPPKK itu diberi judul: Menoejoe ke Djemaat Indonesia Aseli.

Di dalam penjara pada era penjajahan Jepang, Amir Sjarifoeddin banyak membaca dan meneliti Alkitab. Ia terkesan oleh Kitab para Nabi. Hal itu diungkapkannya kepada Dr. H. Verkuil tatkala sudah bebas dari tahanan di awal era kemedekaan Indonesia: “Di penjara untuk pertama kali saya membaca dan menyelidiki kitab para nabi, Amos, Yeremia dan Yesaya. Dahulu kitab-kitab itu tertutup bagi saya. Dulu saya hanya membaca Perjanjian Baru. Sekarang saya mengerti berita Alkitab bagi perjuangan sosial, ekonomi dan politik”.

Dari beberapa kutipan tadi, jelas pemaknaan, “kekristenan pembebasan” bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Best practice yang diperoleh Ir. Setiadi Reksoprojo terhadap tokoh Amir Sjarifoeddin yang “memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, “kekristenan pembebasan”, tentulah terpancar dari aktualisasi diri sang tokoh. Boleh jadi Amir membaca Alkitab dengan matanya sendiri, artinya mata umat, lantas menemukan berita Injil yakni berita pembebasan seperti termaktub dalam Lukas 4: 18-19, yang merupakan petikan dari Yesaya 61: 1-2, yang dibaca Yesus di rumah ibadah di Nazaret :

Roh Tuhan ada pada-Ku,

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku,

untuk menyampaikan kabar baik

kepada orang-orang miskin;

dan Ia telah mengutus Aku

untuk memberitakan

pembebasan kepada orang-orang tawanan,

dan penglihatan bagi orang-orang buta,

untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,

untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan

telah datang.

Kiprahnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang dekat dengan rakyat jelata, adalah wujud dari spiritualitas “kekristenan pembebasan” itu. Bila kemudian, nyaris menjadi “takdir” setiap orang atau komunitas ynag memihak rakyat, yang berjuang bagi pembebasan orang tertindas disebut kaum kiri, jangan takut, Yesus dari Nazaret juga sayap kiri.

Jadi, saudara, Selamat Natal 2009. Semoga kita tidak takut berjuang untuk mewujudkan keadilan, karena Allah berkenan bagi semua orang yang berkehendak baik.

Arthur John Horoni

Peringatan Kemerdekaan dalam Bayang-bayang Terorisme

Posted on Selasa, 18 Agustus 2009 by Billy Soemawisastra

Keriaan memperingati hari kemerdekaan, usai sudah. Kemarin dan kemarinnya lagi — hampir tiga hari berturut-turut dalam long week end yang baru saja berlalu — di setiap pojok perkampungan miskin dan daerah elite perkotaan, di negeri bernama Republik Indonesia ini, keramaian menyambut hari jadi RI ke-64 berlangsung spontan dan penuh keikhlasan.

Puncaknya, ya kemarin itu, tanggal 17 Agustus 2009. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mulai dari Istana Negara hingga kantor-kantor gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di kedalaman lautan, puncak gunung dan perut bumi. Alhamdulillah, Indonesia ternyata masih ada. Merah Putih masih berkibar dan dicintai seluruh warga negara. Meski sehari sebelumnya, di sebuah gedung megah di Senayan Jakarta, para wakil rakyat dan kepala negaranya sempat lupa mengumandangkan lagu keramat hasil gubahan almarhum WR Supratman itu, dalam suatu acara kenegaraan.

Kemegahan memperingati hari kemerdekaan, memang selalu berulang setiap tahun. Tetapi peringatan yang berlangsung kemarin, terasa lebih dalam nuansa keharuannya, karena beberapa saat sebelumnya, Bumi Pertiwi dirundung tragedi yang juga selalu datang berulang, mengoyak ketentraman yang ternyata masih impian. Tragedi itu adalah serangan teroris berupa pemboman oleh para pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.

Tragedi ini bisa terjadi lagi di saat-saat yang tidak terduga, karena jaringan para pelaku pemboman (terutama para perancangnya) masih belum bisa diberangus hingga ke akar-akarnya. Apalagi konon para teroris itu telah berhasil merekrut sejumlah anak muda untuk menjadi ”pengantin” alias pembom bunuh diri, yang bisa meledakkan diri sewaktu-waktu. Kalau itu terjadi lagi, aparat keamanan (lagi-lagi) akan merasa kecolongan.

Jika benar bahwa para pembom bunuh diri itu rela meledakkan diri karena alasan agama: ingin mati syahid agar langsung masuk surga dan langsung pula bertemu dengan Allah, maka yang harus merasa paling kecolongan sebenarnya adalah para ulama Islam, karena tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, dan satu pun Sabda Rasulullah Muhammad SAWW (Al-Hadits), yang membenarkan ataupun memerintahkan tindakan bunuh diri untuk alasan apa pun. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Itu artinya, tuntunan hakiki agama Islam yang hakikatnya cinta damai, tidak pernah sampai kepada sejumlah anak muda yang rela meledakkan diri untuk mendapatkan liputan media.

Bila tuntunan agama tidak sampai kepada umat, atau tuntunan agama itu disalahartikan oleh sebagian orang, lantas siapa yang pantas disalahkan? Tentunya para ulama. Lalu ke mana para ulama selama ini? Pemboman demi pemboman di bumi Indonesia ini terjadi sejak tahun 2000, diawali dengan peledakkan sejumlah gereja. Waktu itu, masyarakat masih meraba-raba siapa pelakunya. Tetapi sejak bom bali pertama di tahun 2002, kalangan intelejen mulai menjelaskan bahwa para pembom alias para teroris itu berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang berpusat di Malaysia dan berafiliasi pada organisasi Al-Qaidah.

Di Indonesia, gerakan JI semakin memperoleh kekuatan karena bersinggungan, bahkan berakrab-ria dengan sempalan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Mengapa kelompok JI akrab dengan gerakan NII? Karena sesungguhnya, para pendiri JI adalah tokoh-tokoh NII yang melarikan diri ke Malaysia, untuk menghindari incaran pemerintah Orde Baru.

Pada peristiwa bom Bali 2002 itu pulalah, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan pada suicide bombers, alias para pembom bunuh diri. Sesuatu yang sebelumnya hanya kita dengar terdapat di Timur Tengah. Maka jelaslah bahwa perilaku pembom bunuh diri, adalah perilaku impor. Bukan perilaku khas Indonesia.

Walau demikian tak pernah kita dengar upaya para ulama untuk mendekati umatnya di berbagai pelosok negeri, guna menjelaskan bahwa tindakan terorisme (termasuk aksi bom bunuh diri) adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang muncul kemudian hanyalah sikap saling-mencurigai, beredarnya berbagai versi teori konspirasi, dan akhirnya keluhan dari sejumlah tokoh organisasi massa Islam yang mengaku bahwa sebagian mesjid-mesjidnya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, mulai disusupi atau diakuisisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.

Anehnya, meski musuh sudah masuk ke dalam rumah, masih banyak para ulama yang tetap ”berasyik-ma’syuk” dengan partai-partai politik. Ikut dukung-mendukung hingga tahapan pemilihan presiden, dan tanpa malu-malu membawa nama besar organisasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ujung-ujungnya tentu saja pembagian kekuasaan. Lalu mereka ikut terperangah ketika bom, lagi-lagi meledak, di Mega Kuningan.

Dulu gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) berhasil diberangus karena kerja sama yang erat antara ulama, umara (pemerintah) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula gerakan komunisme. Mengapa sekarang kerja sama itu sulit diwujudkan? Itu lantaran (bahkan) para ulama pun tak lagi bersatu seperti dulu. Kepentingan politik praktis telah membuat mereka semakin berpuak-puak, sehingga lupa pada bahaya laten di sekitarnya, yakni terorisme.

Seperti telah disinggung di atas, gerakan terorisme di Indonesia, sedikit banyak bersinggungan dengan gerakan NII, atau keturunan (baca: kader) para penggerak DI/TII yang – karena organisasinya dinyatakan terlarang – mengendap-endap di ”bawah tanah”. Di antara mereka, kata pengamat gerakan Islam, Al Chaidar, ada yang moderat alias tidak menyetujui jalan kekerasan. Mereka yang moderat ini sebenarnya bisa didekati oleh para ulama, umara dan aparat keamanan, sehingga bisa diajak kerja sama untuk menghambat gerakan sayap radikal, guna mencegah aksi-aksi terorisme.

Walhasil, memang dibutuhkan kesatuan langkah dari semua pihak yang mencintai negeri ini, untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas terorisme. Selain gerakan kejar dan tangkap yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pelaku terorisme, juga diperlukan gerakan penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme, termasuk melakukan persuasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan ajakan para teroris. Dan, ini merupakan tugas para ulama. Pun, tentu saja, tugas umara.

Semoga pula kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI yang berlangsung kemarin, tidak membuat masyarakat lupa akan ancaman terorisme yang selalu membayang-bayangi ketentraman negeri ini.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Serangan Teroris dan Presiden yang Melodramatik

Posted on Senin, 20 Juli 2009 by Billy Soemawisastra

Sehari setelah peristiwa pemboman Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, saya mendapat kiriman SMS dari Habib Rizieq Syihab, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI). Kali ini, saya sepenuhnya setuju dengan apa yang diungkapkan Pak Habib melalui SMS yang cukup panjang itu. Berikut isi SMS tersebut (yang saya bagi ke dalam tiga alinea):

“Pernyataan SBY yang mengaitkan Bom Mega Kuningan dengan Ketidakpuasan hasil Pilpres adalah bentuk kepanikan yang sangat emosional dan tendensius, sekaligus provokatif dan gegabah. Bahkan terlalu bodoh, karena jika SBY bisa berasumsi bahwa Bom tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil Pilpres, maka pihak lain pun bisa berasumsi sebaliknya bahwa Bom tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian untuk menutupi kecurangan Pilpres, sekaligus sebagai upaya beri kesan terzalimi agar dapat simpati rakyat sebagaimana kebiasaan SBY selama ini.

Artinya, jika Bom tersebut dipolitisir, maka siapapun bisa dituduh dengan motifnya masing-masing, termasuk SBY sekalipun. Karena itu, STOP segala bentuk asumsi, dan serahkan saja kepada pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang berwenang. Jalankan proses hukum yang tegas & jelas, serta jujur & adil. Yang jelas kita mengecam keras Bom tersebut siapapun pelakunya dan apapun motif & alasannya. Apalagi dilakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari empat bulan suci yang diharamkan terjadi pertumpahan darah.

Pelakunya mesti dicari, ditangkap, diadili & dihukum yang setimpal. Bukan saja karena jatuhnya korban nyawa ataupun luka, serta menebar rasa takut secara meluas di tengah masyarakat, tapi juga di saat suhu politik memanas, maka Bom tersebut bisa menjadi pemantik adu domba antar-anak bangsa sehingga bisa terjadi perang saudara, dan di saat ekonomi negeri sedang ambruk dengan total utang 1700 trilyun rupiah, maka Bom tersebut juga bisa buat negeri collaps. Ayo, STOP TEROR BOM! Lawan segala kejahatan kemanusiaan! Tegakkan hukum dan keadilan!”

Tentu saja bukan hanya saya yang mendapat SMS serupa dari Habib Rizieq Syihab. Mungkin pula bukan hanya saya yang setuju pada isi SMS tersebut, karena apa yang diungkapkan Habib Rizieq, mewakili pikiran banyak orang. Terutama mereka yang menyaksikan pidato Presiden SBY di halaman Istana Negara, pada Jum’at sore, beberapa jam setelah peristiwa pemboman di Mega Kuningan.

Sore itu jutaan pemirsa televisi di Indonesia, disuguhi pertunjukan monolog melodramatik. Seorang aktor teater di podium kenegaraan menghiba-hiba, mengungkapkan bahwa foto dirinya menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Lalu menyindir lawan-lawan politiknya yang konon tidak rela jika ia memimpin lagi negeri ini, tidak rela jika ia dilantik. Sesekali ia menengadah ke atas, seolah-olah mengadu kepada Kekuatan Yang Lebih Tinggi. Sering pula ia berhenti sejenak di tengah-tengah pembicaraannya, seperti menahan kesedihan, menahan tangis. Lama sekali monolog yang cenderung monoton itu dipertunjukkan di layar televisi. Tiba-tiba saja, ”Cengeng!” ujar seorang teman di sebelah saya yang sama-sama menonton pertunjukan itu, seraya beranjak pergi.

Saya pun tersentak, seakan disadarkan bahwa aktor yang tengah bermonolog dengan gaya melodramatik itu adalah seorang presiden. Presiden saya, yang berdasarkan penghitungan sementara, berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang baru saja usai. Presiden yang negerinya sangat luas dan rakyatnya beragam. Presiden yang negerinya sedang dilanda berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kesulitan akibat bencana alam dan penyakit. Presiden yang negerinya memerlukan seorang pemimpin yang sangat kuat untuk menyatukan rakyatnya menghadapi berbagai persoalan. Presiden yang harus kembali berupaya menyatukan bangsanya, setelah dalam Pemilu dan Pilpres yang baru lalu, terbagi-bagi dalam berbagai kelompok.

Dan, tiba-tiba saja, Blar … Blar … Dua bom berdaya-ledak tinggi mengoyak kesunyian pagi, di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Sembilan orang tewas dan 53 orang luka-luka. Tentu saja semua orang terkejut dan nyaris tidak percaya dengan peristiwa tersebut, mengingat sudah hampir lima tahun rakyat Indonesia merasa aman dari serangan teroris. Sebelumnya, serangan teroris terjadi setiap tahun: Bom Bali I (tahun 2002); pemboman JW Marriott I (2003); pemboman di depan kedutaan besar Australia (2004); dan Bom Bali II (2005).

Orang-orang yang menyaksikan liputan langsung berbagai TV swasta nasional dari lokasi kejadian, kembali teringat pada kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang diduga berada di balik aksi pemboman tersebut. Apalagi mengingat Noordin M. Top, tersangka dalang di balik semua aksi teror itu hingga kini masih buron. Dari berbagai komentar di layar televisi, termasuk CNN (TV yang paling mumpuni di dunia pemberitaan) tidak ada yang mengaitkan aksi teror di Mega Kuningan jum’at pagi itu, dengan Pemilihan Presiden yang baru saja usai. Karena, Pilpres berlangsung damai, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara. Kalaupun ada sejumlah protes atas kemungkinan terjadinya kecurangan, yang dilontarkan para capres yang mendapat suara lebih sedikit dari perolehan suara SBY-Boediono, itu juga dilakukan secara damai. Bahkan tanpa penggalangan massa, atau unjuk rasa di jalan-jalan.

Itu sebabnya, ketika Presiden SBY memulai pidatonya di halaman Istana Negara, Jum’at petang, banyak orang tidak mengira bahwa presiden yang amat ”santun” itu akan mengaitkan pemboman di Mega Kuningan dengan ketidakpuasan atas hasil Pilpres. Banyak orang berharap, presiden yang ahli bertutur itu, akan mengecam sekeras-kerasnya siapapun pelaku aksi teror, tanpa sindir sana, sindir sini. Lalu mengajak semua komponen bangsa, termasuk lawan-lawan politiknya di masa Pilpres berlangsung, untuk bersatu-padu bersama pemerintah guna melawan terorisme, seraya melupakan segala perbedaan yang ada.

Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah pertunjukan monolog melodramatik yang mengecewakan, seperti yang telah diungkapkan Habib Rizieq Syihab, melalui SMS-nya di atas. Selain itu, bukankah para teroris akan merasa senang dengan pidato panjang sang presiden di sore itu? Menurut para pengamat terorisme, tujuan para teroris dalam melakukan aksi terornya, antara lain adalah untuk menebar rasa takut dan memperoleh perhatian sebesar-besarnya dari khalayak ramai. Sekarang, tujuan mereka berhasil, karena aksi mereka telah membuat seorang presiden dari negara besar menghiba-hiba di depan rakyatnya dalam keadaan panik, dan membuat rakyatnya saling curiga dan semakin dicekam ketakutan. Betul-betul menyedihkan.