Puncaknya, ya kemarin itu, tanggal 17 Agustus 2009. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan mulai dari Istana Negara hingga kantor-kantor gubernur, bupati, camat, lurah, bahkan sampai di kedalaman lautan, puncak gunung dan perut bumi. Alhamdulillah, Indonesia ternyata masih ada. Merah Putih masih berkibar dan dicintai seluruh warga negara. Meski sehari sebelumnya, di sebuah gedung megah di Senayan Jakarta, para wakil rakyat dan kepala negaranya sempat lupa mengumandangkan lagu keramat hasil gubahan almarhum WR Supratman itu, dalam suatu acara kenegaraan.

Kemegahan memperingati hari kemerdekaan, memang selalu berulang setiap tahun. Tetapi peringatan yang berlangsung kemarin, terasa lebih dalam nuansa keharuannya, karena beberapa saat sebelumnya, Bumi Pertiwi dirundung tragedi yang juga selalu datang berulang, mengoyak ketentraman yang ternyata masih impian. Tragedi itu adalah serangan teroris berupa pemboman oleh para pelaku bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott, Mega Kuningan, Jakarta.

Tragedi ini bisa terjadi lagi di saat-saat yang tidak terduga, karena jaringan para pelaku pemboman (terutama para perancangnya) masih belum bisa diberangus hingga ke akar-akarnya. Apalagi konon para teroris itu telah berhasil merekrut sejumlah anak muda untuk menjadi ”pengantin” alias pembom bunuh diri, yang bisa meledakkan diri sewaktu-waktu. Kalau itu terjadi lagi, aparat keamanan (lagi-lagi) akan merasa kecolongan.

Jika benar bahwa para pembom bunuh diri itu rela meledakkan diri karena alasan agama: ingin mati syahid agar langsung masuk surga dan langsung pula bertemu dengan Allah, maka yang harus merasa paling kecolongan sebenarnya adalah para ulama Islam, karena tak ada satu ayat pun dalam Al-Quran, dan satu pun Sabda Rasulullah Muhammad SAWW (Al-Hadits), yang membenarkan ataupun memerintahkan tindakan bunuh diri untuk alasan apa pun. Terlebih lagi jika perbuatan tersebut dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Itu artinya, tuntunan hakiki agama Islam yang hakikatnya cinta damai, tidak pernah sampai kepada sejumlah anak muda yang rela meledakkan diri untuk mendapatkan liputan media.

Bila tuntunan agama tidak sampai kepada umat, atau tuntunan agama itu disalahartikan oleh sebagian orang, lantas siapa yang pantas disalahkan? Tentunya para ulama. Lalu ke mana para ulama selama ini? Pemboman demi pemboman di bumi Indonesia ini terjadi sejak tahun 2000, diawali dengan peledakkan sejumlah gereja. Waktu itu, masyarakat masih meraba-raba siapa pelakunya. Tetapi sejak bom bali pertama di tahun 2002, kalangan intelejen mulai menjelaskan bahwa para pembom alias para teroris itu berasal dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang berpusat di Malaysia dan berafiliasi pada organisasi Al-Qaidah.

Di Indonesia, gerakan JI semakin memperoleh kekuatan karena bersinggungan, bahkan berakrab-ria dengan sempalan gerakan NII (Negara Islam Indonesia). Mengapa kelompok JI akrab dengan gerakan NII? Karena sesungguhnya, para pendiri JI adalah tokoh-tokoh NII yang melarikan diri ke Malaysia, untuk menghindari incaran pemerintah Orde Baru.

Pada peristiwa bom Bali 2002 itu pulalah, masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan pada suicide bombers, alias para pembom bunuh diri. Sesuatu yang sebelumnya hanya kita dengar terdapat di Timur Tengah. Maka jelaslah bahwa perilaku pembom bunuh diri, adalah perilaku impor. Bukan perilaku khas Indonesia.

Walau demikian tak pernah kita dengar upaya para ulama untuk mendekati umatnya di berbagai pelosok negeri, guna menjelaskan bahwa tindakan terorisme (termasuk aksi bom bunuh diri) adalah tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Yang muncul kemudian hanyalah sikap saling-mencurigai, beredarnya berbagai versi teori konspirasi, dan akhirnya keluhan dari sejumlah tokoh organisasi massa Islam yang mengaku bahwa sebagian mesjid-mesjidnya, sekolah-sekolahnya, pesantren-pesantrennya, mulai disusupi atau diakuisisi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras.

Anehnya, meski musuh sudah masuk ke dalam rumah, masih banyak para ulama yang tetap ”berasyik-ma’syuk” dengan partai-partai politik. Ikut dukung-mendukung hingga tahapan pemilihan presiden, dan tanpa malu-malu membawa nama besar organisasi keagamaan untuk kepentingan politik. Ujung-ujungnya tentu saja pembagian kekuasaan. Lalu mereka ikut terperangah ketika bom, lagi-lagi meledak, di Mega Kuningan.

Dulu gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) berhasil diberangus karena kerja sama yang erat antara ulama, umara (pemerintah) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Begitu pula gerakan komunisme. Mengapa sekarang kerja sama itu sulit diwujudkan? Itu lantaran (bahkan) para ulama pun tak lagi bersatu seperti dulu. Kepentingan politik praktis telah membuat mereka semakin berpuak-puak, sehingga lupa pada bahaya laten di sekitarnya, yakni terorisme.

Seperti telah disinggung di atas, gerakan terorisme di Indonesia, sedikit banyak bersinggungan dengan gerakan NII, atau keturunan (baca: kader) para penggerak DI/TII yang – karena organisasinya dinyatakan terlarang – mengendap-endap di ”bawah tanah”. Di antara mereka, kata pengamat gerakan Islam, Al Chaidar, ada yang moderat alias tidak menyetujui jalan kekerasan. Mereka yang moderat ini sebenarnya bisa didekati oleh para ulama, umara dan aparat keamanan, sehingga bisa diajak kerja sama untuk menghambat gerakan sayap radikal, guna mencegah aksi-aksi terorisme.

Walhasil, memang dibutuhkan kesatuan langkah dari semua pihak yang mencintai negeri ini, untuk bahu-membahu mencegah dan memberantas terorisme. Selain gerakan kejar dan tangkap yang dilakukan aparat keamanan terhadap para pelaku terorisme, juga diperlukan gerakan penyadaran masyarakat atas bahaya terorisme, termasuk melakukan persuasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang rentan akan ajakan para teroris. Dan, ini merupakan tugas para ulama. Pun, tentu saja, tugas umara.

Semoga pula kemeriahan memperingati hari kemerdekaan RI yang berlangsung kemarin, tidak membuat masyarakat lupa akan ancaman terorisme yang selalu membayang-bayangi ketentraman negeri ini.

Billy Soemawisastra

[Tulisan ini juga dapat dilihat di www.liputan6.com]

“Pernyataan SBY yang mengaitkan Bom Mega Kuningan dengan Ketidakpuasan hasil Pilpres adalah bentuk kepanikan yang sangat emosional dan tendensius, sekaligus provokatif dan gegabah. Bahkan terlalu bodoh, karena jika SBY bisa berasumsi bahwa Bom tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan pihak tertentu terhadap hasil Pilpres, maka pihak lain pun bisa berasumsi sebaliknya bahwa Bom tersebut sebagai upaya pengalihan perhatian untuk menutupi kecurangan Pilpres, sekaligus sebagai upaya beri kesan terzalimi agar dapat simpati rakyat sebagaimana kebiasaan SBY selama ini.

Artinya, jika Bom tersebut dipolitisir, maka siapapun bisa dituduh dengan motifnya masing-masing, termasuk SBY sekalipun. Karena itu, STOP segala bentuk asumsi, dan serahkan saja kepada pengusutan, penyelidikan dan penyidikan yang berwenang. Jalankan proses hukum yang tegas & jelas, serta jujur & adil. Yang jelas kita mengecam keras Bom tersebut siapapun pelakunya dan apapun motif & alasannya. Apalagi dilakukan di bulan Rajab yang merupakan salah satu dari empat bulan suci yang diharamkan terjadi pertumpahan darah.

Pelakunya mesti dicari, ditangkap, diadili & dihukum yang setimpal. Bukan saja karena jatuhnya korban nyawa ataupun luka, serta menebar rasa takut secara meluas di tengah masyarakat, tapi juga di saat suhu politik memanas, maka Bom tersebut bisa menjadi pemantik adu domba antar-anak bangsa sehingga bisa terjadi perang saudara, dan di saat ekonomi negeri sedang ambruk dengan total utang 1700 trilyun rupiah, maka Bom tersebut juga bisa buat negeri collaps. Ayo, STOP TEROR BOM! Lawan segala kejahatan kemanusiaan! Tegakkan hukum dan keadilan!”

Tentu saja bukan hanya saya yang mendapat SMS serupa dari Habib Rizieq Syihab. Mungkin pula bukan hanya saya yang setuju pada isi SMS tersebut, karena apa yang diungkapkan Habib Rizieq, mewakili pikiran banyak orang. Terutama mereka yang menyaksikan pidato Presiden SBY di halaman Istana Negara, pada Jum’at sore, beberapa jam setelah peristiwa pemboman di Mega Kuningan.

Sore itu jutaan pemirsa televisi di Indonesia, disuguhi pertunjukan monolog melodramatik. Seorang aktor teater di podium kenegaraan menghiba-hiba, mengungkapkan bahwa foto dirinya menjadi sasaran latihan tembak para teroris. Lalu menyindir lawan-lawan politiknya yang konon tidak rela jika ia memimpin lagi negeri ini, tidak rela jika ia dilantik. Sesekali ia menengadah ke atas, seolah-olah mengadu kepada Kekuatan Yang Lebih Tinggi. Sering pula ia berhenti sejenak di tengah-tengah pembicaraannya, seperti menahan kesedihan, menahan tangis. Lama sekali monolog yang cenderung monoton itu dipertunjukkan di layar televisi. Tiba-tiba saja, ”Cengeng!” ujar seorang teman di sebelah saya yang sama-sama menonton pertunjukan itu, seraya beranjak pergi.

Saya pun tersentak, seakan disadarkan bahwa aktor yang tengah bermonolog dengan gaya melodramatik itu adalah seorang presiden. Presiden saya, yang berdasarkan penghitungan sementara, berhasil mengumpulkan suara terbanyak dalam pemilihan presiden yang baru saja usai. Presiden yang negerinya sangat luas dan rakyatnya beragam. Presiden yang negerinya sedang dilanda berbagai kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, hingga kesulitan akibat bencana alam dan penyakit. Presiden yang negerinya memerlukan seorang pemimpin yang sangat kuat untuk menyatukan rakyatnya menghadapi berbagai persoalan. Presiden yang harus kembali berupaya menyatukan bangsanya, setelah dalam Pemilu dan Pilpres yang baru lalu, terbagi-bagi dalam berbagai kelompok.

Dan, tiba-tiba saja, Blar … Blar … Dua bom berdaya-ledak tinggi mengoyak kesunyian pagi, di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriott. Sembilan orang tewas dan 53 orang luka-luka. Tentu saja semua orang terkejut dan nyaris tidak percaya dengan peristiwa tersebut, mengingat sudah hampir lima tahun rakyat Indonesia merasa aman dari serangan teroris. Sebelumnya, serangan teroris terjadi setiap tahun: Bom Bali I (tahun 2002); pemboman JW Marriott I (2003); pemboman di depan kedutaan besar Australia (2004); dan Bom Bali II (2005).

Orang-orang yang menyaksikan liputan langsung berbagai TV swasta nasional dari lokasi kejadian, kembali teringat pada kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang diduga berada di balik aksi pemboman tersebut. Apalagi mengingat Noordin M. Top, tersangka dalang di balik semua aksi teror itu hingga kini masih buron. Dari berbagai komentar di layar televisi, termasuk CNN (TV yang paling mumpuni di dunia pemberitaan) tidak ada yang mengaitkan aksi teror di Mega Kuningan jum’at pagi itu, dengan Pemilihan Presiden yang baru saja usai. Karena, Pilpres berlangsung damai, sejak masa kampanye hingga pemungutan suara. Kalaupun ada sejumlah protes atas kemungkinan terjadinya kecurangan, yang dilontarkan para capres yang mendapat suara lebih sedikit dari perolehan suara SBY-Boediono, itu juga dilakukan secara damai. Bahkan tanpa penggalangan massa, atau unjuk rasa di jalan-jalan.

Itu sebabnya, ketika Presiden SBY memulai pidatonya di halaman Istana Negara, Jum’at petang, banyak orang tidak mengira bahwa presiden yang amat ”santun” itu akan mengaitkan pemboman di Mega Kuningan dengan ketidakpuasan atas hasil Pilpres. Banyak orang berharap, presiden yang ahli bertutur itu, akan mengecam sekeras-kerasnya siapapun pelaku aksi teror, tanpa sindir sana, sindir sini. Lalu mengajak semua komponen bangsa, termasuk lawan-lawan politiknya di masa Pilpres berlangsung, untuk bersatu-padu bersama pemerintah guna melawan terorisme, seraya melupakan segala perbedaan yang ada.

Tetapi apa yang kemudian terjadi adalah pertunjukan monolog melodramatik yang mengecewakan, seperti yang telah diungkapkan Habib Rizieq Syihab, melalui SMS-nya di atas. Selain itu, bukankah para teroris akan merasa senang dengan pidato panjang sang presiden di sore itu? Menurut para pengamat terorisme, tujuan para teroris dalam melakukan aksi terornya, antara lain adalah untuk menebar rasa takut dan memperoleh perhatian sebesar-besarnya dari khalayak ramai. Sekarang, tujuan mereka berhasil, karena aksi mereka telah membuat seorang presiden dari negara besar menghiba-hiba di depan rakyatnya dalam keadaan panik, dan membuat rakyatnya saling curiga dan semakin dicekam ketakutan. Betul-betul menyedihkan.

Billy Soemawisastra

Survey ini dilakukan pada akhir 2001, pasca-serangan teroris terhadap gedung kembar World Trade Center (WTC) New York, Amerika Serikat, dan baru selesai pada penghujung 2007. Gagasan untuk membuat survey ini, dipicu oleh semakin tumbuhnya pandangan negatif masyarakat Barat (khususnya AS) terhadap umat Islam, akibat serangan teroris tersebut.

Pasca-tragedi WTC, diskriminasi atau kebencian terhadap kaum Muslim semakin meluas. Hasil jajak pendapat Gallup yang dilakukan pasca tragedi tersebut, menunjukkan, hampir separuh warga AS (44%) berpendapat bahwa kaum Muslim terlalu ekstrim dalam beragama, dan hampir seperempat (22%) penduduk AS tidak ingin bertetangga dengan orang Islam, karena orang Islam dianggap berbahaya. Hampir separuh warga Amerika, meragukan kesetiaan Muslim Amerika, terhadap Negara Amerika Serikat.

Kecaman-kecaman bernada kebencian terhadap Islam (Islamophobia) ini, sering ditunjukkan melalui berbagai media, termasuk wawancara-wawancara televisi. Orang Amerika tampaknya sudah menggeneralisasikan kaum Muslim sebagai umat yang anti-demokrasi, cenderung memusuhi Amerika, sehingga berpotensi menyerang Amerika melalui kegiatan terorisme.

Padahal, survey yang dilakukkan Gallup kemudian membuktikan bahwa sebagian besar umat Islam justru mengutuk terorisme, membenci anarkisme, dan mencintai sistem demokrasi. Adanya ketidaksukaan umat Muslim terhadap Amerika, itu lebih disebabkan standar ganda yang diterapkan Amerika Serikat dalam menghadapi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, terutama negara-negara Timur Tengah.

Prasangka buruk masyarakat Amerika terhadap umat Islam itu, ditepis oleh John L. Esposito dan Dalia Mogahed, sejak bab pertama buku ini. Diuraikan secara rinci, ajaran Islam yang sebenarnya mencintai kedamaian, sesuai dengan akar kata Islam yang berarti damai, dan bahwa Jihad mempunyai makna yang sangat luas, bukan hanya perjuangan bersenjata, dan tidak identik dengan terorisme. Bahkan dalam peperangan sekalipun, etika Islam melarang penyerangan terhadap warga sipil. Ajaran Islam yang diyakini sebagian besar kaum Muslim itu, tentunya sangat bertolak-belakang dengan tindakan anarkisme dan terorisme yang mengorbankan masyarakat sipil.

Hasil survey Gallup yang dilakukan pasca-tragedi WTC, membuktikan bahwa sebagian besar umat Islam di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim ternyata tidak menyetujui tindakan terorisme atau serangan terhadap penduduk sipil (74% di Indonesia, 86% di Bangladesh, 80% di Iran). Angka ini bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan sikap warga Amerika terhadap serangan terorisme. Hanya 46% masyarakat Amerika yang menganggap pengeboman dan serangan terhadap penduduk sipil tidak dapat dibenarkan. Sementara 24% warga Amerika percaya bahwa serangan semacam itu “sering atau terkadang bisa dibenarkan”.

Di bab pertama buku ini, ditunjukkan pula fakta-fakta bahwa sebagian besar umat Islam yang menyebar di sekitar 57 negara di dunia, justru berada di luar kawasan Arab, dan memiliki budaya lokal yang beragam. Muslim Arab hanya sekitar 20% dari keseluruhan populasi Muslim dunia. Fakta ini tampaknya penting dikemukakan karena masyarakat Barat beranggapan seakan-akan Islam identik dengan Arab, dan bangsa Arab dianggap menyukai kekerasan. Padahal bahkan di negara-negara Arab pun, survey Gallup menunjukkan, sebagian besar umat Islam mengaku “memiliki banyak cinta dalam hidupnya”. (95% responden Mesir dan 92% responden Arab Saudi). Ini berarti, sebagian besar umat Islam di mana pun lebih menyukai kedamaian, dan tidak suka dengan kekerasan.

Pada bab selanjutnya, diuraikan hasil survey mengenai pandangan Muslim terhadap demokrasi. Hasilnya ternyata mengejutkan, mengingat Barat selama ini menilai umat Islam anti-demokrasi. Di hampir semua negara yang disurvey, sebagian besar responden memilih sistem demokrasi, sebagai sistem yang layak menata kehidupan berbangsa dan bernegara mereka (95% di Burkina Faso, 94% persen di Mesir, 93% di Iran, dan 90% di Indonesia). Dukungan atas sistem demokrasi ini, ternyata pula cukup besar di kalangan radikal politik Muslim (50%). Kaum radikal politik Muslim menyatakan bahwa “bergerak menuju demokrasi ke pemerintahan yang lebih baik” akan meningkatkan kemajuan di dunia Arab/Muslim.

Muslimah Palestina.

Para responden di negara-negara yang disurvey, umumnya berpendapat bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Bahwa ada negara-negara berpenduduk mayoritas Islam (terutama di kawasan Arab) yang tidak menerapkan demokrasi, tidak berarti bahwa umat Islam anti-demokrasi. Sebaliknya mereka juga tidak percaya bahwa Amerika Serikat yang selalu menggembar-gemborkan diri sebagai pelopor demokrasi itu benar-benar menerapkan demokrasi. Hanya 24% persen responden di Mesir dan Yordania dan 16% di Turki yang percaya bahwa Amerika Serikat serius menegakkan sistem demokrasi. Kelompok terbesar yang tidak percaya atas konsistensi AS dalam berdemokrasi adalah Lebanon (54%), Sierra Leone (68%) dan Afghanistan (53%).

Yang paling tidak percaya bahwa AS benar-benar serius menerapkan demokrasi, adalah kaum radikal politik Muslim (72%). Tetapi kaum Muslim moderat pun sama-sama tidak percaya akan hal itu (52%). Itu lantaran Amerika Serikat memiliki standar ganda dalam hal penegakkan demokrasi dan hak-hak asasi manusia di negara-negara Arab/Muslim. Ketika ditanyakan kepada responden di 10 negara berpenduduk mayoritas Muslim, tentang cara mereka memandang Amerika, sifat paling kuat yang mereka asosiasikan dengan AS adalah: kejam (68%), agresif (66%), angkuh (65%) dan rusak moral (64%). Tetapi mereka juga mengakui bahwa Amerika Serikat maju dalam sains dan teknologi (68%).

Muslimah di Inggris.

Masyarakat Muslim umumnya sangat mengagumi kemajuan teknologi dan kebebasan berpendapat di negara-negara Barat. Bahkan Amerika Serikat, secara khusus dipandang sebagai negara yang mempunyai sistem peradilan yang jujur karena menghargai hak-hak asasi warganya. Tetapi mereka kecewa dengan kekejaman AS terhadap warga Muslim di Abu Ghraib, Guantanamo dan tempat-tempat lainnya. Sehingga Amerika pun dinilai munafik dalam hal penerapan hak-hak asasi manusia. Meskipun Amerika sering menggambarkan dirinya sebagai juara hak-hak asasi manusia di dunia.

Muslim di RR Cina.

Buku ini lebih ditujukan bagi masyarakat Barat, terutama Amerika Serikat, agar mengubah cara pandang mereka terhadap dunia Islam. Ini lantaran orang-orang Barat itu sebenarnya tidak mengenal ajaran Islam dan sikap hidup kaum Muslim yang sebenarnya. Masyarakat Amerika yang disurvey Gallup, umumnya menjawab “tidak tahu” ketika ditanyakan kepada mereka, apakah mereka tahu dan pernah mempelajari agama Islam dan sikap hidup kaum Muslim.

Proyek Raksasa Gallup World Poll untuk Membela Islam.

Apa yang dilakukan Profesor John L. Esposito dan Dalia Mogahed serta seluruh peneliti yang tergabung di lembaga survey tertua dan terbesar di dunia, Gallup World Poll, sehingga menghasilkan buku yang sangat komprehensif ini, benar-benar merupakan proyek raksasa. Survey yang berlangsung selama tujuh tahun itu tidak hanya dilakukan di seluruh negara berpenduduk mayoritas Muslim, tetapi juga di negara-negara yang penduduk Muslimnya tergolong minoritas, seperti di Eropa, Amerika Serikat, Amerika Latin, Cina, Jepang dan India.

John L. Esposito

Di negara-negara besar, yang 80% penduduknya atau lebih memiliki saluran telepon, survey dilakukan dengan menghubungi nomor telepon secara acak (Random Digit Dial, RDD). Situasi khusus ini antara lain dilakukan di Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Sedangkan di Negara-negara berkembang seperti sebagian besar Amerika Latin, bekas Negara-negara Uni Soviet, hampir semua Negara Asia, Timur Tengah dan Afrika, dipergunakan rancangan berkerangka wilayah, untuk wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka berlangsung sekitar satu jam untuk setiap responden, sedangkan wawancara via telepon berlangsung sekitar 30 menit. Populasi target meliputi semua individu berusia 15 tahun ke atas.

Dalia Mogahed

Hasilnya adalah sebuah buku yang sepenuhnya membela dunia Islam. Buku yang mengimbau dunia Barat agar mendekati dunia Islam dengan menaklukan hati kaum Muslim, bukan dengan kekuatan bersenjata. Berdasarkan hasil survey ini, John L. Esposito dan Dalia Mogahed, menyatakan tidak setuju atas teori “benturan peradaban” antara Islam dan Barat, seperti yang pernah dikemukakan Samuel P. Huntington dan para pendukungnya.

Benturan peradaban tidak mungkin terjadi karena sikap kaum Muslim terhadap masalah-masalah kekinian, hakikatnya tidak berbeda dengan sikap masyarakat Barat. Apalagi, berdasarkan hasil survey, mayoritas kaum Muslim di dunia adalah Muslim moderat. Kaum radikal Muslim hanya berkisar tujuh persen, dan mereka pun masih bisa didekati dengan pendekatan kemanusiaan, atau dengan menaklukan hati mereka.

Kaum radikal yang berpotensi melakukan tindakan terorisme jauh lebih sedikit lagi. Tindakan terorisme yang mereka lakukan pun sebenarnya tidak mempunyai relevansi dengan ajaran Islam, tetapi lebih berlatar-belakang politik. Bukti-bukti bahkan menunjukkan bahwa para teroris itu (termasuk yang meledakkan menara kembar WTC) bukanlah Muslim yang taat. Jika Barat mampu menaklukan hati kaum Muslim secara keseluruhan, potensi terorisme yang mengatasnamakan Islam, lambat-laun akan tereliminasi.

Billy Soemawisastra

[Foto-foto Muslim di RR Cina, Muslimah di Inggris dan Palestina, diambil dari: http://5pillar.wordpress.com, http://group.colgate.edu, dan www.theasiannews.co.uk]