Sebelas tahun yang lalu, juga pada bulan Mei, pada saat umat Nasrani khusuk berdoa merayakan Kenaikan Yesus Kristus, Soeharto menyampaikan pengunduran dirinya sebagai Presiden RI. Saat itu ada seloroh: Yesus naik, Soeharto turun.

Saat ini, hanya berselang sehari, dua hari raya dengan dua istilah penuh harapan, melintas di sejarah negeri ini: Hari Kebangkitan Nasional (20 Mei) dan Hari Kenaikan Yesus Kristus (21 Mei). Para mistikus atau peramal boleh-boleh saja mengotak-atik istilah kebangkitan dan kenaikan ini dengan berbagai fenomena. Boleh duniawi ataupun samawi, silakan saja.

Bagi saya, dihubungkan dengan agenda nasional pemilihan umum (legislatif dan eksekutif) yang sedang bergulir di negeri ”ratapan pulau kelapa” ini, makna kebangkitan dan kenaikan jadi menggoda.

Apa yang betul-betul bangkit saat ini?

Bila melirik data pemilu legilatif, yang bangkit adalah kelompok rakyat yang tak memilih (orang bilang golput). Coba, sekitar 49% betul-betul memilih tak menggunakan hak pilih. Sementara sekitar 12% karena tidak tercantum di daftar pemilih tetap.

Makna 49%, Sobat, mengandung arti, kelompok inilah pemenang pemilu legislatif yang sebenarnya. Lebih jauh, kelompok ini memiliki kesadaran kritis menolak gombalisasi dari partai-partai yang dikuasai orang-orang haus kuasa, serta para birokrat yang takabur.

Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, lebih 2000 tahun silam melawan gombalisasi dari para pemimpin (termasuk pemimpin agama) Yahudi yang lebih mementingkan kekuasaan, mengubah pesan kitab suci menjadi doktrin yang justru menindas rakyat kecil.

Karena itu, di satu kesempatan membaca Kitab Suci di Synagoge (rumah ibadah agama Yahudi), Yesus membaca gulungan Kitab Nabi Yesaya (60:1-2), seperti yang dilaporkan penulis Injil Lukas (4 : 18-19); ”Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab itu, Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan Tahun Rahmat Tuhan telah datang?”

Begitu. Jadi Yesus berpihak pada seluruh rakyat yang terpinggirkan. Dari sana Ia menyampaikan kabar baik (Injil) sebagai berita pembebasan atau perubahan total. Tentu saja para pemimpin agama Yahudi yang sudah berkolaborasi dengan raja boneka Herodes dan Gubernur Romawi (sang penjajah) Pontius Pilatus, tersinggung berat, akhirnya marah besar dan menyalibkan Yesus.

Umat Kristiani mengimani Yesus yang disalibkan, mati dan dikuburkan itu, bangkit pada hari ketiga, yang kemudian di rayakan sebagai Hari Raya Paskah. Hari Kenaikan berlangsung 40 hari setelah Hari Raya Paskah.

Pada masa 40 hari itu, menurut beberapa tafsiran teolog, Yesus melakukan pengorganisasian kembali murid-murid-Nya yang porak poranda pada saat Ia disalibkan. Kalau istilah partai sekarang, Ia memantapkan kaderisasi, agar para murid tetap setia kepada Injil, Kabar Baik tentang Pembebasan dari ketidakadilan, karena itu selalu berpihak kepada rakyat kecil.

Para murid harus memiliki bela rasa kepada kaum tertindas dan berjuang untuk perubahan ke arah lebih baik seiring dengan kehendak Allah.

Jika dilirik dari sistem politik kiwari, sikap Yesus seperti ini adalah sikap anti mapan, sikap kiri. Karena ia menentang pemimpin agama yang senang jadi nabi istana.

Nah, bila saat ini, di sini, di Indonesia kita berefleksi di mana sebenarnya posisi institusi agama dan para pemimpinnya?

Apakah di pihak rakyat tertindas seperti sikap Yesus, atau memilih tempat aman di pihak kaum penindas (pada era Yesus, Kaum Farisi).

Yang jelas, rakyat sudah bangkit dari nina bobo para politisi, yang mengumbar janji-janji muluk setiap pemilu. Dan rakyat pasti naik kelas, menjadi lebih jeli untuk memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bela rasa kepada penderitaan rakyat. Kalau golput semakin naik pada pemilihan presiden, jangan salahkan rakyat.

Itu berarti, belum ada pemimpin yang cocok dengan hati rakyat, atau karena sistem politik ini tidak memberi peluang majunya kaum muda untuk memimpin bangsa. Jangan lupa, Sobat, Yesus yang historis lebih 2000 tahun silam, adalah orang muda yang penuh semangat namun bijak. Usianya sekitar 30-an tahun.

Selamat merayakan Mi’raj Isa Al-Masih.

Shalom.

Arthur J. Horoni

Masa kampanye pemilu yang baru saja berakhir itu, masih merupakan babak awal dari keriaan politik yang sudah dan akan berlangsung sepanjang 2009 ini. Rasa was-was masih menenuhi perasaan banyak orang, baik mereka yang aktif dalam keriaan maupun mereka yang tidak peduli. Namun setidaknya ada rasa syukur terbersit, kampanye pemilu yang dikhawatirkan bakal diwarnai rangkaian keributan itu, ternyata berlangsung damai. Kalaupun ada kekisruhan di sana-sini, kekisruhan itu taklah mengakibatkan kerusuhan.

Suasana seperti itulah, minimal, yang diharapkan akan berlangsung pada hari pemungutan suara dan hari-hari sesudahnya, sampai berujung pada terpilihnya seorang presiden dan wakil presiden, September mendatang. Rakyat, walau bagaimana pun, sudah sangat lelah dengan rangkaian peristiwa politik yang wajib mereka ikuti. Mulai dari pemilihan Kepala Desa, pemilihan Bupati dan Gubernur, yang tak jarang berbuntut pertikaian. Jadi, tak perlulah kelelahan itu ditambah lagi dengan keributan.

Terlalu panjang peristiwa-peristiwa politik yang harus dilalui warga negara RI, sampai-sampai hampir tak ada hari tanpa keriuhan politik. Sementara beban kehidupan semakin menekan, semakin tak mampu membuat rakyat bernapas lega. Sehingga wajarlah bila pada peristiwa pemilu kali ini, semakin banyak saja warga masyarakat yang tampak tidak peduli dengan keramaian kampanye. Mereka tetap menjalankan kegiatan kesehariannya, tanpa sedikit pun merasa tertarik untuk ikut berkampanye. Ini merupakan gambaran masyarakat yang sudah lelah dan kesal dengan politik.

Kelelahan dan kekesalan masyarakat dengan hiruk-pikuk politik itu, kian bertambah begitu menyaksikan tingkah polah para caleg dalam mengiklankan diri mereka. Caleg-caleg yang sebagian besar tidak dikenal masyarakat itu, berlomba mengemis suara dengan segala cara. Berjanji akan menjadi pembela rakyat jika kelak mereka terpilih. Padahal rakyat tahu, mereka sekadar berjuang mencari pekerjaan berpenghasilan tinggi, dan akan segera melupakan rakyat bila mereka sudah bertengger di gedung parlemen.

Dan, pada hari pemungutan suara nanti, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Mungkin saja jumlah golput akan semakin banyak, tetapi mungkin juga sebaliknya. Mungkin pula akan terjadi saling tuduh berbuat curang di antara para peserta pemilu, dan yang kalah tidak mau mengaku kalah. Tetapi saya kira siapa pun berharap, semua proses itu akan berlangsung aman dan damai. Mereka yang menang tidak akan “mentang-mentang” dan yang kalah tidak perlu berang, pun tidak perlu masuk ke rumah sakit jiwa.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

Istilah “ayam potong” yang digunakan dosen tersebut, memang sangat tepat. Mengingat di negeri ini, agama (terutama agama Islam yang dipeluk mayoritas penduduk) selalu saja dijadikan komoditas pada setiap peristiwa politik.

Agama “dipotong” beramai-ramai, untuk kemudian dihidangkan dagingnya sebagai camilan rakyat yang — anehnya — selalu saja dilahap dengan penuh semangat. Padahal sebenarnya rakyat sedang dibohongi oleh kelompok-kelompok politik yang memperalat agama, untuk kepentingan mereka.

Selain dijadikan ayam potong, sering pula agama dijadikan “pentungan”. Alat pukul untuk menghajar kelompok-kelompok masyarakat yang tidak disukai kelompok tertentu. Atau alat untuk menekan dan menakut-nakuti umat, agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Terlalu banyak jika dirinci satu per satu, kapan dan seperti apa agama diperalat untuk kepentingan politik. Saya hanya akan memberikan beberapa contoh yang terjadi pada era reformasi. Misalnya, sebagian ulama pernah mengeluarkan fatwa untuk tidak memilih calon presiden berjenis kelamin perempuan, karena perempuan dianggap tidak akan mampu berbuat adil sebagai pemimpin.

Fatwa yang sangat bernuansa jender ini, dikeluarkan untuk menjegal Megawati yang mengajukan diri sebagai calon presiden. Tetapi tak lama kemudian, fatwa ini dicabut. Umat diperbolehkan memilih calon presiden perempuan dengan alasan darurat, dan jika dipandang lebih banyak manfaatnya ketimbang mudaratnya.

Masih dalam upaya menjegal Megawati, beberapa ulama pernah meminta umat Islam Indonesia untuk tidak memilih calon pemimpin yang “tidak jelas agamanya”. Fatwa ini muncul gara-gara Megawati ikut menghadiri ritual agama Hindu Darma, di salah satu pura di pulau Dewata. Namun fatwa ini pun raib diterbangkan angin setelah para pendukung Megawati menyatakan bahwa Mbak Mega adalah seorang muslimah tulen, apalagi setelah Ketua Umum PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) ini berangkat ke Tanah Suci untuk beribadah haji.

K.H. Abdurrahman Wahid pun pernah “meminjam” agama untuk mempertahankan kekuasaannya, ketika ia masih menjadi presiden. Sebagian ulama NU (Nahdlatul Ulama) atau lebih tepatnya para ulama PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) mengeluarkan fatwa bughot yang berarti makar, bagi lawan-lawan politiknya yang menghendaki agar Gus Dur turun dari kursi kepresidenan.

Dan, belakangan, tiba-tiba saja MUI (Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa haram, bagi umat Islam yang tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golput (golongan putih) pada Pemilu 2009. Sebenarnya, fatwa MUI ini tidak muncul secara tiba-tiba alias tidak perlu mengagetkan, karena sebelumnya beberapa politisi yang tampaknya khawatir partainya tidak jadi pemenang dalam Pemilu, mengojok-ojok MUI agar segera mengeluarkan fatwa haram bagi golput.

Salah satu politisi yang pernah mengimbau MUI agar mengeluarkan fatwa haram bagi golput itu, adalah Ketua MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Hidayat Nur Wahid. Walau kemudian dibantahnya.

Dari beberapa contoh di atas, muncul kesan (paling tidak, kesan saya pribadi) bahwa sebagian ulama Islam di Indonesia, sangat gampang diombang-ambingkan berbagai kepentingan politik. Atau, jangan-jangan, ulama-ulama itu sebenarnya adalah para politisi. Pada gilirannya, umatlah yang kemudian dibuat kebingungan oleh fatwa-fatwa tersebut.

Saya jadi teringat Cak Nur (almarhum Nurcholish Madjid) yang selalu menganjurkan umat Islam Indonesia agar memisahkan agama dengan politik. Slogannya yang terkenal: “Islam Yes, Partai Islam No” mengandung harapan agar agama tidak diperalat untuk kepentingan politik.

Namun kemudian banyak ulama yang marah dengan anjuran seperti itu. Agama Islam, menurut mereka, tidak bisa dipisahkan dari politik. Lalu mereka pun merujuk pada kepemimpinan Rasulullah Muhamad SAW di Madinah, yang menata kehidupan masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Tetapi mereka lupa bahwa Rasulullah tidak pernah memperalat ajaran Islam untuk kepentingan dirinya, melainkan untuk kemaslahatan umat secara keseluruhan.

Ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, justru berhasil membuat umat tidak terpecah belah. Tetapi perhatikanlah fatwa-fatwa yang dikeluarkan para ulama Indonesia. Fatwa-fatwa bernuansa politik yang mereka luncurkan, seringkali membuat umat berpuak-puak, saling mencurigai, saling bermusuhan, saling membenci. Bahkan ada fatwa MUI yang membuat kelompok-kelompok tertentu merasa berhak melakukan tindakan anarki, terhadap kelompok masyarakat yang tidak sepaham dengan mereka.

Untungnya, masyarakat Indonesia pada umumnya, kini sudah menjadi semakin dewasa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI, ataupun fatwa yang dikeluarkan kelompok-kelompok ulama lainnya, tidak serta-merta diterima secara taklid (tanpa reserve). Ironisnya, lama-kelamaan, sikap kritis masyarakat ini bisa membuat para ulama kehilangan legitimasi. Sekarang saja, tak sedikit anggota masyarakat yang menjadikan fatwa pengharaman golput sebagai bahan tertawaan. Malahan tak sedikit pula yang melontarkan tanya, apakah MUI “kurang kerjaan”?

Billy Soemawisastra