Sekitar 20 kelompok petani di Sumatera Utara, antara lain Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI), Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI), Perjuangan Petani Asahan (PETA), Politik Rakyat Miskin (PRM), Kelompok Tani Bandar Rejo (KTBR), Kelompok Tani Labuhan Batu Utara (Labura), Kelompok Tani Dolok Sagala, Kelompok Tani Paya Bagas Sergei, Serikat Tani Nasional Sumut (STN), Kelompok Tani Pandumaan Humbahas, membentuk  Forum Reforma Agraria (FRA), Kamis 14 Januari 2010 di Aula Senat Universitas Darma Agung, Medan.

FRA bermaksud menyatukan perjuangan kelompok-kelompok tani untuk memenangkan sengketa tanah yang mereka hadapi. Sengketa tanah itu terjadi antara lain di Kabupaten Langkat, Deliserdang, Serdang Bedagei, Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu, dan Kabupaten Labuhan Batu Utara.  Rakyat berhadapan dengan perkebunan milik swasta maupun BUMN.

Forum ini merupakan tindak lanjut seusai seminar sehari “Reforma Agraria & Kedaulatan Pangan” yang diikuti sekitar 130 orang petani dan diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta, CPE Medan, FUTASI Pematangsiantar bekerjasama dengan Universitas Darma Agung (UDA) Medan.

Dalam seminar ini 3 pembicara telah tampil yakni Idham Arsyad, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria, Agustiana, Sekjen Serikat Petani Pasundan dan anggota Dewan Nasional KPA, serta Marihot Gultom, Ketua FUTASI. Idham Arsyad menekankan perjuangan menggulirkan pembaharuan agrarian adalah perjuangan rakyat untuk menguasai alat produksi pertanian sehingga mampu mengubah kebijakan yang tidak pro rakyat.

Menurut dia, kebijakan-kebijakan pro rakyat akan semakin banyak diterbitkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II, antara lain menyangkut penguasaan lahan untuk kepentingan umum yang akan merugikan petani. Kebijakan-kebijakan itu akan lebih memihak pengusaha-pengusaha perkebunan swasta maupun BUMN.

Untuk itu rakyat harus menduduki tanah, memperkuat organisasi rakyat, melakukan perlawanan terus menerus. KPA akan membantu memfasilitasi organisasi-organisasi rakyat dalam melakukan advokasi untuk memenangkan sengketa pertanahan. Namun rakyat yang terorganisasikan yang mampu memperjuangkan cita-citanya. Kalau perlu jangan menggunakan jalur hukum karena rakyat akan selalu kalah. Tujuan utama dari pembaruan agrarian adalah agar wajah perkebunan kita berubah 180 derajat: dari perkebunan kolonial ke perkebunan rakyat.

Reforma agraria, menurut Agustiana adalah perjuangan kaum tani yang bertujuan meningkatkan harkat derajat kehidupan dan penghidupan rakyat tani Indonesia pedesaan untuk bersama-sama dengan sektor lain untuk membangun masyarakat yang berkeadilan.

Tanah menjadi sumber dan sebagai tiang untuk kehidupan dan penghidupan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat terutama yang sebagian besar tinggal di kampung-kampung, namun yang terjadi sampai hari ini keberpihakan Negara masih jauh dari harapan petani penggarap untuk memperoleh keadilan yang merata. Tujuan pembaruan agrarian adalah untuk membangun susunan masyarakat  yang lebih adil dan memberikan manfaat yang nyata dan menjadikan reforma agraria kebijakan sosial (pemerataan) dan bukan kebijakan ekonomi (produksi).

Seiring dengan itu, Marihot Gultom berujar, apa yang disampaikan Idham Arsyad dan Agustiana hanya akan menjadi wacana yang menggetarkan hati tapi tidak ada hasilnya kalau petani tidak bersatu untuk berjuang bersama-sama. Tidak ada pilihan lain, konsolidasi organisasi petani yang berdaulat dan demokratis,  membentuk jaringan, baik di daerah, secara nasional kalau perlu secara internasional, dan terus menerus melakukan perlawanan terhadap perkebunan yang selalu merugi. Duduki lahan, tanami dan pertahankan.

Aksi Petani Tak Bertanah 2010

Pada 14 Februari 2010, jaringan Forum Reforma Agraria (FRA) melanjutkan melakukan pertemuan bulanan sebagai hasil dari pertemuan 14 Januari 2010. Pertemuan diselenggarakan di Markas Besar BPRPI di  Kampung Secanggang,  Stabat,  Kabupaten Langkat.

Di tempat ini salah satu kelompok tani dari BPRPI sejumlah + 100 KK menguasai 125 ha tanah eks perkebunan PTP. Hadir dalam pertemuan jaringan yang berlangsung di Aula Petani bertingkat dua (Rumah Panggung Melayu) sekitar lebih 100 orang petani tak bertanah laki-laki dan perempuan dari beberapa daerah di Sumatera Utara antara lain, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Labuhan Batu Utara dan Kota Pematangsiantar.

Mereka merencanakan aksi-aksi yang dapat dilakukan oleh petani tak bertanah secara sendirian maupun berjaringan dengan masyarakat sipil lainnya seperti masyarakat adat, nelayan pesisir pantai dan buruh sepanjang tahun 2010.

Aksi-aksi itu antara lain, pada 17 Maret 2010 petani tak bertanah akan bergabung dengan Aliansi Masyarakat Adat  Nasional (AMAN) memperingati Hari Ulang Tahun AMAN. Mereka akan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat atas kelangsungan kehidupan penguasaan tanah, kebebasan berpendapat, kesempatan kerja dan keamanan sebagai hak-hak manusia. Sementara itu, sejak 17 Februari 2010, Kelompok Petani Tak Bertanah di Desa Sukarame Dalam, Kab Labuhan Batu Utara telah menduduki kembali tanah mereka yang dikuasai secara illegal oleh PT Sawita Leidong Jaya.

Sekitar 100 kk petani tak bertanah Labura didukung oleh Forum Tani Sejahtera Indonesia (FUTASI) Pematangsiantar menduduki 250 ha tanah di kawasan itu. Mereka membangun gubuk-gubuk/tenda plastik sebagai pemukiman sementara. Pada 27 Maret 2010 kelompok ini mempersiapkan diri sebagai tuan rumah pertemuan berbagai kelompok petani tak bertanah yang tergabung dalam Forum Reforma Agraria Sumatera Utara.

FRA juga berencana akan bergabung dalam aksi buruh menyambut 1 Mei 2010 sebagai Hari Buruh Internasional. Diusulkan juga dalam pertemuan agar kelompok-kelompok petani tak bertanah segera mengajak buruh perkebunan untuk bergabung dalam perjuangan pembaharuan agrarian. Agar buruh tidak pensiun sebagai kuli saja dengan pendapatan yang tidak layak tetapi dapat memiliki tanah sendiri.

Direncanakan aksi-aksi Petani Tak Bertanah Sumatera Utara akan bermuara dalam Aksi Samudra (Besar) pada peringatan hari ulang Tahun UUPA ke 50, 24 September 2010. Harun bin Afnawi Nuh dan Marihot Gultom sebagai inisiator FRA menjelaskan forum ini juga akan segera menerbitkan media komunikasi sebagai perekat kerjasama.

Arthur John Horoni & Setyawati Oetama

Tulisan ini merupakan catatan perjalanan Arthur J. Horoni, yang pada pertengahan hingga penghujung Maret 2009, berkunjung ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Arthur ke wilayah ini, sebenarnya hanya untuk menemui para alumni pelatihan rakyat. Pelatihan yang sering diselenggarakan oleh Pelayanan Masyarakat Kota – Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) Jakarta di berbagai daerah. Namun Arthur ternyata “disambut” Papua yang tengah (kembali) bergejolak, menuntut keadilan. Catatan perjalanan yang cukup panjang ini, kami bagi menjadi dua bagian.

Tanah Papua Zona Darurat, Bebaskan Rakyat Papua Barat dari Ancaman Militerisme, itulah bunyi spanduk yang diusung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika berdemo di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Jayapura, Selasa, 10 Maret 2009. Spanduk lainnya yang dihiasi gambar bendera Bintang Kejora bertuliskan: Tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Tak pelak, di saat RI sibuk menghadapi pemilihan umum 2009, rakyat Papua melontarkan berbagai gugatan kritis atas ketidakadilan yang menimpa mereka.

Spanduk-spanduk para demonstran itu juga berbunyi: Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik, Otsus Makar dan Segera Referendum.Salah seorang orator dalam demo berseru, ”Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu, rakyat Papua harus merdeka!” Hal itu dilaporkan koran Radar Sorong, Rabu, 11 Maret 2009.

Di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, keinginan polisi untuk berdialog dengan massa dari Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang beberapa waktu lalu menggelar demo, ditanggapi positif. Yan Christian Warinussy, SH, pengacara dari Ketua DAP Barnabas Mandacan dan Ketua Komite Nasional Pemuda Papua, Jhon Waijo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar menyatakan, dialog yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan tersangka sah-sah saja. Itu penting dilakukan agar tak terjadi kesalahpahaman (Radar Sorong, Rabu 11 Maret 2009).

Namun, dalam perkembangan kasus itu, Ketua DAP telah membantah 10 barang bukti yang disodorkan polisi (Cahaya Papua, Jum’at, 13 Maret 2009). Barnabas Mandacan mengaku tak mengenali 10 barang bukti yang dimaksud, antara lain, surat pemberitahuan kegiatan perayaan HUT Bangsa Papua Barat 1 Desember 2008, seruan dari Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), dan surat Deklarasi Papua Barat. Di sisi lain, John Warijo cuma mengakui tiga dari sepuluh barang bukti. Oleh kenyataan tersebut, Yan Christian Warinussy meminta ketegasan pihak kepolisian untuk serius menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan.

Di tengah situasi itu, KSU Teresa, kelompok perempuan di kawasan Sanggeng, Manokwari yang dipimpin Merry Warinussy SH, masih menggeliat. Bertemu sang ketua di warung kelontong di Sanggeng itu, ada kisah tentang kampanye terselubung partai tertentu di antara ibu-ibu anggota kelompok. Di tengah pertemuan para tetangga bisa saya membonceng pesan sponsor.

Merry telah menyelesaikan kuliah hukumnya di Malang dan kini bermaksud melanjutkan ke bidang studi notaris. Kelompok KSU Teresa pernah terlibat dalam Lokakarya Capacity Building Organisasi Perempuan Papua yang diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) pada Oktober 2006 dan Desember 2007, atas dukungan Kairos, Canada.

Kabupaten Teluk Bintuni: Rakyat Sebyar Menggugat BP Tangguh

Kabupaten Teluk Bintuni berdiri sejak 2003, luas wilayah 18.658 km², berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa. Kabupaten ini terbagi atas 10 distrik (kecamatan), 2 kelurahan dan 95 kampung (setingkat desa).

Kawasan itu kini telah menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam. Dari berbagai sumber yang dapat dilacak melalui internet, saat ini setidaknya terdapat 11 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 2 HTI (Hutan Tanaman Industri), dan 2 perusahaan tambang. Ironisnya, meskipun ada investasi asing dan domestik di industri kehutanan, perkebunan, perikanan juga eksplorasi minyak dan gas, kehidupan rakyat setempat tidak beranjak baik, bahkan hampir tak memiliki akses pada semua investasi tersebut.

Gas alam cair (Liquified Natural Oil -LNG) yang melimpah di bagian utara Teluk Bintuni adalah alasan utama pembangunan proyek Tangguh. Gas alam ini diperkirakan akan menjadi sumber bagi kebutuhan LNG global terpenting dengan sasaran pasar Korea, China dan Amerika Utara. Pemerintah Indonesia menetapkan BP Indonesia sebagai pengelola LNG ini dengan nama Proyek Tangguh. Oleh kehadiran proyek ini, sembilan desa (kampung) di wilayah Teluk Bintuni terkena dampak secara langsung (Direct Affected Village –DAV).

Kampung-kampung itu antara lain Tanah Merah, Saengga dan Onar. Kampung Tanah Merah dibeli proyek menjadi wilayah produksi, penduduknya di relokasi ke Tanah Merah Baru (TMB) dan sebagian lagi kembali ke kampung di Saengga dan Onar. Kendati BP mengklaim dirinya memiliki tanggung jawab terpadu terhadap manajemen lingkungan di seantero proyeknya seraya menggandeng komunitas lokal sebagai partner dalam pengembangan proyeknya, dampak negatif kehadiran proyek ini mulai terungkap di kawasan DAV.

Dampak itu antara lain, degradasi lingkungan oleh pembabatan hutan mangrove yang dengan sendirinya mengancam keanekaragaman hayati, ketidaksiapan warga yang direlokasi menyusun kehidupan baru, yang walau menghuni rumah cantik dari kayu seharga lebih dari Rp, 300 juta per unit, namun kehilangan mata pencaharian (petani dan nelayan), serta persoalan ganti rugi tanah yang merugikan rakyat setempat.

BP Tangguh yang konon memiliki falsafah tanggung jawab sosial, dalam pelaksanaan Proyek LNG Tangguh dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terkesan pongah. Posisi rakyat dalam proyek ini tak jelas, apakah sebagai komponen pelaku utama, atau sebatas menikmati tetesan hasil atau sekedar menjadi penonton saja. Yang jelas sebagian telah menjadi pelengkap penderita, misalnya warga kampung Tanah Merah Baru yang dijanjikan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan ketrampilan, penataan mata pencaharian sesuai rencana Program Sosial Terpadu BP Tangguh, namun kini hidup mereka merana, karena janji dicederai dusta.

Di sisi lain, proyek yang merambah kawasan daratan (onshore) di Distrik Sumuri, ternyata menyedot hasil lepas pantai (offshore) di Distrik Aranday, tanah adat suku Sebyar. Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan hak adat dari tujuh suku, yakni, Sumiri, Irarotu, Wamesa, Kuri, Sebyar, Moskona dan Soug. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada siapa seharusnya BP Tangguh membangun relasi.

Ikhwal sepak terjang BP Tangguh ini, terungkap tatkala tokoh-tokoh masyarakat Sebyar, Wamesa, pemuda Bintuni, perempuan dan warga gereja menjadi partisipan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat, 22-25 November 2008 silam. Sekitar 18 partisipan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sebagai kerjasama PMK-HKBP Jakarta dengan Sinode GKI di Tanah Papua, di gedung Gereja Sion, Sibena, Bintuni.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat saat itu, tokoh perempuan dari Sebyar, menggugat BP Tangguh yang brelaku tidak adil kepada komunitas mereka. Padahal 6 sumur gas proyek itu berada di kawasan adat suku mereka. Salah satu hasil lokakarya adalah, penguatan masyarakat adat mulai dari basis masing-masing, agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

Masyarakat Sebyar yang dipimpin antara lain oleh tokoh perempuan, Anny M. Bauw, melakukan aksi secara bertahap, dimulai dengan pembenahan kelompok, mengumpulkan informasi tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat 7 suku, antara lain uang toki (ketuk) pintu Rp 60 M, sampai kepada demonstrasi pada 10 Maret 2009. Saat itu mereka menyegel Kantor BP Tangguh di Bintuni. Berbarengan dengan penyegelan itu, kelompok lain naik longboat ke pusat LNG Tangguh. Mereka tak sempat berorasi di LNG Tangguh untuk menyampaikan aspirasi: karena dihempang aparat keamanan dengan alasan, aspirasi itu telah dibacakan oleh Ketua LMA Sebyar, Djamaluddin di Bintuni.

Tindakan Ketua LMA itu menggusarkan gerakan rakyat Sebyar, karena di luar skenario. Anny Bauw yang akrab disapa Mama Anny, menceritakan gerakan rakyat Sebyar ketika bertemu utusan PMK-HKBP Jakarta, di Bintuni, 15 maret 2009. Saat itu Mama Anny ditemani oleh Sogare, Agnes serta Octo.

Tuntutan Rakyat Sebyar terhadap BP Tangguh antara lain terungkap dalam pernyataan sikap mereka sebagai berikut: 1) Pemerintah dan pihak BP TANGGUH, BP INDONESIA, BP MIGAS harus menghormati dan menghargai Hak Adat kami orang SEBYAR/ Masyarakat Adat Suku Besar SEBYAR KEMBERANO DAMBANDO selaku pemilik Sumber Daya Alam Gas Bumi; 2) BP TANGGUH. segera pastikan pembayaran uang KETUK PINTU sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dan bukan enam milyar yang dibayarkan sebelum produksi PERDANA dilakukan;

3) Hasil 10% kotor/hari dalam triwulan dan 30 % royalty/ tahun agar setiap bulan disalurkan melalui rekening masyarakat masing-masing;4) Sebelum produksi perdana dilaksanakan, maka 10 % kotor/hari dalam triwulan dan 30 % ROYALTY/tahun haru sudah terhitung mulai tanggal pelaksanannya; 5) Kami minta BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera menjawab atau menyetujui pembagian 10 % Royalti bersih/hari dalam/triwulan dengan pernyataan hitam diatas putih bermeterai sebelum produksi perdana dilakukan;

6) BP TANGGUH BP INDONESIA BP MIGAS segera merubah dan memperbaiki nama SUMUR FURUWATA dikembalikan menjadi nama sumur NAMBUMBI dI Wilayah SEBYAR. dilihat secara fotografi daerah, wilayah FURAWATA berada dipertengahan antara diskrik BABO dan Kabupaten KAIMANA; 7) BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera merevisi kembali AMDAL. dan membuat kontruksi kerja baru sama halnya dengan kontruksi yang ada di wilayah Pantai Selatan Kampung Tanah Merah Distrik Sumur Kabupaten TELUK BINTUNI;

8) Secara transparan, kami minta kepada BP INDONESIA, BP TANGGUH BP MIGAS serta PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH untuk meninjau kembali Penandatanganan MoU yang dibuat persetujuannya di BALI; 9) Pembangunan TRAIN TIGA DAN EMPAT harus dibangun di wilayah Tanah Adat SUKU BESAR SEBYAR KEMBARANO DAMBANDO;

10) Perekrutan Tenaga Kerja secara transparan dan diutamakan Putra Putri asli SEBYAR . Sebagai Tenaga OPERATOR KILANG, STAF (Admin), dan tempat-tempat penting di perusahaan; 11) Kami mina kepada Pihak BP TANGGUH untuk menggunakan Kontraktor Lokal atau Sub Kontraktor yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI di dalam Project BP LNG SITE;

12) BP TANGGUH segera memfasilitasi biaya Pendidikan khususnya Putra/Putri Suku BESAR SEBYAR Nama dan Marga/Kerek (jelas) untuk di sekolahkan di SMK MIGAS, AK MIGAS dan Program Jenjang S1, S2, dan S3 ,di dalam Negeri maupun di Luar negeri; 13) Semua Kegiatan BP TANGGUH segera dihentikan mengenai PBM untuk sementara waktu, di LIMA KAMPUNG yang terkena dampak langsung(DAV), sebelum ada realisasi yang helas antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat SUKU BESAR KEMBERANO DAMBANDO;

14) Poin 1 sampai poin 3 harus dinyatakan dengan Perjanjian/ Pengakuan Hitam di atas PUTIH (Tertulis/Bermeterai) sebelum Produksi PERDANA dilakukan; 15) Pernyataan ini dibuat dan dijawab dalam hati ini saat Pembacaan Surat Pernyataan ini; 16) Kami Masyarakat Adat SUKU SEBYAR menyatakan dengan TEGAS segera Menghapus NAMA YAYASAN BINTUNI BERSAMA, karena tidak sesuai dengan hasil keputusan Gelar Alas Tikat Adat dI Ibu Kota Distrik ARANDAY Kabupaten TELUK BINTUNI.

Belajar dari kasus BP Tangguh itu, Pak Menci, tokoh dari suku Moskona, yang kini menjadi pelaksana ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi lebih waspada berhadapan dengan investor yang ingin mengelola pertambangan.

Di wilayah tanah ulayat Suku Muskona terdapat kawasan yang menyimpan batu bara. Terhadap investor yang tertarik kepada pertambangan batu bara itu, Suku Muskona menurut Bapak Menci menetapkan berbagai persyaratan, antara lain: rakyat harus mendapatkan pembagian saham, terlibat dalam manajemen pengelolaan serta pembagian keuntungan yang jelas. Ia juga menuntut AMDAL yang baik dan benar, serta penandatanganan MOU harus di Bintuni, bukan di Jakarta.

Arthur J. Horoni

Bila rakyat Sebyar telah bergerak menggugat BP Tangguh, komunitas Tanah Merah Baru yang hanya dibatasi pagar dengan proyek, seolah terbuang tak berdaya. Kampung Tanah Merah Baru (TMB), dibangun BP Tangguh untuk relokasi penduduk Tanah Merah Lama yang areanya dibeli Proyek LNG Tangguh. Sekitar 101 rumah dibangun di Tanah Merah Baru, kawasan yang dibeli BP dari marga Simuna, Suku Sumuri, sedangkan sebahagian lagi dibangun di Saengga (90an rumah) serta di Onar Lama dan Onar Baru (sekitar 60an rumah).

Pembangunan rumah di Saengga dan Onar atas permintaan rakyat sendiri yang lebih suka bermukim di tanah ulayat marga mereka. Tak heran bila warga Kampung TMB merasa sebagai komunitas terbuang. Mereka tak punya tanah ulayat untuk berladang, sedangkan mama-mama yang biasa menjaring udang di pantai tak bisa melakukan itu, karena dilarang oleh sekuriti proyek.

Para nelayan dan petani dalam kondisi seperti itu ibarat mati mata pencaharian. Apalagi fasilitas umum seperti air bersih yang dulu melimpah kini sering tak mengalir. Listrik juga begitu, hanya untuk malam hari. Pusat Kesehatan Masyarakat Terpadu (Pustu), lebih banyak tutup ketimbang buka, karena dokter dan paramedis lebih sering berada di Bintuni. Program Sosial Terpadu seperti yang dijanjikan BP Tangguh belum terwujud sebagaimana yang direncanakan. Yang paling mengesalkan rakyat, kesempatan kerja bagi rakyat Papua sangat terbatas.

Kebanyakan pemuda Papua hanya menjadi sekuriti. Seorang pemuda Papua yang pernah bekerja di proyek namun kini telah di-PHK berkisah, sistem perekrutan tenaga kerja sangat tidak adil. Bila orang dari suku tertentu di luar Papua menempati suatu jabatan maka ia akan mengajak komunitasnya untuk bekerja. Alasan orang Papua tak punya skill pun dibantah pemuda ini. Orang Papua juga mampu. ”Masa orang cungkel tanah saja mesti bawa dari Jawa,” katanya kesal.

Ibu Eva yang hadir dalam diskusi bersama PMK-HKBP di TMB, 19 Maret 2009, menyatakan, kendati TMB termasuk kawasan yang ditimpa dampak langsung LNG Tangguh (DAV), namun masyarakatnya tidak mendapatkan kesempatan bekerja di proyek itu. Apalagi kaum perempuan. ”Kami cari pekerjaan setengah mati tapi kalau speed masuk, itu pasti membawa rombongan dari luar, masuk kerja,” tutur ibu Eva, gusar.

Ada masalah lain menurut cerita seorang pemuda. BP tak boleh mendirikan rumah ibadah di dalam kompleks proyek. Karena itu rumah ibadah yang bagus: mesjid, gereja katolik dan gereja protestan dibangun di TMB. Diharapkan karyawan beribadah di TMB agar terjadi interaksi dengan masyarakat. Ternyata BP menyelenggarakan persekutuan Oikoumene di LNG Tangguh. Sudah begitu, kisah sang pemuda, tak jelas ke mana kolekte (uang yang dikumpulkan saat ibadah) disetor.

Persekutuan ini juga lebih suka mengundang pendeta dari luar Papua untuk berkhotbah di LNG Tangguh, konon dengan honorarium yang besar sampai jutaan rupiah sedangkan kalau pendeta setempat paling Rp 300 ribu. ” Entah kenapa, firman Tuhan dari Jawa dengan firman Tuhan dari Papua, beda harganya, ” tutur si pemuda.

Seorang ibu memrotes keberadaan koperasi kampung yang dikelola oleh staf BP. ”Ini koperasi masyarakat atau milik LNG. Kenapa orang BP yang mengelola koperasi itu,” protes sang ibu. Ibu Eva, sang guru, bernostalgia saat pertama jadi penghuni TMB, ”Pertama kali kami pindah dari kampung lama ke kampung baru sungguh senang. Makan dikasih, air mengalir siang dan malam. Lampu menyala dua puluh empat jam. Itu cuma berlangsung hampir dua tahun.”

”Jadi pertama kali kami manja, karena semua tersedia. Ada pelatihan untuk ekonomi, pertanian, perikanan. Tapi cuma sampai di situ, bentuk pelatihan saja, tak ada kelanjutannya,” kata Pak Gerardus Sabandafa, Guru Jemaat, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dan anggota Komite Perjuangan Rakyat untuk Hak Rakyat. Pendeknya, rakyat sekarang mulai sadar, apa yang disediakan oleh BP dulu itu, hanyalah upaya untuk menunjukkan mereka telah melaksanakan program sosial sesuai kepentingan perusahaan.

Masalahnya apakah rakyat di TMB mau menerima nasib keterpurukan mereka sebagai takdir? Atau ingin melakukan upaya-upaya untuk perubahan. Para sobat yang berkumpul dalam diskusi di rumah Ibu Eva jelas inginkan ada perubahan. Bagi Pdt. F Kawab, dari GKI-TP jemaat TMB, rakyat perlu duduk bersama, memahami situasi yang tengah mereka hadapi, selanjutnya membangun kesadaran bersama untuk bertindak.

Ada banyak masalah yang dihadapi: kesiapan warga masuk dalam situasi yang berbeda sama sekali antara suasana kehidupan lama dan baru, yang tak pelak mengundang berbagai kejutan. Lantas keadaan dari mayoritas warga yang dulu petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian, ketertinggalan warga setempat bersaing dengan pendatang yang lebih trampil dalam mengembangkan usaha-usaha dagang, tak adanya lahan untuk berladang, sampai kepada gejala konsumerisme yang melanda.

Untuk itu, Pak Kawab senantiasa mengingatkan warga melalui pertemuan-pertemuan ibadah agar persoalan bersama dibicarakan beradasarkan kearifan lokal: musyawarah tiga tungku. Itulah dialog antara pemuka adat, agama dan pemerintah. Dimulai dari komunitas kampung, sampai ke tingkat atas. Musyawarah harus dimulai dari rakyat. Kesadaran untuk berubah harus menjadi gerak dari rakyat sendiri, bukan datang dari kepentingan pihak luar, misalnya para aktivis LSM.

Banyak aktivis LSM yang datang ke TMB, menurutnya, ujung-ujungnya menjadi mitra LNG Tangguh. Karena itu Pdt. Kawab mendukung upaya bagi penguatan masyarakat adat, agar mereka mampu mengurus dirinya sendiri. Petrus Simuna, warga Saengga sepakat dengan upaya penguatan rakyat. Ia kagum atas perjuangan rakyat Sebyar dan berharap akan menular kepada suku-suku yang lain. Ia merindukan adanya gerakan bersama di Teluk Bintuni untuk menanggapi masuknya berbagai investor ke kawasan yang kaya SDA itu.

Adapun Pdt. Buce Corlinus dari Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), mendukung kegiatan penguatan masyarakat adat, agar mampu berperan memperjuangkan hak-haknya. Ia prihatin mengamati nasib buruh di perusahaan-perusahaan di kawasan T.Bintuni yang di PHK secara sepihak. Sudah begitu upah mereka rendah, jaminan sosial nihil.

Ia juga gusar oleh ulah BP Tangguh yang membuat pagar memisahkan area perusahaan dengan Kampung TMB. Padahal, menurut Corlinus, kalau pagar dibuka, akan terjadi pergaulan dan hubungan yang saling menguntungkan antara karyawan dengan masyarakat. “Kalau karyawan berbelanja di pasar kampung, ekonomi rakyat akan berkembang,” katanya yakin.

Mengamati ulah BP Tangguh yang nampaknya kurang memperdulikan rakyat TMB, Pak Sabandafa, Pak Kawab serta warga setempat, mulai memperbincangkan pilihan terobosan : transmigrasi lokal ke kampung yang berupa tanah ulayat di dekat Tofoi (Kelapa Dua). Menurut Ketua Jemaat GKI-TP Tanah Merah Baru itu, masyarakat menyediakan tanah ulayat menjadi kampung, sedangkan Pemda memfasilitasi pembangunan rumah. Rumah-rumah di TMB bisa saja dikontrakkan.

Di tanah yang baru itu, lahan untuk berladang terhampar luas dan laut tak dibatasi jembatan BP Tangguh. Jadi, para mama yang trampil menjaring udang dan kepiting di bibir pantai, bisa menunjukkan kebolehannya lagi. Jadi, belajar dari catatan ini, terasa lebih yakin untuk menyatakan, Tanah Papua sebagai Zona Darurat. Wah !!

Arthur J. Horoni