Tahun silam di Manokwari, Papua Barat, seorang ibu PNS (Pegawai Negeri Sipil) mengomel ikhwal diskriminasi terhadap suku Papua di kantor-kantor pemerintah. Orang pendatang menguasai posisi penting, bangsa Papua cuma embel-embel. Dalam seleksi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) orang Papua tersìsih. Maka aku hasut ibu itu, kalau mau jadi kehebohan, ibu organisir seluruh orang Papua yang PNS, mundur dari pegawai negeri. Pasti gaduh. Sayang ibu itu tak berani.
Tes untuk CPNS
Tatkala aliran listrik di Medan dan sekitarnya mati-hidup tak beraturan, orang berang. Mereka menghujat PLN (Perusahaan Listrik Negara). Aku pun menghasut, “Jangan bicara melulu, para pejabat itu sudah tuli. Kalau berani, ayo satu kelurahan kita stop bayar listrik. Pasti ribut.”
Tapi rakyat belum berani membangkang. Cuma demo atau melempari kantor dengan benda-benda keras. Itu tak ada gunanya bagi birokrat yang tak punya hati. Mereka tak paham soal pelayanan publik. Mereka canggih menipu dan memecah belah. Mereka tak pernah merasa salah.
Jadi mereka harus dilawan. Perkenankan aku menghasut: Andaikan ada satu persen saja dari 230 juta rakyat tolak bayar pajak kecuali bila para koruptor dilibas habis, bagaimana? Hanya bila rakyat yang penuh derita ini membangkang secara serempak, mungkin ada harapan. Berani?
Arthur John Horoni
