Ungkapan paten dari Abraham Lincoln 150 tahun silam dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat itu, dikutip Indera Nababan sebagai contoh bagaimana hubungan rakyat dengan pemerintah. Karena hampir seluruh aspek kehidupan rakyat di negeri ini carut-marut akibat semua institusi yang ada telah gagal melakukan tugas yang diembannya, rakyat perlu bertindak berdasarkan hak revolusionernya.

Revolusi Rakyat. Itulah topik bahasan yang dikemukakan Indera Nababan dari PMK HKBP Jakarta, dalam kegiatan Urban Community Leadership Formation Training Programme, yang diselenggarakan oleh INDEMO dan PMK HKBP Jakarta, 24 – 28 Mei 2010 di Vila Baladegana, Bogor. Partisipan pelatihan adalah 23 orang pemimpin kelompok-kelompok aksi mahasiswa Jakarta, pemimpin serikat buruh, serta pergerakan kaum “cacat”. Ada beberapa mantan aktivis gerakan reformasi tahun 1998. Tujuan kegiatan, berefleksi atas 12 tahun perjalanan reformasi dan bagaimana upaya memperkuat rakyat untuk melakukan perubahan yang cepat dan mendasar, agar sesuai dengan cita-cita dan harapan rakyat.

Bagi Indera, situasi Indonesia hari ini benar-benar sudah amburadul.  Perubahan lewat “demokrasi prosedural” yang dianut selama 12 tahun di bawah bendera “reformasi” sudah tidak menjanjikan. Nyaris tak ada lagi yang dapat dibanggakan di republik ini. Mana bisa di negeri yang memiliki tanah yang begini luas, jutaan petani justeru tak bertanah, karena pemerintah tak pernah tegas menjalankan reforma agraria. Korupsi merajalela, hutan lindung dijual ke orang asing, jutaan orang jadi buruh dengan upah murah atau jadi budak di negeri seberang. “Kalau republik ini mau selamat, dapat disejajarkan dengan bangsa yang bermartabat, dibutuhkan sebuah perubahan cepat di segala bidang kehidupan bernegara. Perubahan cepat itu namanya revolusi,” tegas Indera Nababan.

Ada partisipan bertanya, “Aktivis-aktivis selalu mendengungkan revolusi. Persoalannya ketika perubahan terjadi, teman-teman aktivis justeru tidak siap.  Pola apa yang harus dipakai?”

“Tanpa partisipasi rakyat, tak ada guna jadi aktivis,” sergah Indera. Pola apa yang harus dipakai teman-teman, lanjutnya, akan Anda temukan di lapangan. Yang penting ada kesatuan visi dan misi. Ia memberi contoh, karena kekuatan buruh terkotak-kotak, padahal isunya sama, maka kaum buruh tetap tak bisa sejahtera. Karena itu, katanya lagi, membangun kesadaran rakyat adalah kerja yang maha penting. “Tanpa rakyat, kita tidak bisa apa-apa,” tegasnya.

Pembicara lain dalam pelatihan itu adalah Edicio dela Torre, mantan pastor dan mantan pemberontak dari Filipina. Dia bicara tentang Globalisasi, Neoliberalisme dan Negara Bangsa. Persoalan dunia sekarang, tutur Ed (sapaan akrabnya), adalah penggiringan keuangan dan ekonomi yang menguntungkan negara kaya. Dua pertiga dari populasi masyarakat di negara kaya (utara) menikmati keuntungan dari globalisasi ekonomi ini, dibandingkan dengan hanya sepertiga populasi negara selatan yang menikmatinya. Tantangan di Filipina dan Indonesia tentang dampak globalisasi adalah  pengaruh global terhadap pemerintahan. Pemerintah di negara-negara ini sudah tunduk tak berdaya menghadapi neoliberalisme alias tekanan pasar bebas.

Karena itu, urai Ed lebih lanjut, kita tak mungkin mengatasi situasi ini secara sendiri-sendiri. Rakyat harus terorganisasikan di tingkat lokal, beraliansi secara nasional dan berjaringan secara internasional. Kekuatan rakyat adalah kunci, namun bermain di pentas lokal tak cukup. Harus ada sekutu secara nasional dan didukung jaringan internasional. Untuk itu rakyat perlu memanfaatkan keuntungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Inilah peran penting kaum muda tertidik di era globalisasi: memampukan organisasi-organisasi rakyat memanfaatkan perkembangan teknologi dak komunikasi.

Ada isu yang sama antara Indonesia dan Filipina terhadap globalisasi menurut Ed, yakni pemerintah negara kita tidak berpihak kepada rakyat. Ini justeru ancaman sekaligus peluang. Kita harus mengelola tujuan perjuangan kita. Karena itu, kata Ed: “Teman-teman harus berjuang dan jangan membuang banyak energi untuk persoalan-persoalan  sepele. Kita harus punya banyak tenaga untuk berjuang secara berkesinambungan. Cita-cita kita tentang negara sejahtera adalah menimbun jurang antara si kaya dan si miskin. Untuk perlu mengakumulasi setiap kekuatan. Globalisasi akan membuat jurang yang lebar dan dalam, akan disambut oleh gerakan protes rakyat, dan kita perlu munculnya pemimpin-pemimpin baru. Karena itu pelatihan seperti ini sangat penting. Ketika momentum datang, kita siap untuk mengambil alih.”

Di samping kedua pembicara senior, hadir juga dalam diskusi-diskusi, Beator Suryadi, Ray Rangkuti dan Eggi Sujana. Ray memaparkan topik Dialektika Demokrasi. Apa yang terjadi di negeri ini sekarang, ungkap   Ray, adalah kekacauan politik dan kesemrawutan. Ini karena orang mengukur demokrasi hanya secara teknis, prosedural dan menafikan substansi. Akibatnya yang paling mengerikan adalah perselingkuhan atawa kartel politik. Adapun fasilitator pelatihan adalah Amir Daulay dari INDEMO dan Henry Darungo dari PMK HKBP. Henry membagi pengalamannya ikhwal kiat-kiat membangun dan memperkuat organisasi rakyat, sedangkan Bung Amir menekankan pentingnya ketrampilan bicara di depan umum (public speaking) dan pemanfaatan media dalam perjuangan.

Dan inilah syair  yang muncul dalam pelatihan:

Acungkan tinju kita

Satu cita

Memperkuat pergerakan rakyat

Kokoh,  berdaulat

Rapatkan barisan

Dengan satu tekad bulat

Jalan revolusi rakyat

Menegakkan keadilan

Merdeka!

Arthur John Horoni

Melalui teknologi komunikasi mutakhir dengan PC, laptop ataupun ponsel, segala kegaduhan penyampaian ucapan menjadi serba cepat dan tak repot. Dulu orang mesti memilah-milah kartu ucapan  yang cocok, mengirim jauh hari sebelum waktunya agar tak telat tiba di alamat. Sekarang tinggal ketik, tekan tombol atau klik dan beres. Balasan dapat tiba dalam hitungan detik atau menit.

Wah. Kita tengah menikmati keajaiban global village (Desa Dunia).

Toh ada yang hilang, sapaan-sapaan lewat surat atau kartu pos jaman dulu (jadul) rasanya lebih asli atau orisinal. Dan otentik. Sekarang ini bahasa TI bisa menyesatkan. Maklumlah media adalah pesan itu sendiri (Marshal Mc Luhan; The Media is the message).  Cobalah gimana kita bisa menikmati:  ”Met Paskah”.

Sebagai ekstrim yang lain, mesti pakai bahasa asing, Inggris, misalnya, “Happy Easter” atau latin (mungkin kesannya lebih kudus) seperti, “Christo Anesti Allisto Anesti” (bangkit, tegak, tegar bersama Tuhan). Ini agak “menyesatkan” karena seolah-olah supaya lebih kristiani pakailah bahasa asing.

Namun yang lebih celaka adalah ucapan-ucapan yang diproduksi oleh kelompok-kelompok tertentu, boleh jadi bekerjasama dengan operator pelayanan  jaringan yang kemudian diserap begitu saja oleh umat dan disebar-luaskan,  seolah-olah ini paling paten.

Ada contoh:

Saudaraku…

Jika ada 1000 orang yang rindu padamu, aku turut di dalamnya.

Jika ada 100 orang yang MENYAYANGIMU

pasti aku termasuk …

Jika ada 10 orang yang peduli padamu,

Percayalah salah satunya pasti.

Aku…

Tetapi jika ada 1 orang yang mau MATI untukmu,

tunggu dulu

itu pasti bukan aku

HANYA DIA yang RELA MATI

Untukmu…

……

Happy Great Friday

Selamat Merayakan Hari Jumat Agung

Hari wafatnya Jesus Kristus di kayu salib

…..

Atau:

SELAMAT !!!

Anda mendapat Pemenang GEBYAR PASKAH BERHADIAH…

Anda berhak atas satu set perangkat SUKACITA

dan  satu unit DAMAI SEJAHTERA

dan BUAH-BUAH ROH

hadiah bisa Anda miliki cukup dengan mentransfer IMAN dan PENGHARAPAN

kepada JESUS KRISTUS serta mengirim KASIH kepada sesama.

Awas Penipuan!

dst…dst…dst…

Nah yang seperti ini yang saya bilang tadi, pesan untuk sejuta umat. Satu orang bisa mendapat pesan yang sama dari 3 orang. Artinya orang yang melanjutkan pesan itu tak sadar telah menjadi agen “perdagangan bebas” pesan-pesan perayaan keagamaan.

Neoliberalisme telah berhasil juga teologi menjadi sekadar komoditi He… he… he…,  saya juga melanjutkan pesan semacam itu ternyata.

Padahal dalam buku-buku kumpulan cerita humor tentang para pemuka agama Kristen mula-mula sekitar abad 2 Masehi, banyak cerita yang bermakna bila disebarluaskan di abad globalisasi ini.

Saya kutip saja :

Konon ketika Jesus Kristus turun ke “kerajaan maut” atawa neraka  usai mengalami penyaliban, Ia menemui pendosa, tak melihat dari bangsa mana, sekte agama apa, mengampuni dan membebaskan mereka.

Melihat itu , Iblis, sang raja kegelapan menangis, karena neraka telah kosong.

Alkitab , Jesus membujuk Iblis:

“Tak perlu menangis, nanti akan ku masukkan ke sini jadi pemimpin dunia yang kejam, para koruptor, para pegiat perang, para penindas rakyat dan para pemimpin agama yang lebih suka berkolaborasi dengan penguasa jahat, ketimbang membela umatnya yang diperlakukan tidak adil, miksin dan tertindas.  Sabarlah”.

Kenapa kita tidak belajar menulis perumpamaan-perumpamaan baru dengan memanfaatkan kedigjayaan teknologi komunikasi ?

Selamat Paskah!

Arthur John Horoni

Tes untuk CPNS

Tatkala aliran listrik di Medan dan sekitarnya mati-hidup tak beraturan, orang berang. Mereka menghujat PLN (Perusahaan Listrik Negara). Aku pun menghasut, “Jangan bicara melulu, para pejabat itu sudah tuli. Kalau berani, ayo satu kelurahan kita stop bayar listrik. Pasti ribut.”

Tapi rakyat belum berani membangkang. Cuma demo atau melempari kantor dengan benda-benda keras. Itu tak ada gunanya bagi birokrat yang tak punya hati. Mereka tak paham soal pelayanan publik. Mereka canggih menipu dan memecah belah. Mereka tak pernah merasa salah.

Jadi mereka harus dilawan. Perkenankan aku menghasut: Andaikan ada satu persen saja dari 230 juta rakyat tolak bayar pajak kecuali bila para koruptor dilibas habis, bagaimana? Hanya bila rakyat yang penuh derita ini membangkang secara serempak, mungkin ada harapan. Berani?

Arthur John Horoni

[Foto: prasetya.brawijaya.ac.id]

Amir Sjarifoeddin, Perdana Menteri RI 1947–1948, yang pada 19 Desember 1948 ditembak mati oleh tentara karena terlibat Peristiwa Madiun, apakah seorang penghianat atau pejuang?

Itulah pertanyaan yang berkembang dalam kegiatan Bedah Buku: Perdana Menteri Amir Sjarifoeddin, Tempatnya dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Bedah buku itu berlangsung di Medan, 19 Desember 2009, dihadiri lebih 100 orang partisipan.

Buku yang diperbincangkan adalah karya Pendeta Frederik Djara  Wellem yang bentuk awalnya adalah tesis seorang pendeta untuk meraih magister teologia di STT (Sekolah Tinggi Teologia) Jakarta. Karya ini pernah dicetak dan diterbitkan pada tahun 1984, namun dilarang beredar oleh rejim Soeharto dan dimusnahkan. Penerbitan tahun 2009 dilakukan oleh Omnes Unum Sint Institute, Center dor Popular Education (CPE) Medan dan Jala Permata Aksara.

“Pembedahan”  buku mengemuka melalui tiga topik: Tinjauan Kritis dalam Perpektif Konstruksi Sejarah, oleh sejarawan Universitas Sumatera Utara (USU), Budi Agustono, Peranan Amir Sjarifoeddin dalam Perjuangan Kemerdekaan, oleh Budiman Sudjatmiko, anggota DPR-RI, dan Amir Sjarifoeddin dan ‘Kekristenan Pembebasan’, oleh Arthur John Horoni, Koordinator Center for Popular Education .

Petikan dari pokok-pokok pikiran pembicara dalam bedah buku itu kiranya dapat menjawab, apakah Amir Sjarifoeddin seorang penghianat atau pejuang. Budiman Sudjatmiko menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan yang sulit dijawab:  siapakah yang lebih cocok disebut penghianat, Amir Sjarifoeddin atau Soeharto? Bagi Budiman, “Bung Amir adalah tokoh yang hampir ideal.” Politikus, pencinta seni, menguasai banyak bahasa asing (Inggris, Belanda, Latin, Yunani dan lain sebagainya).

Dia tidak keberatan kalau Amir disebut marxis atau sosialis. Apa masalahnya? Sebagian besar bapak bangsa menurut Budiman adalah Marxis. Dia  menyebut antara lain Sjahrir, Soekarno, Tan Malaka dan seterusnya. “Kalau tak ada orang-orang kiri, bagaimana rupanya keadaan bangsa ini?” tanya Budiman. Bagi anggota DPR-RI ini, Amir Sjarifoeddin adalah 100% Kristen, 100% Marxis, 100% Indonesia.

Budi Agustono, sejarawan dari USU (Universitas Sumatera Utara) berpendapat, di antara  bapak bangsa yang mengabdikan diri untuk kemerdekaan terdapat tokoh-tokoh bangsa yang menjulang namanya dan selalu dijadikan rujukan, tetapi ada pula politikus yang memainkan peranan penting dalam masa pergerakan sampai awal pembentukan negara bangsa, tetapi amat jarang menjadi referensi bangsa, misalnya Amir Sjarifoeddin (AS). Nama AS tentulah tidak sebesar dan sesering disebut-sebut seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir atau Tan Malaka. Meski demikian, karena aktivitas politiknya sejak masa kolonial sampai ia memegang jabatan penting dalam pemerintahan, AS mempunyai tempat tersendiri dalam perjalanan bangsa.

Seperti kaum pergerakan lainnya, semasa kolonial Belanda, AS berkecimpung dalam berbagai kepartaian. Pada tahun 1935, AS telah bertemu dengan Muso dan hubungan politik antara keduanya sangat dekat. Pada 1937, AS mendirikan Gerindo dan melalui organisasi inilah ia membangun dan memperkuat pengaruhnya di kalangan kaum pergerakan. Setelah itu, AS membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang bersifat kooperatif untuk melawan fasisme. Pada masa itu, AS menjadi salah seorang aktivis pergerakan yang dikenal luas.

Ketika Jepang menggantikan Belanda, para kaum pergerakan ada yang memilih bekerja sama atau menolak bekerja sama dengan Jepang. Soekarno dan Hatta memilih bekerja sama dengan Jepang, sedangkan AS dan Sjahrir berjuang lewat gerakan bawah tanah melawan Jepang.

Jepang menggulung kegiatan politik bawah tanah. Satu demi satu kaum pergerakan diinterogasi, ditangkap dan dibunuh. Karena Jepang berhasil menggulung jaringan bawah tanah, penangkapan tertuju ke diri AS. Jepang menangkap AS dan menjatuhi hukuman mati kepadanya. Ketika diinterogasi, AS sering mentertawakan tentara Jepang sampai akhirnya membuat mereka marah. Kabar AS akan dihukum mati sampai ke Soekarno–Hatta yang saat itu menjadi pemimpin pergerakan paling terkemuka. Melalui campur tangan mereka berdua, nyawa AS diselamatkan, hukumannya menjadi seumur hidup dan baru bebas setelah kemerdekaan Indonesia.

Setelah proklamasi, dalam kabinet presidensil, AS diangkat menjadi Menteri Penerangan. Ketika diangkat menjadi anggota kabinet, AS tidak bisa dilantik karena masih berada di penjara. Selang beberapa lama AS dijemput dan dikeluarkan dari penjara dengan bercelana pendek untuk dilantik menjadi Menteri Penerangan (19 Agustus 1945–14 November 1945).

Setelah tidak lagi menjabat Menteri Penerangan, sepanjang hampir tiga tahun lamanya AS menduduki poisisi strategis dalam kabinet, yaitu Menteri Pertahanan. Dalam kabinet Sjahriri I (14 November 1945 – 12 Maret 1946) ia menjabat Menteri Keamanan Rakyat dan Menteri Penerangan. Dalam Kabinet Sjahrir II (12 Maret 1946 – 2 Oktober 1946) menduduki pos Menteri Pertahanan, dan diangkat kembali sebagai Menteri Keamanan Rakyat dalam Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946 – 3 Juli 1947).

Sama seperti dua kabinet  terdahulu, akibat pecah krisis politik Kabinet Sjahrir III tidak bertahan lama dan akhirnya jatuh. Setelah Sjahrir mengundurkan diri, AS terpilih menjadi Perdana Menteri yang dikenal sebagai Kabinet Amir Sjarifoeddin (3 Juli 1947 – 29 Januari 1948).

Sejak terbentuknya kabinet presidensil sampai naik dan jatuhnya kabinet AS bandul kabinet bergoyang ke kiri di mana AS dan kelompok politiknya memainkan peranan penting dalam mengisi bangunan rumah kemerdekaan. Di tengah bandul kekuasaan yang bergerak ke kiri, situasi politik terus memanas karena perseteruan antara diplomasi dan perjuangan tiada hentinya berkobar.

Kabinet AS sendiri pada mulanya menyetujui perjanjian Renville, kemudian karena terjadi perubahan kebijakan politik Amerika Serikat membuat Amir Sjarifoeddin sangat kecewa, lebih-lebih sesudah kebijakan politiknya kabinetnya tidak disokong Masyumi dan PNI, membuat dirinya bertambah kecewa yang berujung dengan diserahkan mandat kabinetnya kepada Soekarno. Kemudian kabinet AS diganti dengan Kabinet Hatta.

Setelah Hatta menjalankan pemerintahan menggantikan AS, yang terakhir ini membentuk oposisi sayap kiri yang tergabung dalam Front Demokratik Rayat (FDR). FDR terus melancarkan kecaman-kecaman terhadap kebijakan pemerintah dan menuntut agar kabinet Hatta dibubarkan dan menuntut agar AS ditempatkan kembali sebagai Menteri Pertahanan. Permintaan ini ditolak Hatta. Tentu saja AS dianggap sebagai musuh negara. AS, Musso dan FDR semakin berseberangan dengan Hatta. Aksi kekerasan dan pertempuran antar batalion yang pro FDR dan republik di wilayah Solo dan Madiun semakin menambah ketegangan politik. Pada September 1948, ketika AS dan Musso sedang melakukan “safari” politik, pecah peristiwa Madiun 1948.

Pemerintahan Hatta mengambil tindakan tegas. Pasukan Siliwangi menggempur kekuatan FDR dan pasukannya. Jika di masa Jepang, Soekarno dan Hatta menyelamatkan nyawa AS, dalam peristiwa Madiun Soekarno Hatta tidak bisa menyelamatkan AS yang ditembak mati pasukan tentara. Sebelum ditembak mati, AS yang menenteng Injil di tangannya maju ke depan lalu meminta dirinya lebih dulu ditembak. Permintaan ini dikabulkan dan ia pun tewas ditembak mati. Soekarno dan Hatta tidak bisa menyelamatkan AS karena politikus ini dimusuhi negara. Apakah AS mati sebagai komunis?

Usia AS memang tidak panjang, 41 tahun. Tetapi sosok politikus ini penuh kontroversi, dan sampai sekarang ini sisi kehidupan politiknya belum banyak terungkap. Dalam kaitannya dengan politikus kontroversial ini, terlepas dari kelemahannya, kehadiran buku Amir Sjarifoeddin Tempatnya Dalam Kekristenan dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia menjadi penting untuk menambah tidak saja perbendaharaan pemikiran politik sang politikus, tetapi juga dapat membentangkan sisi lain dari kehidupannya yang masih belum banyak disingkap dalam mengisi bangunan rumah Indonesia.

Saya ingin menyitir Kata Sambutan mantan Menteri Penerangan RI, Mei 1947 – Desember 1947, Ir Setiadi Reksoprojo dalam buku Amir Sjarifoeddin,  “Di saat kekristenan dikuasai ‘kekristenan kesalehan’, yang diajarkan gereja kolonial dan didukung oleh penguasa penjajah, Bung Amir malah memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, ‘kekristenan pembebasan’. Pergerakan nasional beruntung dengan adanya visi Amir Sjarifoeddin. Orang Kristen sejati tidak terlepas dari perjuangan pembebasan bangsanya yang ditindas oleh penjajah”.

Berdasarkan buku ini, benih-benih pemaknaan “kekristenan pembebasan” sudah mulai bersemi tatkala Amir muda terlibat dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis Christen Studenten Vereeniging (CSV). Organisasi ini didirikan oleh Dr. C.L. van Doorn pada 1926. Peranan van Doorn dalam kalangan mahasiswa Kristen (CSV), sebagai salah satu tokoh yang membangkitkan rasa tanggungjawab pemuda Kristen Indonesia terhadap bangsanya. Ia berusaha meyakinkan pemuda atau mahasiswa Kristen Indonesia:  mereka dapat menjadi Kristen dan sekaligus juga nasionalis.

Jelaslah kekristenan Bung Amir bukanlah kekristenan yang pasif, yang dalam bahasa Bung Amir, “hanya memikirkan alam baka”, namun kekristenan yang terlibat dalam persoalan, dalam situasi pergolakan di mana dia berada. Para teolog sekarang menyebutnya kekristenan yang kontekstual, kekristenan yang membangun kesadaran akan situasi penindasan yang dialami, dan bangkit berjuang untuk mengubah situasi itu. Bukankah ini mengisyaratkan mekarnya benih-benih dari apa yang sekarang kesohor disebut sebagai teologi pembebasan?

Butir-butir pemikiran “kekristenan pembebasan” Amir dalam buku ini dapat ditelisik melalui sedikitnya tiga peristiwa: pertama, keterlibatannya dalam Konferensi Perhimpunan Pekabaran Injil Hindia Belanda (NIZB), di Karangpandan, 20-24 Oktober 1941, kedua, perayaaan natal oikumenis yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Persiapan Persatoean Kaoem Kristen (BPPKK), pada Desember 1942 di awal penjajahan Jepang, dan ketiga , selama di penjara di zaman Jepang.

Dalam Konferensi Karangpandan, Amir Sjarifoeddin menegaskan, orang Kristen Indonesia merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia sehingga ia harus bersama-sama dengan golongan lainnya berjuang guna kemerdekaan Indonesia. Ia berseru kepada “gereja yang sudah tua” untuk turut berusaha memecahkan pesoalan-persoalan yang sudah ada dan yang akan dihadapi orang Kristen Indonesia. Gereja harus memberikan penjelasan-penjelasan mengenai masalah seperti kebebasan beragama, demokrasi yang sejati dan masalah sosial lainnya. Singkatnya, Bung Amir Sjarifoeddin minta gereja menyampaikan suara-suara nabiah, agar memihak pejuangan rakyat Indonesia untuk bebas dari penindasan.

Dalam Perayaan Natal Oikumenis yang diselenggarakan Badan Persiapan Persatoen Kaoem  Kristen, di Kebun Binatang Jakarta (kini, Taman Ismail Marzuki), Amir yang Ketoea Oemoem BPPKK menyampaikan pidatonya. Ia menganjurkan agar umat Kriten jangan hanya mengingat alam baka saja. Orang Kristen harus berdiri dengan kedua kakinya di tengah masyarakat yang sedang bergejolak, seperti halnya Musa yang memimpin umat Israel dari Mesir tanah perhambaan menuju tanah yang dijanjikan. Buku perayaan natal BPPKK itu diberi judul: Menoejoe ke Djemaat Indonesia Aseli.

Di dalam penjara pada era penjajahan Jepang, Amir Sjarifoeddin banyak membaca dan meneliti Alkitab. Ia terkesan oleh Kitab para Nabi. Hal itu diungkapkannya kepada Dr. H. Verkuil tatkala sudah bebas dari tahanan di awal  era kemedekaan Indonesia: “Di penjara untuk pertama kali saya membaca dan menyelidiki kitab para nabi, Amos, Yeremia dan Yesaya. Dahulu kitab-kitab itu tertutup bagi saya. Dulu saya hanya membaca Perjanjian Baru. Sekarang saya mengerti berita Alkitab bagi perjuangan sosial, ekonomi dan politik”.

Dari beberapa kutipan tadi, jelas pemaknaan, “kekristenan pembebasan” bukanlah sesuatu yang mengada-ada. Best practice yang diperoleh Ir. Setiadi Reksoprojo terhadap tokoh Amir Sjarifoeddin yang “memperkenalkan kesadaran kekristenan yang lebih mendekati sifat aslinya, “kekristenan pembebasan”, tentulah terpancar dari aktualisasi diri sang tokoh. Boleh jadi Amir membaca Alkitab dengan matanya sendiri, artinya mata umat, lantas menemukan berita Injil yakni berita pembebasan seperti termaktub dalam Lukas 4: 18-19, yang merupakan petikan dari Yesaya 61: 1-2, yang dibaca Yesus di rumah ibadah di Nazaret :

Roh Tuhan ada pada-Ku,

oleh sebab Ia telah mengurapi Aku,

untuk menyampaikan kabar baik

kepada orang-orang miskin;

dan Ia telah mengutus Aku

untuk memberitakan

pembebasan kepada orang-orang tawanan,

dan penglihatan bagi orang-orang buta,

untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,

untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan

telah datang.

Kiprahnya dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia yang dekat dengan rakyat jelata, adalah wujud dari spiritualitas “kekristenan pembebasan” itu. Bila kemudian, nyaris menjadi “takdir” setiap orang atau komunitas ynag memihak rakyat, yang berjuang bagi pembebasan orang tertindas disebut kaum kiri, jangan takut, Yesus dari Nazaret juga sayap kiri.

Jadi, saudara, Selamat Natal 2009. Semoga kita tidak takut berjuang untuk mewujudkan keadilan, karena Allah berkenan bagi semua orang yang berkehendak baik.

Arthur John Horoni

Tuan Presiden,

Saya cuma seorang rakyat jelata, usia 62 tahun, tak punya perusahaan (asli wong deso), tak dapat pensiun (bukan pns, non-serdadu dan non-polisi), cuma punya rumah di Perumnas Depok. Pernah jadi penyiar radio swasta tahun 70-80-an (jadul), pernah menjadi seolah-olah wartawan karena tak dapat Kartu PWI, dan sekarang belajar di tengah rakyat di desa dan kota, bagaimana caranya agar rakyat mampu mengurus dirinya sendiri.

Tuan Presiden yang menawan (senyumnya …)

Anda sungguh beruntung di awal masa pemerintahan kedua ini. Partai Anda memenangkan pemilu dan Anda sendiri (dan wakil Anda juga tentunya) memenangkan pilpres dengan lebih dari 60% suara, artinya lebih dari 60 juta pemilih mencontreng gambar Anda dan wakil. Anda punya barisan koalisi partai pendukung lebih dari 70% di DPR-RI. Sejatinya Anda tinggal melenggang dengan citra penyelamat negeri berpenduduk 200 juta lebih kawula ini. Tapi ternyata (mengutip sastrawan besar Rusia, Boris Pasternak dalam Dr. Zivago): “Hidup tak segampang menyeberangi air kali”.

Entah kenapa, masih pada hari-hari awal “bulan madu” kekuasaan paruh II, mulai terjadi gonjang-ganjing atawa ontran-ontran. Hanya karena seorang petinggi polisi menggunakan ungkapan provokatif  “cicak melawan buaya”, tiba-tiba peta sosial negeri ini jungkir balik. Orang-orang yang tidak berdaya, mendadak saja mengidentifikasikan dirinya sama dengan KPK; menjadi kelas cicak. Yang tidak termasuk kelas cicak langsung saja dianggap front kelas buaya.

Tuan Presiden yang anteng,

Tampaknya Anda perlu siaga. Soalnya “buaya” dalam berbagai pemahaman cerita rakyat Indonesia adalah binatang buas yang keahliannya bengis, menaklukan dan memusnahkan. Tak ada cerita baik untuk hewan pemangsa ini. Gelar yang agak romantis berhubungan dengan buaya adalah “buaya darat” yang menunjukkan seorang lelaki hidung belang. Kalau ada seorang koruptor  menangis berurai airmata maka dibilang, “airmata buaya”. Saya percaya 1000% Anda pastilah tak mau menyandang salah satu dari gelar itu bukan ?

Sungguh, Tuan Presiden,

Dengan was-was saya berharap Anda mulai memasang jurus. Kenapa? Sang cicak sekarang telah menunjukkan kebolehannya dalam berjaringan.

Oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat yang sering “dianiaya” para buaya, sang cicak mengorganisir diri dan menjelma menjadi barisan orang-orang yang tersadarkan: bahwa kecurangan, kebohongan, pencurian harta negara, penganiayaan terhadap rakyat (yang sering diatasnamakan) tak boleh dilanjutkan lagi.

Sang cicak, dari oknum yang tampaknya bloon, tak berdaya, tertindas, telah bermetamorfosis menjadi mahluk yang tercerahkan, sadar akan kekuatannya dan menginginkan perubahan menyeluruh agar hidup rakyat menjadi lebih baik.

Akan halnya kelas buaya, tidak bakal mengalah begitu saja. Kendati telah dipermalukan saban hari, kelas penindas ini tebal muka, setebal kulit buaya. Inilah jenis mahluk yang tak pernah memiliki rasa bersalah. Kesalahan selalu berada pada pihak lain. Mereka akan ngotot pada soal-soal tata cara normatif dan bukan kepada rasa keadilan. Mereka menomorsatukan akal-akalan dan menafikan hati nurani.

Kelas buaya adalah persekongkolan para bajingan yang mengambil untung dari kesengsaraan rakyat. Apa boleh buat, melalui jaringan media hari-hari ini, para buaya banyak terdapat di institusi-institusi yang seharusnya membela nasib para cicak.

Tuan Presiden yang semoga bijak,

Saya sungguh-sungguh was-was, bila Anda bungkam dan tak segera bertindak. Anda jangan menganggap sepele 1 juta facebookers dibanding lebih dari 60 juta pemilih Anda. Satu juta itu puncak sebuah gunung es, maka jumlah rakyat yang menyanggah puncak itu bisa saya 1 juta x 100 orang = 100 juta orang. Dan itu suara orang-orang yang terluka, yang selama ini dilecehkan oleh para buaya.

Jadi, Tuan Presiden,

Silakan pasang jurus yang tepat.

Karena itu dengarkanlah suara hatimu

Salam,

Arthur J. Horoni

Puncaknya, ya kemarin itu, tanggal 17 Agustus 2009. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mulai dari Istana Negara hingga kantor-kantor gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di kedalaman lautan, puncak gunung dan perut bumi. Alhamdulillah, Indonesia ternyata masih ada. Merah Putih masih berkibar dan dicintai seluruh warga negara. Meski sehari sebelumnya, di sebuah gedung megah di Senayan Jakarta, para wakil rakyat dan kepala negaranya sempat lupa mengumandangkan lagu keramat hasil gubahan almarhum WR Supratman itu, dalam suatu acara kenegaraan.

Kemegahan memperingati hari kemerdekaan, memang selalu berulang setiap tahun. Tetapi peringatan yang berlangsung kemarin, terasa lebih dalam nuansa keharuannya, karena beberapa saat sebelumnya, Bumi Pertiwi dirundung tragedi yang juga selalu datang berulang, mengoyak ketentraman yang ternyata masih impian. Tragedi itu adalah serangan teroris berupa pemboman oleh para pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.

Tragedi ini bisa terjadi lagi di saat-saat yang tidak terduga, karena jaringan para pelaku pemboman (terutama para perancangnya) masih belum bisa diberangus hingga ke akar-akarnya. Apalagi konon para teroris itu telah berhasil merekrut sejumlah anak muda untuk menjadi ”pengantin” alias pembom bunuh diri, yang bisa meledakkan diri sewaktu-waktu. Kalau itu terjadi lagi, aparat keamanan (lagi-lagi) akan merasa kecolongan.

Jika benar bahwa para pembom bunuh diri itu rela meledakkan diri karena alasan agama: ingin mati syahid agar langsung masuk surga dan langsung pula bertemu dengan Allah, maka yang harus merasa paling kecolongan sebenarnya adalah para ulama Islam, karena tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, dan satu pun Sabda Rasulullah Muhammad SAWW (Al-Hadits), yang membenarkan ataupun memerintahkan tindakan bunuh diri untuk alasan apa pun. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Itu artinya, tuntunan hakiki agama Islam yang hakikatnya cinta damai, tidak pernah sampai kepada sejumlah anak muda yang rela meledakkan diri untuk mendapatkan liputan media.

Bila tuntunan agama tidak sampai kepada umat, atau tuntunan agama itu disalahartikan oleh sebagian orang, lantas siapa yang pantas disalahkan? Tentunya para ulama. Lalu ke mana para ulama selama ini? Pemboman demi pemboman di bumi Indonesia ini terjadi sejak tahun 2000, diawali dengan peledakkan sejumlah gereja. Waktu itu, masyarakat masih meraba-raba siapa pelakunya. Tetapi sejak bom bali pertama di tahun 2002, kalangan intelejen mulai menjelaskan bahwa para pembom alias para teroris itu berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang berpusat di Malaysia dan berafiliasi pada organisasi Al-Qaidah.

Di Indonesia, gerakan JI semakin memperoleh kekuatan karena bersinggungan, bahkan berakrab-ria dengan sempalan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Mengapa kelompok JI akrab dengan gerakan NII? Karena sesungguhnya, para pendiri JI adalah tokoh-tokoh NII yang melarikan diri ke Malaysia, untuk menghindari incaran pemerintah Orde Baru.

Pada peristiwa bom Bali 2002 itu pulalah, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan pada suicide bombers, alias para pembom bunuh diri. Sesuatu yang sebelumnya hanya kita dengar terdapat di Timur Tengah. Maka jelaslah bahwa perilaku pembom bunuh diri, adalah perilaku impor. Bukan perilaku khas Indonesia.

Walau demikian tak pernah kita dengar upaya para ulama untuk mendekati umatnya di berbagai pelosok negeri, guna menjelaskan bahwa tindakan terorisme (termasuk aksi bom bunuh diri) adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang muncul kemudian hanyalah sikap saling-mencurigai, beredarnya berbagai versi teori konspirasi, dan akhirnya keluhan dari sejumlah tokoh organisasi massa Islam yang mengaku bahwa sebagian mesjid-mesjidnya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, mulai disusupi atau diakuisisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.

Anehnya, meski musuh sudah masuk ke dalam rumah, masih banyak para ulama yang tetap ”berasyik-ma’syuk” dengan partai-partai politik. Ikut dukung-mendukung hingga tahapan pemilihan presiden, dan tanpa malu-malu membawa nama besar organisasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ujung-ujungnya tentu saja pembagian kekuasaan. Lalu mereka ikut terperangah ketika bom, lagi-lagi meledak, di Mega Kuningan.

Dulu gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) berhasil diberangus karena kerja sama yang erat antara ulama, umara (pemerintah) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula gerakan komunisme. Mengapa sekarang kerja sama itu sulit diwujudkan? Itu lantaran (bahkan) para ulama pun tak lagi bersatu seperti dulu. Kepentingan politik praktis telah membuat mereka semakin berpuak-puak, sehingga lupa pada bahaya laten di sekitarnya, yakni terorisme.

Seperti telah disinggung di atas, gerakan terorisme di Indonesia, sedikit banyak bersinggungan dengan gerakan NII, atau keturunan (baca: kader) para penggerak DI/TII yang – karena organisasinya dinyatakan terlarang – mengendap-endap di ”bawah tanah”. Di antara mereka, kata pengamat gerakan Islam, Al Chaidar, ada yang moderat alias tidak menyetujui jalan kekerasan. Mereka yang moderat ini sebenarnya bisa didekati oleh para ulama, umara dan aparat keamanan, sehingga bisa diajak kerja sama untuk menghambat gerakan sayap radikal, guna mencegah aksi-aksi terorisme.

Walhasil, memang dibutuhkan kesatuan langkah dari semua pihak yang mencintai negeri ini, untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas terorisme. Selain gerakan kejar dan tangkap yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pelaku terorisme, juga diperlukan gerakan penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme, termasuk melakukan persuasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan ajakan para teroris. Dan, ini merupakan tugas para ulama. Pun, tentu saja, tugas umara.

Semoga pula kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI yang berlangsung kemarin, tidak membuat masyarakat lupa akan ancaman terorisme yang selalu membayang-bayangi ketentraman negeri ini.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

“Pernyataan SBY yang mengaitkan Bom Mega Kuningan dengan Ketidakpuasan hasil Pilpres adalah bentuk kepanikan yang sangat emosional dan tendensius, sekaligus provokatif dan gegabah. Bahkan terlalu bodoh, karena jika SBY bisa berasumsi bahwa Bom tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil Pilpres, maka pihak lain pun bisa berasumsi sebaliknya bahwa Bom tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian untuk menutupi kecurangan Pilpres, sekaligus sebagai upaya beri kesan terzalimi agar dapat simpati rakyat sebagaimana kebiasaan SBY selama ini.

Artinya, jika Bom tersebut dipolitisir, maka siapapun bisa dituduh dengan motifnya masing-masing, termasuk SBY sekalipun. Karena itu, STOP segala bentuk asumsi, dan serahkan saja kepada pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang berwenang. Jalankan proses hukum yang tegas & jelas, serta jujur & adil. Yang jelas kita mengecam keras Bom tersebut siapapun pelakunya dan apapun motif & alasannya. Apalagi dilakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari empat bulan suci yang diharamkan terjadi pertumpahan darah.

Pelakunya mesti dicari, ditangkap, diadili & dihukum yang setimpal. Bukan saja karena jatuhnya korban nyawa ataupun luka, serta menebar rasa takut secara meluas di tengah masyarakat, tapi juga di saat suhu politik memanas, maka Bom tersebut bisa menjadi pemantik adu domba antar-anak bangsa sehingga bisa terjadi perang saudara, dan di saat ekonomi negeri sedang ambruk dengan total utang 1700 trilyun rupiah, maka Bom tersebut juga bisa buat negeri collaps. Ayo, STOP TEROR BOM! Lawan segala kejahatan kemanusiaan! Tegakkan hukum dan keadilan!”

Tentu saja bukan hanya saya yang mendapat SMS serupa dari Habib Rizieq Syihab. Mungkin pula bukan hanya saya yang setuju pada isi SMS tersebut, karena apa yang diungkapkan Habib Rizieq, mewakili pikiran banyak orang. Terutama mereka yang menyaksikan pidato Presiden SBY di halaman Istana Negara, pada Jum’at sore, beberapa jam setelah peristiwa pemboman di Mega Kuningan.

Sore itu jutaan pemirsa televisi di Indonesia, disuguhi pertunjukan monolog melodramatik. Seorang aktor teater di podium kenegaraan menghiba-hiba, mengungkapkan bahwa foto dirinya menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Lalu menyindir lawan-lawan politiknya yang konon tidak rela jika ia memimpin lagi negeri ini, tidak rela jika ia dilantik. Sesekali ia menengadah ke atas, seolah-olah mengadu kepada Kekuatan Yang Lebih Tinggi. Sering pula ia berhenti sejenak di tengah-tengah pembicaraannya, seperti menahan kesedihan, menahan tangis. Lama sekali monolog yang cenderung monoton itu dipertunjukkan di layar televisi. Tiba-tiba saja, ”Cengeng!” ujar seorang teman di sebelah saya yang sama-sama menonton pertunjukan itu, seraya beranjak pergi.

Saya pun tersentak, seakan disadarkan bahwa aktor yang tengah bermonolog dengan gaya melodramatik itu adalah seorang presiden. Presiden saya, yang berdasarkan penghitungan sementara, berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang baru saja usai. Presiden yang negerinya sangat luas dan rakyatnya beragam. Presiden yang negerinya sedang dilanda berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kesulitan akibat bencana alam dan penyakit. Presiden yang negerinya memerlukan seorang pemimpin yang sangat kuat untuk menyatukan rakyatnya menghadapi berbagai persoalan. Presiden yang harus kembali berupaya menyatukan bangsanya, setelah dalam Pemilu dan Pilpres yang baru lalu, terbagi-bagi dalam berbagai kelompok.

Dan, tiba-tiba saja, Blar … Blar … Dua bom berdaya-ledak tinggi mengoyak kesunyian pagi, di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Sembilan orang tewas dan 53 orang luka-luka. Tentu saja semua orang terkejut dan nyaris tidak percaya dengan peristiwa tersebut, mengingat sudah hampir lima tahun rakyat Indonesia merasa aman dari serangan teroris. Sebelumnya, serangan teroris terjadi setiap tahun: Bom Bali I (tahun 2002); pemboman JW Marriott I (2003); pemboman di depan kedutaan besar Australia (2004); dan Bom Bali II (2005).

Orang-orang yang menyaksikan liputan langsung berbagai TV swasta nasional dari lokasi kejadian, kembali teringat pada kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang diduga berada di balik aksi pemboman tersebut. Apalagi mengingat Noordin M. Top, tersangka dalang di balik semua aksi teror itu hingga kini masih buron. Dari berbagai komentar di layar televisi, termasuk CNN (TV yang paling mumpuni di dunia pemberitaan) tidak ada yang mengaitkan aksi teror di Mega Kuningan jum’at pagi itu, dengan Pemilihan Presiden yang baru saja usai. Karena, Pilpres berlangsung damai, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara. Kalaupun ada sejumlah protes atas kemungkinan terjadinya kecurangan, yang dilontarkan para capres yang mendapat suara lebih sedikit dari perolehan suara SBY-Boediono, itu juga dilakukan secara damai. Bahkan tanpa penggalangan massa, atau unjuk rasa di jalan-jalan.

Itu sebabnya, ketika Presiden SBY memulai pidatonya di halaman Istana Negara, Jum’at petang, banyak orang tidak mengira bahwa presiden yang amat ”santun” itu akan mengaitkan pemboman di Mega Kuningan dengan ketidakpuasan atas hasil Pilpres. Banyak orang berharap, presiden yang ahli bertutur itu, akan mengecam sekeras-kerasnya siapapun pelaku aksi teror, tanpa sindir sana, sindir sini. Lalu mengajak semua komponen bangsa, termasuk lawan-lawan politiknya di masa Pilpres berlangsung, untuk bersatu-padu bersama pemerintah guna melawan terorisme, seraya melupakan segala perbedaan yang ada.

Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah pertunjukan monolog melodramatik yang mengecewakan, seperti yang telah diungkapkan Habib Rizieq Syihab, melalui SMS-nya di atas. Selain itu, bukankah para teroris akan merasa senang dengan pidato panjang sang presiden di sore itu? Menurut para pengamat terorisme, tujuan para teroris dalam melakukan aksi terornya, antara lain adalah untuk menebar rasa takut dan memperoleh perhatian sebesar-besarnya dari khalayak ramai. Sekarang, tujuan mereka berhasil, karena aksi mereka telah membuat seorang presiden dari negara besar menghiba-hiba di depan rakyatnya dalam keadaan panik, dan membuat rakyatnya saling curiga dan semakin dicekam ketakutan. Betul-betul menyedihkan.

Billy Soemawisastra

Bahasa Indonesia memang tergolong masih berusia muda, pun kosakatanya  masih terbilang miskin, jika dibandingkan dengan bahasa Inggris dan bahasa-bahasa “tua” lainnya, yang sudah berabad-abad digunakan berbagai bangsa di dunia.  Tetapi bukan soal itu yang ingin saya diskusikan. Melainkan “ruh” dari frasa sense of crisis itu sendiri (tanpa harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia) yang ternyata tidak dimiliki para pengelola republik ini.

Sebagai contoh, krisis flu babi alias flu A-H1N1, yang beberapa bulan lalu mulai didengung-dengungkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) sebagai penyakit berbahaya dan mematikan, ditanggapi pemerintah Indonesia secara adem ayem. Bahkan ada pejabat tinggi di bidang kesehatan yang justru berkomentar bahwa WHO terlalu membesar-besarkan masalah. Ada pula pejabat yang mengatakan, flu babi tidak akan pernah bisa menyebar di Indonesia, karena virusnya tidak akan kuat bertahan di negara tropika. Untungnya, belum ada yang berani mengatakan Indonesia bebas flu babi.

Kini coba kita simak. Berdasarkan data-data yang dihimpun berbagai media, di negeri kita dalam tiga hari terakhir ini terjadi lonjakan kasus positif flu A-H1N1 sebanyak 60 kasus, sehingga seluruhnya menjadi 112 kasus positif. Dua pasien terduga influenza A-H1N1 meninggal dunia, yakni di Padang, Sumatera Barat dan Denpasar, Bali, walau belum bisa dipastikan apakah flu A-H1N1 yang menjadi penyebab kematian mereka. Ini belum termasuk beberapa warga negara Indonesia yang mau tak mau dirawat di rumah sakit mancanegara, karena diduga terpapar virus flu babi. Dengan kata lain, virus A-H1N1 terbukti bukan hanya “milik” orang asing. Orang Indonesia juga bisa terkena.

Apakah kita akan menunggu jatuhnya puluhan atau ratusan korban tewas akibat penyakit ini, untuk membuat pemerintah bertindak sigap dan menganggap krisis flu babi ini sebagai krisis yang berbahaya bagi rakyat kita? Memang, sejumlah rumah sakit sudah disiagakan dan alat pemantau suhu tubuh pun tersedia di bandara-bandara internasional, namun itu saja rasanya belum cukup, karena penularan virus A-H1N1 bisa terjadi di mana saja.

Sampai saat ini kita masih belum melihat adanya pusat-pusat pemantau krisis flu A-H1N1 di tengah masyarakat. Pejabat kesehatan yang berwenang pun hanya mampu mengimbau masyarakat untuk waspada, melalui keterangan pers, bukan dengan turun langsung ke tengah masyarakat. Walhasil, masih sangat banyak anggota masyarakat yang belum faham betul mengenai sejauh mana tingkat bahaya virus influenza yang satu ini, dan bagaimana menanggulanginya.

Pemerintah Indonesia sangat jauh ketinggalan dibandingkan pemerintah negara lain, dalam mengelola kasus flu babi. Pemerintah Thailand saja sudah menyetujui tambahan anggaran 25 juta dolar Amerika, untuk memproduksi vaksin dan obat-obatan antivirus, karena jumlah korban meninggal dunia akibat virus ini semakin bertambah di Thailand. Di negeri Gajah Putih itu jumlah korban meninggal sudah mencapai 24 orang dari 4.057 kasus positif influenza A-H1N1.

Tentu saja tidak perlu menunggu jatuhnya korban sebanyak itu, untuk membuat pemerintah Indonesia tergesa-gesa melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan. Jangan pula memandang remeh kasus flu babi ini, sebelum segalanya terlambat, seperti yang sering kita alami dalam kasus penyakit lainnya seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).

Sudah terlalu sering kita menyaksikan riuh rendahnya jerit tangis anggota keluarga yang ditinggalkan penderita DBD yang meninggal dunia, dan banyak penderita yang tidak kebagian ruangan perawatan di banyak rumah sakit. Padahal DBD adalah penyakit musiman yang bisa diantisipasi sejak jauh hari. Jangan sampai itu terjadi pada kasus flu A-H1N1. Tapi masihkah pemerintah Indonesia memiliki sense of crisis?

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Sebelas tahun yang lalu, juga pada bulan Mei, pada saat umat Nasrani khusuk berdoa merayakan Kenaikan Yesus Kristus, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Saat itu ada seloroh: Yesus naik, Soeharto turun.

Saat ini, hanya berselang sehari, dua hari raya dengan dua istilah penuh harapan, melintas di sejarah negeri ini: Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Kenaikan Yesus Kristus (21 Mei). Para mistikus atau peramal boleh-boleh saja mengotak-atik istilah kebangkitan dan kenaikan ini dengan berbagai fenomena. Boleh duniawi ataupun samawi, silakan saja.

Bagi saya, dihubungkan dengan agenda nasional pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) yang sedang bergulir di negeri ”ratapan pulau kelapa” ini, makna kebangkitan dan kenaikan jadi menggoda.

Apa yang betul-betul bangkit saat ini?

Bila melirik data pemilu legilatif, yang bangkit adalah kelompok rakyat yang tak memilih (orang bilang golput). Coba, sekitar 49% betul-betul memilih tak menggunakan hak pilih. Sementara sekitar 12% karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap.

Makna 49%, Sobat, mengandung arti, kelompok inilah pemenang pemilu legislatif yang sebenarnya. Lebih jauh, kelompok ini memiliki kesadaran kritis menolak gombalisasi dari partai-partai yang dikuasai orang-orang haus kuasa, serta para birokrat yang takabur.

Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, lebih 2000 tahun silam melawan gombalisasi dari para pemimpin (termasuk pemimpin agama) Yahudi yang lebih mementingkan kekuasaan, mengubah pesan kitab suci menjadi doktrin yang justru menindas rakyat kecil.

Karena itu, di satu kesempatan membaca Kitab Suci di Synagoge (rumah ibadah agama Yahudi), Yesus membaca gulungan Kitab Nabi Yesaya (60:1-2), seperti yang dilaporkan penulis Injil Lukas (4 : 18-19); ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan telah datang?”

Begitu. Jadi Yesus berpihak pada seluruh rakyat yang terpinggirkan. Dari sana Ia menyampaikan kabar baik (Injil) sebagai berita pembebasan atau perubahan total. Tentu saja para pemimpin agama Yahudi yang sudah berkolaborasi dengan raja boneka Herodes dan Gubernur Romawi (sang penjajah) Pontius Pilatus, tersinggung berat, akhirnya marah besar dan menyalibkan Yesus.

Umat Kristiani mengimani Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu, bangkit pada hari ketiga, yang kemudian di rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Hari Kenaikan berlangsung 40 hari setelah Hari Raya Paskah.

Pada masa 40 hari itu, menurut beberapa tafsiran teolog, Yesus melakukan pengorganisasian kembali murid-murid-Nya yang porak poranda pada saat Ia disalibkan. Kalau istilah partai sekarang, Ia memantapkan kaderisasi, agar para murid tetap setia kepada Injil, Kabar Baik tentang Pembebasan dari ketidakadilan, karena itu selalu berpihak kepada rakyat kecil.

Para murid harus memiliki bela rasa kepada kaum tertindas dan berjuang untuk perubahan ke arah lebih baik seiring dengan kehendak Allah.

Jika dilirik dari sistem politik kiwari, sikap Yesus seperti ini adalah sikap anti mapan, sikap kiri. Karena ia menentang pemimpin agama yang senang jadi nabi istana.

Nah, bila saat ini, di sini, di Indonesia kita berefleksi di mana sebenarnya posisi institusi agama dan para pemimpinnya?

Apakah di pihak rakyat tertindas seperti sikap Yesus, atau memilih tempat aman di pihak kaum penindas (pada era Yesus, Kaum Farisi).

Yang jelas, rakyat sudah bangkit dari nina bobo para politisi, yang mengumbar janji-janji muluk setiap pemilu. Dan rakyat pasti naik kelas, menjadi lebih jeli untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bela rasa kepada penderitaan rakyat. Kalau golput semakin naik pada pemilihan presiden, jangan salahkan rakyat.

Itu berarti, belum ada pemimpin yang cocok dengan hati rakyat, atau karena sistem politik ini tidak memberi peluang majunya kaum muda untuk memimpin bangsa. Jangan lupa, Sobat, Yesus yang historis lebih 2000 tahun silam, adalah orang muda yang penuh semangat namun bijak. Usianya sekitar 30-an tahun.

Selamat merayakan Mi’raj Isa Al-Masih.

Shalom.

Arthur J. Horoni

Tulisan ini merupakan catatan perjalanan Arthur J. Horoni, yang pada pertengahan hingga penghujung Maret 2009, berkunjung ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Arthur ke wilayah ini, sebenarnya hanya untuk menemui para alumni pelatihan rakyat. Pelatihan yang sering diselenggarakan oleh Pelayanan Masyarakat Kota – Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) Jakarta di berbagai daerah. Namun Arthur ternyata “disambut” Papua yang tengah (kembali) bergejolak, menuntut keadilan. Catatan perjalanan yang cukup panjang ini, kami bagi menjadi dua bagian.

Tanah Papua Zona Darurat, Bebaskan Rakyat Papua Barat dari Ancaman Militerisme, itulah bunyi spanduk yang diusung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika berdemo di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Jayapura, Selasa, 10 Maret 2009. Spanduk lainnya yang dihiasi gambar bendera Bintang Kejora bertuliskan: Tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Tak pelak, di saat RI sibuk menghadapi pemilihan umum 2009, rakyat Papua melontarkan berbagai gugatan kritis atas ketidakadilan yang menimpa mereka.

Spanduk-spanduk para demonstran itu juga berbunyi: Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik, Otsus Makar dan Segera Referendum.Salah seorang orator dalam demo berseru, ”Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu, rakyat Papua harus merdeka!” Hal itu dilaporkan koran Radar Sorong, Rabu, 11 Maret 2009.

Di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, keinginan polisi untuk berdialog dengan massa dari Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang beberapa waktu lalu menggelar demo, ditanggapi positif. Yan Christian Warinussy, SH, pengacara dari Ketua DAP Barnabas Mandacan dan Ketua Komite Nasional Pemuda Papua, Jhon Waijo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar menyatakan, dialog yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan tersangka sah-sah saja. Itu penting dilakukan agar tak terjadi kesalahpahaman (Radar Sorong, Rabu 11 Maret 2009).

Namun, dalam perkembangan kasus itu, Ketua DAP telah membantah 10 barang bukti yang disodorkan polisi (Cahaya Papua, Jum’at, 13 Maret 2009). Barnabas Mandacan mengaku tak mengenali 10 barang bukti yang dimaksud, antara lain, surat pemberitahuan kegiatan perayaan HUT Bangsa Papua Barat 1 Desember 2008, seruan dari Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), dan surat Deklarasi Papua Barat. Di sisi lain, John Warijo cuma mengakui tiga dari sepuluh barang bukti. Oleh kenyataan tersebut, Yan Christian Warinussy meminta ketegasan pihak kepolisian untuk serius menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan.

Di tengah situasi itu, KSU Teresa, kelompok perempuan di kawasan Sanggeng, Manokwari yang dipimpin Merry Warinussy SH, masih menggeliat. Bertemu sang ketua di warung kelontong di Sanggeng itu, ada kisah tentang kampanye terselubung partai tertentu di antara ibu-ibu anggota kelompok. Di tengah pertemuan para tetangga bisa saya membonceng pesan sponsor.

Merry telah menyelesaikan kuliah hukumnya di Malang dan kini bermaksud melanjutkan ke bidang studi notaris. Kelompok KSU Teresa pernah terlibat dalam Lokakarya Capacity Building Organisasi Perempuan Papua yang diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) pada Oktober 2006 dan Desember 2007, atas dukungan Kairos, Canada.

Kabupaten Teluk Bintuni: Rakyat Sebyar Menggugat BP Tangguh

Kabupaten Teluk Bintuni berdiri sejak 2003, luas wilayah 18.658 km², berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa. Kabupaten ini terbagi atas 10 distrik (kecamatan), 2 kelurahan dan 95 kampung (setingkat desa).

Kawasan itu kini telah menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam. Dari berbagai sumber yang dapat dilacak melalui internet, saat ini setidaknya terdapat 11 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 2 HTI (Hutan Tanaman Industri), dan 2 perusahaan tambang. Ironisnya, meskipun ada investasi asing dan domestik di industri kehutanan, perkebunan, perikanan juga eksplorasi minyak dan gas, kehidupan rakyat setempat tidak beranjak baik, bahkan hampir tak memiliki akses pada semua investasi tersebut.

Gas alam cair (Liquified Natural Oil -LNG) yang melimpah di bagian utara Teluk Bintuni adalah alasan utama pembangunan proyek Tangguh. Gas alam ini diperkirakan akan menjadi sumber bagi kebutuhan LNG global terpenting dengan sasaran pasar Korea, China dan Amerika Utara. Pemerintah Indonesia menetapkan BP Indonesia sebagai pengelola LNG ini dengan nama Proyek Tangguh. Oleh kehadiran proyek ini, sembilan desa (kampung) di wilayah Teluk Bintuni terkena dampak secara langsung (Direct Affected Village –DAV).

Kampung-kampung itu antara lain Tanah Merah, Saengga dan Onar. Kampung Tanah Merah dibeli proyek menjadi wilayah produksi, penduduknya di relokasi ke Tanah Merah Baru (TMB) dan sebagian lagi kembali ke kampung di Saengga dan Onar. Kendati BP mengklaim dirinya memiliki tanggung jawab terpadu terhadap manajemen lingkungan di seantero proyeknya seraya menggandeng komunitas lokal sebagai partner dalam pengembangan proyeknya, dampak negatif kehadiran proyek ini mulai terungkap di kawasan DAV.

Dampak itu antara lain, degradasi lingkungan oleh pembabatan hutan mangrove yang dengan sendirinya mengancam keanekaragaman hayati, ketidaksiapan warga yang direlokasi menyusun kehidupan baru, yang walau menghuni rumah cantik dari kayu seharga lebih dari Rp, 300 juta per unit, namun kehilangan mata pencaharian (petani dan nelayan), serta persoalan ganti rugi tanah yang merugikan rakyat setempat.

BP Tangguh yang konon memiliki falsafah tanggung jawab sosial, dalam pelaksanaan Proyek LNG Tangguh dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terkesan pongah. Posisi rakyat dalam proyek ini tak jelas, apakah sebagai komponen pelaku utama, atau sebatas menikmati tetesan hasil atau sekedar menjadi penonton saja. Yang jelas sebagian telah menjadi pelengkap penderita, misalnya warga kampung Tanah Merah Baru yang dijanjikan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan ketrampilan, penataan mata pencaharian sesuai rencana Program Sosial Terpadu BP Tangguh, namun kini hidup mereka merana, karena janji dicederai dusta.

Di sisi lain, proyek yang merambah kawasan daratan (onshore) di Distrik Sumuri, ternyata menyedot hasil lepas pantai (offshore) di Distrik Aranday, tanah adat suku Sebyar. Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan hak adat dari tujuh suku, yakni, Sumiri, Irarotu, Wamesa, Kuri, Sebyar, Moskona dan Soug. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada siapa seharusnya BP Tangguh membangun relasi.

Ikhwal sepak terjang BP Tangguh ini, terungkap tatkala tokoh-tokoh masyarakat Sebyar, Wamesa, pemuda Bintuni, perempuan dan warga gereja menjadi partisipan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat, 22-25 November 2008 silam. Sekitar 18 partisipan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sebagai kerjasama PMK-HKBP Jakarta dengan Sinode GKI di Tanah Papua, di gedung Gereja Sion, Sibena, Bintuni.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat saat itu, tokoh perempuan dari Sebyar, menggugat BP Tangguh yang brelaku tidak adil kepada komunitas mereka. Padahal 6 sumur gas proyek itu berada di kawasan adat suku mereka. Salah satu hasil lokakarya adalah, penguatan masyarakat adat mulai dari basis masing-masing, agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat Sebyar yang dipimpin antara lain oleh tokoh perempuan, Anny M. Bauw, melakukan aksi secara bertahap, dimulai dengan pembenahan kelompok, mengumpulkan informasi tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat 7 suku, antara lain uang toki (ketuk) pintu Rp 60 M, sampai kepada demonstrasi pada 10 Maret 2009. Saat itu mereka menyegel Kantor BP Tangguh di Bintuni. Berbarengan dengan penyegelan itu, kelompok lain naik longboat ke pusat LNG Tangguh. Mereka tak sempat berorasi di LNG Tangguh untuk menyampaikan aspirasi: karena dihempang aparat keamanan dengan alasan, aspirasi itu telah dibacakan oleh Ketua LMA Sebyar, Djamaluddin di Bintuni.

Tindakan Ketua LMA itu menggusarkan gerakan rakyat Sebyar, karena di luar skenario. Anny Bauw yang akrab disapa Mama Anny, menceritakan gerakan rakyat Sebyar ketika bertemu utusan PMK-HKBP Jakarta, di Bintuni, 15 maret 2009. Saat itu Mama Anny ditemani oleh Sogare, Agnes serta Octo.

Tuntutan Rakyat Sebyar terhadap BP Tangguh antara lain terungkap dalam pernyataan sikap mereka sebagai berikut: 1) Pemerintah dan pihak BP TANGGUH, BP INDONESIA, BP MIGAS harus menghormati dan menghargai Hak Adat kami orang SEBYAR/ Masyarakat Adat Suku Besar SEBYAR KEMBERANO DAMBANDO selaku pemilik Sumber Daya Alam Gas Bumi; 2) BP TANGGUH. segera pastikan pembayaran uang KETUK PINTU sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dan bukan enam milyar yang dibayarkan sebelum produksi PERDANA dilakukan;

3) Hasil 10% kotor/hari dalam triwulan dan 30 % royalty/ tahun agar setiap bulan disalurkan melalui rekening masyarakat masing-masing;4) Sebelum produksi perdana dilaksanakan, maka 10 % kotor/hari dalam triwulan dan 30 % ROYALTY/tahun haru sudah terhitung mulai tanggal pelaksanannya; 5) Kami minta BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera menjawab atau menyetujui pembagian 10 % Royalti bersih/hari dalam/triwulan dengan pernyataan hitam diatas putih bermeterai sebelum produksi perdana dilakukan;

6) BP TANGGUH BP INDONESIA BP MIGAS segera merubah dan memperbaiki nama SUMUR FURUWATA dikembalikan menjadi nama sumur NAMBUMBI dI Wilayah SEBYAR. dilihat secara fotografi daerah, wilayah FURAWATA berada dipertengahan antara diskrik BABO dan Kabupaten KAIMANA; 7) BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera merevisi kembali AMDAL. dan membuat kontruksi kerja baru sama halnya dengan kontruksi yang ada di wilayah Pantai Selatan Kampung Tanah Merah Distrik Sumur Kabupaten TELUK BINTUNI;

8) Secara transparan, kami minta kepada BP INDONESIA, BP TANGGUH BP MIGAS serta PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH untuk meninjau kembali Penandatanganan MoU yang dibuat persetujuannya di BALI; 9) Pembangunan TRAIN TIGA DAN EMPAT harus dibangun di wilayah Tanah Adat SUKU BESAR SEBYAR KEMBARANO DAMBANDO;

10) Perekrutan Tenaga Kerja secara transparan dan diutamakan Putra Putri asli SEBYAR . Sebagai Tenaga OPERATOR KILANG, STAF (Admin), dan tempat-tempat penting di perusahaan; 11) Kami mina kepada Pihak BP TANGGUH untuk menggunakan Kontraktor Lokal atau Sub Kontraktor yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI di dalam Project BP LNG SITE;

12) BP TANGGUH segera memfasilitasi biaya Pendidikan khususnya Putra/Putri Suku BESAR SEBYAR Nama dan Marga/Kerek (jelas) untuk di sekolahkan di SMK MIGAS, AK MIGAS dan Program Jenjang S1, S2, dan S3 ,di dalam Negeri maupun di Luar negeri; 13) Semua Kegiatan BP TANGGUH segera dihentikan mengenai PBM untuk sementara waktu, di LIMA KAMPUNG yang terkena dampak langsung(DAV), sebelum ada realisasi yang helas antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat SUKU BESAR KEMBERANO DAMBANDO;

14) Poin 1 sampai poin 3 harus dinyatakan dengan Perjanjian/ Pengakuan Hitam di atas PUTIH (Tertulis/Bermeterai) sebelum Produksi PERDANA dilakukan; 15) Pernyataan ini dibuat dan dijawab dalam hati ini saat Pembacaan Surat Pernyataan ini; 16) Kami Masyarakat Adat SUKU SEBYAR menyatakan dengan TEGAS segera Menghapus NAMA YAYASAN BINTUNI BERSAMA, karena tidak sesuai dengan hasil keputusan Gelar Alas Tikat Adat dI Ibu Kota Distrik ARANDAY Kabupaten TELUK BINTUNI.

Belajar dari kasus BP Tangguh itu, Pak Menci, tokoh dari suku Moskona, yang kini menjadi pelaksana ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi lebih waspada berhadapan dengan investor yang ingin mengelola pertambangan.

Di wilayah tanah ulayat Suku Muskona terdapat kawasan yang menyimpan batu bara. Terhadap investor yang tertarik kepada pertambangan batu bara itu, Suku Muskona menurut Bapak Menci menetapkan berbagai persyaratan, antara lain: rakyat harus mendapatkan pembagian saham, terlibat dalam manajemen pengelolaan serta pembagian keuntungan yang jelas. Ia juga menuntut AMDAL yang baik dan benar, serta penandatanganan MOU harus di Bintuni, bukan di Jakarta.

Arthur J. Horoni

Bila rakyat Sebyar telah bergerak menggugat BP Tangguh, komunitas Tanah Merah Baru yang hanya dibatasi pagar dengan proyek, seolah terbuang tak berdaya. Kampung Tanah Merah Baru (TMB), dibangun BP Tangguh untuk relokasi penduduk Tanah Merah Lama yang areanya dibeli Proyek LNG Tangguh. Sekitar 101 rumah dibangun di Tanah Merah Baru, kawasan yang dibeli BP dari marga Simuna, Suku Sumuri, sedangkan sebahagian lagi dibangun di Saengga (90an rumah) serta di Onar Lama dan Onar Baru (sekitar 60an rumah).

Pembangunan rumah di Saengga dan Onar atas permintaan rakyat sendiri yang lebih suka bermukim di tanah ulayat marga mereka. Tak heran bila warga Kampung TMB merasa sebagai komunitas terbuang. Mereka tak punya tanah ulayat untuk berladang, sedangkan mama-mama yang biasa menjaring udang di pantai tak bisa melakukan itu, karena dilarang oleh sekuriti proyek.

Para nelayan dan petani dalam kondisi seperti itu ibarat mati mata pencaharian. Apalagi fasilitas umum seperti air bersih yang dulu melimpah kini sering tak mengalir. Listrik juga begitu, hanya untuk malam hari. Pusat Kesehatan Masyarakat Terpadu (Pustu), lebih banyak tutup ketimbang buka, karena dokter dan paramedis lebih sering berada di Bintuni. Program Sosial Terpadu seperti yang dijanjikan BP Tangguh belum terwujud sebagaimana yang direncanakan. Yang paling mengesalkan rakyat, kesempatan kerja bagi rakyat Papua sangat terbatas.

Kebanyakan pemuda Papua hanya menjadi sekuriti. Seorang pemuda Papua yang pernah bekerja di proyek namun kini telah di-PHK berkisah, sistem perekrutan tenaga kerja sangat tidak adil. Bila orang dari suku tertentu di luar Papua menempati suatu jabatan maka ia akan mengajak komunitasnya untuk bekerja. Alasan orang Papua tak punya skill pun dibantah pemuda ini. Orang Papua juga mampu. ”Masa orang cungkel tanah saja mesti bawa dari Jawa,” katanya kesal.

Ibu Eva yang hadir dalam diskusi bersama PMK-HKBP di TMB, 19 Maret 2009, menyatakan, kendati TMB termasuk kawasan yang ditimpa dampak langsung LNG Tangguh (DAV), namun masyarakatnya tidak mendapatkan kesempatan bekerja di proyek itu. Apalagi kaum perempuan. ”Kami cari pekerjaan setengah mati tapi kalau speed masuk, itu pasti membawa rombongan dari luar, masuk kerja,” tutur ibu Eva, gusar.

Ada masalah lain menurut cerita seorang pemuda. BP tak boleh mendirikan rumah ibadah di dalam kompleks proyek. Karena itu rumah ibadah yang bagus: mesjid, gereja katolik dan gereja protestan dibangun di TMB. Diharapkan karyawan beribadah di TMB agar terjadi interaksi dengan masyarakat. Ternyata BP menyelenggarakan persekutuan Oikoumene di LNG Tangguh. Sudah begitu, kisah sang pemuda, tak jelas ke mana kolekte (uang yang dikumpulkan saat ibadah) disetor.

Persekutuan ini juga lebih suka mengundang pendeta dari luar Papua untuk berkhotbah di LNG Tangguh, konon dengan honorarium yang besar sampai jutaan rupiah sedangkan kalau pendeta setempat paling Rp 300 ribu. ” Entah kenapa, firman Tuhan dari Jawa dengan firman Tuhan dari Papua, beda harganya, ” tutur si pemuda.

Seorang ibu memrotes keberadaan koperasi kampung yang dikelola oleh staf BP. ”Ini koperasi masyarakat atau milik LNG. Kenapa orang BP yang mengelola koperasi itu,” protes sang ibu. Ibu Eva, sang guru, bernostalgia saat pertama jadi penghuni TMB, ”Pertama kali kami pindah dari kampung lama ke kampung baru sungguh senang. Makan dikasih, air mengalir siang dan malam. Lampu menyala dua puluh empat jam. Itu cuma berlangsung hampir dua tahun.”

”Jadi pertama kali kami manja, karena semua tersedia. Ada pelatihan untuk ekonomi, pertanian, perikanan. Tapi cuma sampai di situ, bentuk pelatihan saja, tak ada kelanjutannya,” kata Pak Gerardus Sabandafa, Guru Jemaat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan anggota Komite Perjuangan Rakyat untuk Hak Rakyat. Pendeknya, rakyat sekarang mulai sadar, apa yang disediakan oleh BP dulu itu, hanyalah upaya untuk menunjukkan mereka telah melaksanakan program sosial sesuai kepentingan perusahaan.

Masalahnya apakah rakyat di TMB mau menerima nasib keterpurukan mereka sebagai takdir? Atau ingin melakukan upaya-upaya untuk perubahan. Para sobat yang berkumpul dalam diskusi di rumah Ibu Eva jelas inginkan ada perubahan. Bagi Pdt. F Kawab, dari GKI-TP jemaat TMB, rakyat perlu duduk bersama, memahami situasi yang tengah mereka hadapi, selanjutnya membangun kesadaran bersama untuk bertindak.

Ada banyak masalah yang dihadapi: kesiapan warga masuk dalam situasi yang berbeda sama sekali antara suasana kehidupan lama dan baru, yang tak pelak mengundang berbagai kejutan. Lantas keadaan dari mayoritas warga yang dulu petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, ketertinggalan warga setempat bersaing dengan pendatang yang lebih trampil dalam mengembangkan usaha-usaha dagang, tak adanya lahan untuk berladang, sampai kepada gejala konsumerisme yang melanda.

Untuk itu, Pak Kawab senantiasa mengingatkan warga melalui pertemuan-pertemuan ibadah agar persoalan bersama dibicarakan beradasarkan kearifan lokal: musyawarah tiga tungku. Itulah dialog antara pemuka adat, agama dan pemerintah. Dimulai dari komunitas kampung, sampai ke tingkat atas. Musyawarah harus dimulai dari rakyat. Kesadaran untuk berubah harus menjadi gerak dari rakyat sendiri, bukan datang dari kepentingan pihak luar, misalnya para aktivis LSM.

Banyak aktivis LSM yang datang ke TMB, menurutnya, ujung-ujungnya menjadi mitra LNG Tangguh. Karena itu Pdt. Kawab mendukung upaya bagi penguatan masyarakat adat, agar mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Petrus Simuna, warga Saengga sepakat dengan upaya penguatan rakyat. Ia kagum atas perjuangan rakyat Sebyar dan berharap akan menular kepada suku-suku yang lain. Ia merindukan adanya gerakan bersama di Teluk Bintuni untuk menanggapi masuknya berbagai investor ke kawasan yang kaya SDA itu.

Adapun Pdt. Buce Corlinus dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), mendukung kegiatan penguatan masyarakat adat, agar mampu berperan memperjuangkan hak-haknya. Ia prihatin mengamati nasib buruh di perusahaan-perusahaan di kawasan T.Bintuni yang di PHK secara sepihak. Sudah begitu upah mereka rendah, jaminan sosial nihil.

Ia juga gusar oleh ulah BP Tangguh yang membuat pagar memisahkan area perusahaan dengan Kampung TMB. Padahal, menurut Corlinus, kalau pagar dibuka, akan terjadi pergaulan dan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dengan masyarakat. “Kalau karyawan berbelanja di pasar kampung, ekonomi rakyat akan berkembang,” katanya yakin.

Mengamati ulah BP Tangguh yang nampaknya kurang memperdulikan rakyat TMB, Pak Sabandafa, Pak Kawab serta warga setempat, mulai memperbincangkan pilihan terobosan : transmigrasi lokal ke kampung yang berupa tanah ulayat di dekat Tofoi (Kelapa Dua). Menurut Ketua Jemaat GKI-TP Tanah Merah Baru itu, masyarakat menyediakan tanah ulayat menjadi kampung, sedangkan Pemda memfasilitasi pembangunan rumah. Rumah-rumah di TMB bisa saja dikontrakkan.

Di tanah yang baru itu, lahan untuk berladang terhampar luas dan laut tak dibatasi jembatan BP Tangguh. Jadi, para mama yang trampil menjaring udang dan kepiting di bibir pantai, bisa menunjukkan kebolehannya lagi. Jadi, belajar dari catatan ini, terasa lebih yakin untuk menyatakan, Tanah Papua sebagai Zona Darurat. Wah !!

Arthur J. Horoni

Hanya dalam hitungan kurang dari sehari, inisial AA itu menghilang dari media cetak, elektronik, dan online, karena digantikan nama yang terang-benderang: Antasari Azhar, Ketua KPK. Masya Allah. Tetapi saya tidak pernah berhenti berharap. Harapan saya ketika itu berbunyi: semoga Antasari Azhar bukanlah tersangka, melainkan sekadar saksi, seperti yang pernah dibantah pihak kepolisian dan lalu kejaksaan.

Kedua lembaga penegakan hukum itu sempat “plin-plan” menyebut status hukum Antasari. Saksi, tersangka, saksi, tersangka … sampai akhirnya ia dipanggil ke Polda Metro Jaya, diperiksa seharian sebagai saksi, lalu tidak diperbolehkan pulang alias ditahan sebagai tersangka. Maka lemaslah saya. Walaupun, lagi-lagi, saya masih punya harapan, semoga di persidangan nanti, Antasari tidak terbukti bersalah. Dan, apa yang dialaminya sekarang, hanya fitnah. Sehingga nama baik Antasari bisa direhabilitasi.

Mengapa saya begitu peduli pada nama baik Antasari Azhar? Bukan. Dia bukan anggota keluarga saya. Bukan pula sahabat dekat. Kalaupun pernah berhubungan, hubungan itu tak lebih dari sekadar hubungan antara wartawan dengan narasumber. Tetapi Antasari adalah simbol. Simbol pemberantasan korupsi, paling tidak sejak dia menjabat Ketua KPK. Sebagai simbol pemberantas kemunkaran (itu pun kalau Anda setuju bahwa korupsi adalah perbuatan munkar), dia haruslah (seyogianya, semestinya) bersih dari berbagai kemunkaran. Bukankah perbuatan membunuh, dan atau merencanakan serta menyuruh orang untuk membunuh, merupakan perbuatan munkar? Apalagi bila perbuatan tersebut, dilatarbelakangi skandal seksual.

Antasari Azhar adalah pendekar hukum yang sudah malang melintang di dunia peradilan. Dia tentunya tahu bahwa perbuatan yang “disangkakan” padanya sekarang ini, mempunyai resiko hukum sangat besar. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan yang tampak tidak terlalu rapi sehingga mudah ditelusuri. Mungkinkah Antasari dijebak? Mestinya tak semudah itu Antasari dijebak, mengingat ia pun seorang ahli di bidang jebak-menjebak. Ada beberapa koruptor yang kepergok atau “tertangkap tangan” lantaran jebakan-jebakan Antasari.

Kasus ini memang memancing banyak pertanyaan. Termasuk, apakah hanya karena takut skandal seksualnya terbongkar, Antasari lantas memerintahkan pembunuhan yang kemudian dibiayai oleh pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan diatur oleh Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizar itu? Jangan-jangan, kata beberapa teman, latar belakang persoalannya jauh lebih besar dari “sekadar” perselingkuhan. Dengan kata lain, yang dimunculkan ke permukaan, bukanlah persoalan yang sebenarnya. Tapi ini sekadar kecurigaan.

Jadi biarlah proses hukum yang membuktikannya kelak. Kepada para tersangka, termasuk Antasari Azhar, tentunya, untuk sementara kita terapkan praduga tidak bersalah. Kepada keluarga korban, kita sampaikan duka cita yang amat dalam.

Terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen, bukan hanya duka cita bagi keluarga, tapi juga duka cita bagi semua orang yang mendambakan keamanan dan keadilan. Sebab, kalau kelak terbukti benar (melalui pembuktian di pengadilan) bahwa Nasrudin memang dibunuh oleh konspirasi oknum-oknum penegak hukum, maka rasa keamanan dan keadilan pun otomatis bakal semakin berkurang. Dan, yang lebih parah lagi, masyarakat pun akan semakin kehilangan kepercayaan kepada para pejabat negara, terutama pejabat negara yang bertugas mengurusi hukum dan keadilan.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini dapat dilihat pula di www.liputan6.com]

Masa kampanye pemilu yang baru saja berakhir itu, masih merupakan babak awal dari keriaan politik yang sudah dan akan berlangsung sepanjang 2009 ini. Rasa was-was masih menenuhi perasaan banyak orang, baik mereka yang aktif dalam keriaan maupun mereka yang tidak peduli. Namun setidaknya ada rasa syukur terbersit, kampanye pemilu yang dikhawatirkan bakal diwarnai rangkaian keributan itu, ternyata berlangsung damai. Kalaupun ada kekisruhan di sana-sini, kekisruhan itu taklah mengakibatkan kerusuhan.

Suasana seperti itulah, minimal, yang diharapkan akan berlangsung pada hari pemungutan suara dan hari-hari sesudahnya, sampai berujung pada terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden, September mendatang. Rakyat, walau bagaimana pun, sudah sangat lelah dengan rangkaian peristiwa politik yang wajib mereka ikuti. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati dan Gubernur, yang tak jarang berbuntut pertikaian. Jadi, tak perlulah kelelahan itu ditambah lagi dengan keributan.

Terlalu panjang peristiwa-peristiwa politik yang harus dilalui warga negara RI, sampai-sampai hampir tak ada hari tanpa keriuhan politik. Sementara beban kehidupan semakin menekan, semakin tak mampu membuat rakyat bernapas lega. Sehingga wajarlah bila pada peristiwa pemilu kali ini, semakin banyak saja warga masyarakat yang tampak tidak peduli dengan keramaian kampanye. Mereka tetap menjalankan kegiatan kesehariannya, tanpa sedikit pun merasa tertarik untuk ikut berkampanye. Ini merupakan gambaran masyarakat yang sudah lelah dan kesal dengan politik.

Kelelahan dan kekesalan masyarakat dengan hiruk-pikuk politik itu, kian bertambah begitu menyaksikan tingkah polah para caleg dalam mengiklankan diri mereka. Caleg-caleg yang sebagian besar tidak dikenal masyarakat itu, berlomba mengemis suara dengan segala cara. Berjanji akan menjadi pembela rakyat jika kelak mereka terpilih. Padahal rakyat tahu, mereka sekadar berjuang mencari pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan akan segera melupakan rakyat bila mereka sudah bertengger di gedung parlemen.

Dan, pada hari pemungutan suara nanti, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Mungkin saja jumlah golput akan semakin banyak, tetapi mungkin juga sebaliknya. Mungkin pula akan terjadi saling tuduh berbuat curang di antara para peserta pemilu, dan yang kalah tidak mau mengaku kalah. Tetapi saya kira siapa pun berharap, semua proses itu akan berlangsung aman dan damai. Mereka yang menang tidak akan “mentang-mentang” dan yang kalah tidak perlu berang, pun tidak perlu masuk ke rumah sakit jiwa.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Sebuah kata yang menunjukkan betapa orang Indonesia itu, sejak dulu, gampang marah. Dan, kalau sudah marah, mereka akan mengamuk, menyerang dan membunuh siapa saja yang berada di dekatnya. Amuk bisa dilakukan secara individual, bisa juga secara berkelompok alias main keroyokan alias tawuran (amuk massa).

Orang-orang Portugis dan Belanda yang pernah menjajah negeri ini, sudah sangat sering dan bahkan sudah sangat terbiasa menyaksikan peristiwa Amuk yang dilakukan kaum pribumi. Mereka pun menceritakan tradisi Amuk ini secara turun-temurun, sebagai peringatan kepada anak-cucu mereka agar berhati-hati bila berkunjung ke Indonesia. Sebab salah langkah sedikit saja bisa menjadi sasaran Amuk.

Akhirnya, setiap kali mereka ingat Indonesia, mereka pun akan ingat kebiasaan kaum pribumi melakukan tindakan Amuk (mengamuk). Sehingga wajarlah bila kemudian kata Amuk pun masuk ke dalam ensiklopedi mereka. Dengan kata lain, tuan-tuan dan nyonya-nyonya dari negeri Barat tersebut, sejak zaman baheula sudah sangat mafhum bahwa orang Indonesia itu akrab sekali dengan anarkisme.

Tentunya tidak perlu malu bila kata Indonesia dianggap lebih asosiatif dengan kata Amuk, bukan kata Makmur, Sentosa, Indah, Ramah-tamah atau Damai. Munculnya frasa: “Indonesia yang Makmur,  Indah, Damai dan Sentosa”, itu berkat upaya para Bapak Bangsa yang ingin mengangkat citra Indonesia di mata dunia, agar Indonesia tidak hanya dikenal kebrutalannya. Begitu pula frasa: “Rakyat Indonesia yang Ramah-tamah”. Tetapi Makmur, Sentosa, Ramah-tamah, Damai dan Indah, adalah kata-kata yang lebih mengandung harapan, ketimbang kenyataan. Sedangkan Amuk, adalah kenyataan yang sering kita saksikan.

Salah satu buktinya, kita saksikan beberapa hari lalu. Ketua DPRD Sumatera Utara H. Abdul Aziz Angkat, tewas dikeroyok massa yang menyerang, mengamuk di ruang sidang paripurna. Anarkisme ini terjadi lantaran keinginan para pengunjuk rasa yang mendukung pembentukan Provinsi Tapanuli, tidak ditanggapi oleh para anggota dewan.

Anarkisme massa, yang selama ini “hanya” berlangsung di jalan-jalan, tampaknya sudah mulai masuk ke ruang-ruang yang seharusnya dihormati, seperti ruang sidang paripurna DPRD. Di ruang-ruang seperti itu, keributan yang terjadi semestinya hanya sebatas perang mulut, adu argumentasi, bukan kekerasan fisik. Tetapi tampaknya, banyak di antara kita, yang lebih suka menyelesaikan persoalan dengan kekerasan fisik, bukan melalui dialog dan musyawarah.

Kecenderungan ini semakin memperkuat kesan bahwa Amuk alias anarkisme, memang sudah membudaya di negeri kita. Begitu banyak rangkaian kekerasan yang memakan korban jiwa, terjadi di negeri kita, dan begitu cepat kita melupakannya. Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa 27 Juli 1996, Peristiwa Mei 1998, Tragedi Trisakti, Tragedi Semanggi I dan II, hanya beberapa di antaranya. Tindakan pengusutan terhadap peristiwa-peristiwa tersebut, tidak pernah selesai dengan tuntas. Bahkan tak sedikit di antaranya yang berakhir dengan nasib “dipetieskan”.

Pemerintah (termasuk aparat keamanan) masih terkesan tidak tegas dalam menindak para pelaku anarkisme. Bahkan ada beberapa kasus anarkisme, yang tampaknya memang sengaja “dibiarkan”. Jika kasus tewasnya almarhum Abdul Aziz Angkat tidak diselesaikan setuntas-tuntasnya dan transparan, bukan tak mungkin kita akan menyaksikan lagi kasus-kasus serupa di hari-hari mendatang. Bahkan mungkin lebih parah dari itu. Dan, lama-kelamaan, kita akan menjadi imun dengan rangkaian kekerasan demi kekerasan. Atau, jangan-jangan, kita memang sudah imun. Mengerikan.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Istilah “ayam potong” yang digunakan dosen tersebut, memang sangat tepat. Mengingat di negeri ini, agama (terutama agama Islam yang dipeluk mayoritas penduduk) selalu saja dijadikan komoditas pada setiap peristiwa politik.

Agama “dipotong” beramai-ramai, untuk kemudian dihidangkan dagingnya sebagai camilan rakyat yang — anehnya — selalu saja dilahap dengan penuh semangat. Padahal sebenarnya rakyat sedang dibohongi oleh kelompok-kelompok politik yang memperalat agama, untuk kepentingan mereka.

Selain dijadikan ayam potong, sering pula agama dijadikan “pentungan”. Alat pukul untuk menghajar kelompok-kelompok masyarakat yang tidak disukai kelompok tertentu. Atau alat untuk menekan dan menakut-nakuti umat, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Terlalu banyak jika dirinci satu per satu, kapan dan seperti apa agama diperalat untuk kepentingan politik. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh yang terjadi pada era reformasi. Misalnya, sebagian ulama pernah mengeluarkan fatwa untuk tidak memilih calon presiden berjenis kelamin perempuan, karena perempuan dianggap tidak akan mampu berbuat adil sebagai pemimpin.

Fatwa yang sangat bernuansa jender ini, dikeluarkan untuk menjegal Megawati yang mengajukan diri sebagai calon presiden. Tetapi tak lama kemudian, fatwa ini dicabut. Umat diperbolehkan memilih calon presiden perempuan dengan alasan darurat, dan jika dipandang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya.

Masih dalam upaya menjegal Megawati, beberapa ulama pernah meminta umat Islam Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang “tidak jelas agamanya”. Fatwa ini muncul gara-gara Megawati ikut menghadiri ritual agama Hindu Darma, di salah satu pura di pulau Dewata. Namun fatwa ini pun raib diterbangkan angin setelah para pendukung Megawati menyatakan bahwa Mbak Mega adalah seorang muslimah tulen, apalagi setelah Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ini berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji.

K.H. Abdurrahman Wahid pun pernah “meminjam” agama untuk mempertahankan kekuasaannya, ketika ia masih menjadi presiden. Sebagian ulama NU (Nahdlatul Ulama) atau lebih tepatnya para ulama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mengeluarkan fatwa bughot yang berarti makar, bagi lawan-lawan politiknya yang menghendaki agar Gus Dur turun dari kursi kepresidenan.

Dan, belakangan, tiba-tiba saja MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram, bagi umat Islam yang tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golput (golongan putih) pada Pemilu 2009. Sebenarnya, fatwa MUI ini tidak muncul secara tiba-tiba alias tidak perlu mengagetkan, karena sebelumnya beberapa politisi yang tampaknya khawatir partainya tidak jadi pemenang dalam Pemilu, mengojok-ojok MUI agar segera mengeluarkan fatwa haram bagi golput.

Salah satu politisi yang pernah mengimbau MUI agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput itu, adalah Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Hidayat Nur Wahid. Walau kemudian dibantahnya.

Dari beberapa contoh di atas, muncul kesan (paling tidak, kesan saya pribadi) bahwa sebagian ulama Islam di Indonesia, sangat gampang diombang-ambingkan berbagai kepentingan politik. Atau, jangan-jangan, ulama-ulama itu sebenarnya adalah para politisi. Pada gilirannya, umatlah yang kemudian dibuat kebingungan oleh fatwa-fatwa tersebut.

Saya jadi teringat Cak Nur (almarhum Nurcholish Madjid) yang selalu menganjurkan umat Islam Indonesia agar memisahkan agama dengan politik. Slogannya yang terkenal: “Islam Yes, Partai Islam No” mengandung harapan agar agama tidak diperalat untuk kepentingan politik.

Namun kemudian banyak ulama yang marah dengan anjuran seperti itu. Agama Islam, menurut mereka, tidak bisa dipisahkan dari politik. Lalu mereka pun merujuk pada kepemimpinan Rasulullah Muhamad SAW di Madinah, yang menata kehidupan masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Tetapi mereka lupa bahwa Rasulullah tidak pernah memperalat ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, justru berhasil membuat umat tidak terpecah belah. Tetapi perhatikanlah fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama Indonesia. Fatwa-fatwa bernuansa politik yang mereka luncurkan, seringkali membuat umat berpuak-puak, saling mencurigai, saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan ada fatwa MUI yang membuat kelompok-kelompok tertentu merasa berhak melakukan tindakan anarki, terhadap kelompok masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka.

Untungnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, kini sudah menjadi semakin dewasa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, ataupun fatwa yang dikeluarkan kelompok-kelompok ulama lainnya, tidak serta-merta diterima secara taklid (tanpa reserve). Ironisnya, lama-kelamaan, sikap kritis masyarakat ini bisa membuat para ulama kehilangan legitimasi. Sekarang saja, tak sedikit anggota masyarakat yang menjadikan fatwa pengharaman golput sebagai bahan tertawaan. Malahan tak sedikit pula yang melontarkan tanya, apakah MUI “kurang kerjaan”?

Billy Soemawisastra