Arsip Tag: KPK

Surat Terbuka untuk Tuan Presiden: Dengarlah Suara Hatimu

Posted on by Arthur John Horoni
4

Tuan Presiden,

Saya cuma seorang rakyat jelata, usia 62 tahun, tak punya perusahaan (asli wong deso), tak dapat pensiun (bukan pns, non-serdadu dan non-polisi), cuma punya rumah di Perumnas Depok. Pernah jadi penyiar radio swasta tahun 70-80-an (jadul), pernah menjadi seolah-olah wartawan karena tak dapat Kartu PWI, dan sekarang belajar di tengah rakyat di desa dan kota, bagaimana caranya agar rakyat mampu mengurus dirinya sendiri.

Tuan Presiden yang menawan (senyumnya …)

Anda sungguh beruntung di awal masa pemerintahan kedua ini. Partai Anda memenangkan pemilu dan Anda sendiri (dan wakil Anda juga tentunya) memenangkan pilpres dengan lebih dari 60% suara, artinya lebih dari 60 juta pemilih mencontreng gambar Anda dan wakil. Anda punya barisan koalisi partai pendukung lebih dari 70% di DPR-RI. Sejatinya Anda tinggal melenggang dengan citra penyelamat negeri berpenduduk 200 juta lebih kawula ini. Tapi ternyata (mengutip sastrawan besar Rusia, Boris Pasternak dalam Dr. Zivago): “Hidup tak segampang menyeberangi air kali”.

Entah kenapa, masih pada hari-hari awal “bulan madu” kekuasaan paruh II, mulai terjadi gonjang-ganjing atawa ontran-ontran. Hanya karena seorang petinggi polisi menggunakan ungkapan provokatif  “cicak melawan buaya”, tiba-tiba peta sosial negeri ini jungkir balik. Orang-orang yang tidak berdaya, mendadak saja mengidentifikasikan dirinya sama dengan KPK; menjadi kelas cicak. Yang tidak termasuk kelas cicak langsung saja dianggap front kelas buaya.

Tuan Presiden yang anteng,

Tampaknya Anda perlu siaga. Soalnya “buaya” dalam berbagai pemahaman cerita rakyat Indonesia adalah binatang buas yang keahliannya bengis, menaklukan dan memusnahkan. Tak ada cerita baik untuk hewan pemangsa ini. Gelar yang agak romantis berhubungan dengan buaya adalah “buaya darat” yang menunjukkan seorang lelaki hidung belang. Kalau ada seorang koruptor  menangis berurai airmata maka dibilang, “airmata buaya”. Saya percaya 1000% Anda pastilah tak mau menyandang salah satu dari gelar itu bukan ?

Sungguh, Tuan Presiden,

Dengan was-was saya berharap Anda mulai memasang jurus. Kenapa? Sang cicak sekarang telah menunjukkan kebolehannya dalam berjaringan.

Oleh kesamaan nasib sebagai masyarakat yang sering “dianiaya” para buaya, sang cicak mengorganisir diri dan menjelma menjadi barisan orang-orang yang tersadarkan: bahwa kecurangan, kebohongan, pencurian harta negara, penganiayaan terhadap rakyat (yang sering diatasnamakan) tak boleh dilanjutkan lagi.

Sang cicak, dari oknum yang tampaknya bloon, tak berdaya, tertindas, telah bermetamorfosis menjadi mahluk yang tercerahkan, sadar akan kekuatannya dan menginginkan perubahan menyeluruh agar hidup rakyat menjadi lebih baik.

Akan halnya kelas buaya, tidak bakal mengalah begitu saja. Kendati telah dipermalukan saban hari, kelas penindas ini tebal muka, setebal kulit buaya. Inilah jenis mahluk yang tak pernah memiliki rasa bersalah. Kesalahan selalu berada pada pihak lain. Mereka akan ngotot pada soal-soal tata cara normatif dan bukan kepada rasa keadilan. Mereka menomorsatukan akal-akalan dan menafikan hati nurani.

Kelas buaya adalah persekongkolan para bajingan yang mengambil untung dari kesengsaraan rakyat. Apa boleh buat, melalui jaringan media hari-hari ini, para buaya banyak terdapat di institusi-institusi yang seharusnya membela nasib para cicak.

Tuan Presiden yang semoga bijak,

Saya sungguh-sungguh was-was, bila Anda bungkam dan tak segera bertindak. Anda jangan menganggap sepele 1 juta facebookers dibanding lebih dari 60 juta pemilih Anda. Satu juta itu puncak sebuah gunung es, maka jumlah rakyat yang menyanggah puncak itu bisa saya 1 juta x 100 orang = 100 juta orang. Dan itu suara orang-orang yang terluka, yang selama ini dilecehkan oleh para buaya.

Jadi, Tuan Presiden,

Silakan pasang jurus yang tepat.

Karena itu dengarkanlah suara hatimu

Salam,

Arthur J. Horoni

Antasari Azhar

Posted on by Billy Soemawisastra
1

Ketika media cetak, elektronik, dan online masih menggunakan inisial AA, untuk menyebut tersangka utama aktor intelektual kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Direktur Putra Rajawali Banjaran, saya berharap inisial itu tidak merujuk pada nama seorang tokoh yang masih sangat disegani di republik ini. Saya juga berharap bukan “orang itu” yang dimaksud, tatkala disebutkan bahwa AA itu adalah seorang pejabat KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) meski saya pun tahu, tidak ada lagi yang berinisial AA di KPK, selain dia.

Hanya dalam hitungan kurang dari sehari, inisial AA itu menghilang dari media cetak, elektronik, dan online, karena digantikan nama yang terang-benderang: Antasari Azhar, Ketua KPK. Masya Allah. Tetapi saya tidak pernah berhenti berharap. Harapan saya ketika itu berbunyi: semoga Antasari Azhar bukanlah tersangka, melainkan sekadar saksi, seperti yang pernah dibantah pihak kepolisian dan lalu kejaksaan.

Kedua lembaga penegakan hukum itu sempat “plin-plan” menyebut status hukum Antasari. Saksi, tersangka, saksi, tersangka … sampai akhirnya ia dipanggil ke Polda Metro Jaya, diperiksa seharian sebagai saksi, lalu tidak diperbolehkan pulang alias ditahan sebagai tersangka. Maka lemaslah saya. Walaupun, lagi-lagi, saya masih punya harapan, semoga di persidangan nanti, Antasari tidak terbukti bersalah. Dan, apa yang dialaminya sekarang, hanya fitnah. Sehingga nama baik Antasari bisa direhabilitasi.

Mengapa saya begitu peduli pada nama baik Antasari Azhar? Bukan. Dia bukan anggota keluarga saya. Bukan pula sahabat dekat. Kalaupun pernah berhubungan, hubungan itu tak lebih dari sekadar hubungan antara wartawan dengan narasumber. Tetapi Antasari adalah simbol. Simbol pemberantasan korupsi, paling tidak sejak dia menjabat Ketua KPK. Sebagai simbol pemberantas kemunkaran (itu pun kalau Anda setuju bahwa korupsi adalah perbuatan munkar), dia haruslah (seyogianya, semestinya) bersih dari berbagai kemunkaran. Bukankah perbuatan membunuh, dan atau merencanakan serta menyuruh orang untuk membunuh, merupakan perbuatan munkar? Apalagi bila perbuatan tersebut, dilatarbelakangi skandal seksual.

Antasari Azhar adalah pendekar hukum yang sudah malang melintang di dunia peradilan. Dia tentunya tahu bahwa perbuatan yang “disangkakan” padanya sekarang ini, mempunyai resiko hukum sangat besar. Apalagi jika dilakukan dengan perencanaan yang tampak tidak terlalu rapi sehingga mudah ditelusuri. Mungkinkah Antasari dijebak? Mestinya tak semudah itu Antasari dijebak, mengingat ia pun seorang ahli di bidang jebak-menjebak. Ada beberapa koruptor yang kepergok atau “tertangkap tangan” lantaran jebakan-jebakan Antasari.

Kasus ini memang memancing banyak pertanyaan. Termasuk, apakah hanya karena takut skandal seksualnya terbongkar, Antasari lantas memerintahkan pembunuhan yang kemudian dibiayai oleh pengusaha Sigid Haryo Wibisono dan diatur oleh Komisaris Besar Polisi Wiliardi Wizar itu? Jangan-jangan, kata beberapa teman, latar belakang persoalannya jauh lebih besar dari “sekadar” perselingkuhan. Dengan kata lain, yang dimunculkan ke permukaan, bukanlah persoalan yang sebenarnya. Tapi ini sekadar kecurigaan.

Jadi biarlah proses hukum yang membuktikannya kelak. Kepada para tersangka, termasuk Antasari Azhar, tentunya, untuk sementara kita terapkan praduga tidak bersalah. Kepada keluarga korban, kita sampaikan duka cita yang amat dalam.

Terbunuhnya Nasrudin Zulkarnaen, bukan hanya duka cita bagi keluarga, tapi juga duka cita bagi semua orang yang mendambakan keamanan dan keadilan. Sebab, kalau kelak terbukti benar (melalui pembuktian di pengadilan) bahwa Nasrudin memang dibunuh oleh konspirasi oknum-oknum penegak hukum, maka rasa keamanan dan keadilan pun otomatis bakal semakin berkurang. Dan, yang lebih parah lagi, masyarakat pun akan semakin kehilangan kepercayaan kepada para pejabat negara, terutama pejabat negara yang bertugas mengurusi hukum dan keadilan.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini dapat dilihat pula di www.liputan6.com]

Bukan Sekadar Gosip Jalanan

Posted on by Billy Soemawisastra
Reply

Belum sirna dari ingatan kita, rasanya, peristiwa penangkapan Jaksa Tri Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebulan lalu, dengan tuduhan menerima suap. Lalu kita pun dikejutkan lagi (sebenarnya tidak perlu lagi terkejut) dengan penangkapan anggota Komisi IV DPR-RI Al Amin Nur Nasution dan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Azirwan, juga karena kasus suap-menyuap.

Berderetnya peristiwa penangkapan para tersangka korupsi (termasuk suap-menyuap) dalam bulan-bulan terakhir ini, di satu sisi membuktikan bahwa KPK memang benar-benar serius melaksanakan tugasnya. Di sisi lain, juga semakin membenarkan asumsi bahwa sudah tidak ada lagi institusi yang benar-benar “bersih” di negeri ini, termasuk institusi yang seharusnya memberikan teladan kejujuran kepada rakyat. Juga bukti bahwa sindiran grup musik Slank melalui lagunya: Gosip Anak Jalanan, memang ada benarnya.

Terungkapnya kasus-kasus korupsi, yang selalu diberitakan secara luas oleh semua media, tak kunjung membuat jera. Bahkan tak pula mampu membangkitkan rasa malu. Hal ini terlihat dari liputan-liputan televisi yang menampilkan wajah para tersangka koruptor. Wajah-wajah itu, tampak tidak menunjukkan penyesalan ataupun ekspresi malu. Mungkinkah karena mereka tahu bahwa akhirnya mereka akan mendapat hukuman ringan atau malahan dibebaskan, karena pengadilan bisa diatur? Atau karena mereka tahu bahwa mereka hanyalah sebutir es di atas puncak gunung salju?

Komentar seperti ini memang bisa dinilai sebagai komentar orang pesimis dan apatis, yang sudah tidak percaya lagi pada sistem yang bergulir di republik ini. Namun siapa lagi yang dapat dipercaya bila para pemimpinnya lebih disibukkan dengan upaya menumpuk kekayaan secara tidak halal, menebar pesona dan mengumbar janji, ketimbang memperbaiki nasib sebagian besar rakyatnya, yang kian terhimpit berbagai kesulitan?

Tetapi apa yang dilakukan KPK, sedikit banyak memberikan harapan. Dengan dibongkarnya kasus-kasus korupsi pada lembaga-lembaga tinggi (dan tertinggi) negara, siapa tahu lambat-laun akan muncul rasa was-was pada para pejabat di lembaga-lembaga yang lebih rendah, sehingga akan berpikir ratusan kali sebelum berbuat korupsi. Asalkan bukan sebaliknya yang terjadi, yakni semakin canggih dalam menyembunyikan perbuatan korupnya.

Khusus untuk para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, peristiwa penangkapan Al Amin Nur Nasution, seyogianya dijadikan momentum untuk semakin mawas diri dan membersihkan diri, bukan justru marah terhadap grup musik Slank yang telah meluncurkan lagu: Gosip Anak Jalanan. Buktikan bahwa sindiran Slank, tidak benar.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat pada: www.liputan6.com]

Korupsi Lagi, Lagi-lagi Korupsi

Posted on by Billy Soemawisastra
1

Mungkin kita tidak lagi terkejut, ketika membaca berita utama beberapa surat kabar hari ini (Senin, 3 Maret 2008) tentang penangkapan Jaksa Urip Tri Gunawan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), dengan tuduhan menerima suap sebesar 660 ribu dolar Amerika. Urip adalah Ketua Tim Jaksa Pemeriksa Kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang menangani kasus Syamsul Nursalim, terkait Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Sehingga sudah bisa diduga, uang suap senilai 6,1 milyar rupiah itu, menurut KPK, ada kaitannya dengan kasus BLBI yang pernah ditangani Urip. Sementara menurut pengakuan Urip, uang tersebut merupakan hasil jual-beli permata, dan tak ada kaitan sama sekali dengan kasus BLBI yang ditanganinya.

Jaksa Agung pun berang, karena ia sudah sering mengingatkan para jaksa yang menangani kasus BLBI, agar tidak main-main atau mencari keuntungan dari penanganan kasus tersebut. Di sisi lain, pekan lalu, Kejaksaan Agung mengumumkan penghentian penyelidikan perkara korupsi BLBI, yang membuat kalangan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) marah dan berniat “mengebut” interpelasi serta menggulirkan hak angket. Wacana tentang peninjauan kembali penghentian penyelidikan perkara korupsi BLBI pun semakin mengemuka. Namun ujungnya, masih belum dapat kita duga.

Mengapa kita tidak terkejut membaca berita ini? Karena berita tentang terungkapnya kasus-kasus korupsi, sama banyaknya dengan berita tentang kenaikan harga komoditas migas maupun nonmigas yang tak kunjung tertanggulangi. Sama banyaknya dengan berita mengenai bencana alam yang masih terus terjadi, dan bencana akibat ulah manusia yang membuat negeri ini semakin semrawut. Berita tentang korupsi, menjadi “makanan” kita sehari-hari, seperti juga praktek korupsi itu sendiri, yang sadar ataupun tidak, kita alami setiap hari.

Praktek korupsi sudah dirasakan masyarakat sejak mereka mengurus Akte Kelahiran, Surat Keterangan Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), pembuatan paspor, mengurus administrasi pernikahan, bahkan hingga urusan pemakaman. Dengan kata lain, praktek korupsi di negeri ini sudah melilit warga negara, mulai dari buaian hingga ke liang lahat. Meskipun suda ada ketentuan yang mengatur semua urusan, masyarakat sudah terbiasa membayar lebih berbagai jasa pelayanan, agar segala urusan segera terselesaikan, dan (kalau yang ini mungkin tidak disadari banyak orang) semakin menyuburkan praktek korupsi.

Jadi jangan marah, jika ada lembaga asing menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara terkorup. Juga jangan marah, bila ada yang mengatakan bahwa praktek korupsi sudah lama menjadi budaya di negeri ini. Betapa tidak, yang namanya korupsi sudah merajalela sejak nusantara masih terpecah-pecah dalam berbagai kerajaan. Keharusan membayar upeti mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat kerajaan, sudah menjadi hal yang lumrah. Lalu berlanjut hingga zaman penjajahan, dan terus diwariskan secara turun-temurun sejak awal zaman kemerdekaan hingga kini.

Oleh karenanya, korupsi bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, politik, budaya dan agama. Walhasil, jika ada pertanyaan: siapa yang paling bertanggung-jawab atas semakin membudayanya korupsi di negeri ini? Jawabannya adalah: semua warga negara Indonesia, semua lembaga, termasuk lembaga keagamaan. Bagaimana mengatasinya? Ada yang mengusulkan agar dilakukan dekonstruksi sosial dan reformasi kebudayaan. Tetapi siapa yang akan memulainya, dan siapa yang akan mengawasi kelangsungannya? Ada juga yang mengusulkan agar dilakukan Tobat Nasional. Tetapi kalau Tobat Nasional hanya dilakukan secara seremonial dan tidak menyentuh lubuk hati setiap individu masyarakat, tentu tak ada manfaatnya.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat pada: www.liputan6.com]