Tanah Papua Zona Darurat (1)

4

Jumat, 15 Mei 2009 oleh Arthur John Horoni


Tulisan ini merupakan catatan perjalanan Arthur J. Horoni, yang pada pertengahan hingga penghujung Maret 2009, berkunjung ke Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Teluk Bintuni. Kunjungan Arthur ke wilayah ini, sebenarnya hanya untuk menemui para alumni pelatihan rakyat. Pelatihan yang sering diselenggarakan oleh Pelayanan Masyarakat Kota – Huria Kristen Batak Protestan (PMK-HKBP) Jakarta di berbagai daerah. Namun Arthur ternyata “disambut” Papua yang tengah (kembali) bergejolak, menuntut keadilan. Catatan perjalanan yang cukup panjang ini, kami bagi menjadi dua bagian.

Tanah Papua Zona Darurat, Bebaskan Rakyat Papua Barat dari Ancaman Militerisme, itulah bunyi spanduk yang diusung Komite Nasional Papua Barat (KNPB) ketika berdemo di Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), di Jayapura, Selasa, 10 Maret 2009. Spanduk lainnya yang dihiasi gambar bendera Bintang Kejora bertuliskan: Tuntut Kemerdekaan Bangsa Papua Barat. Tak pelak, di saat RI sibuk menghadapi pemilihan umum 2009, rakyat Papua melontarkan berbagai gugatan kritis atas ketidakadilan yang menimpa mereka.

papua1

Spanduk-spanduk para demonstran itu juga berbunyi: Bebaskan Tahanan Politik dan Narapidana Politik, Otsus Makar dan Segera Referendum.Salah seorang orator dalam demo berseru, ”Indonesia adalah pelanggar HAM terbesar. Karena itu, rakyat Papua harus merdeka!” Hal itu dilaporkan koran Radar Sorong, Rabu, 11 Maret 2009.

Di Manokwari, ibukota Provinsi Papua Barat, keinginan polisi untuk berdialog dengan massa dari Dewan Adat Papua (DAP) wilayah Kepala Burung yang beberapa waktu lalu menggelar demo, ditanggapi positif. Yan Christian Warinussy, SH, pengacara dari Ketua DAP Barnabas Mandacan dan Ketua Komite Nasional Pemuda Papua, Jhon Waijo, yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan makar menyatakan, dialog yang bertujuan memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait penetapan tersangka sah-sah saja. Itu penting dilakukan agar tak terjadi kesalahpahaman (Radar Sorong, Rabu 11 Maret 2009).

Namun, dalam perkembangan kasus itu, Ketua DAP telah membantah 10 barang bukti yang disodorkan polisi (Cahaya Papua, Jum’at, 13 Maret 2009). Barnabas Mandacan mengaku tak mengenali 10 barang bukti yang dimaksud, antara lain, surat pemberitahuan kegiatan perayaan HUT Bangsa Papua Barat 1 Desember 2008, seruan dari Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), dan surat Deklarasi Papua Barat. Di sisi lain, John Warijo cuma mengakui tiga dari sepuluh barang bukti. Oleh kenyataan tersebut, Yan Christian Warinussy meminta ketegasan pihak kepolisian untuk serius menyelesaikan kasus ini sampai ke pengadilan.

Di tengah situasi itu, KSU Teresa, kelompok perempuan di kawasan Sanggeng, Manokwari yang dipimpin Merry Warinussy SH, masih menggeliat. Bertemu sang ketua di warung kelontong di Sanggeng itu, ada kisah tentang kampanye terselubung partai tertentu di antara ibu-ibu anggota kelompok. Di tengah pertemuan para tetangga bisa saya membonceng pesan sponsor.

masy-bintuni

Merry telah menyelesaikan kuliah hukumnya di Malang dan kini bermaksud melanjutkan ke bidang studi notaris. Kelompok KSU Teresa pernah terlibat dalam Lokakarya Capacity Building Organisasi Perempuan Papua yang diselenggarakan oleh PMK HKBP Jakarta bekerjasama dengan Sinode Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP) pada Oktober 2006 dan Desember 2007, atas dukungan Kairos, Canada.

Kabupaten Teluk Bintuni: Rakyat Sebyar Menggugat BP Tangguh

Kabupaten Teluk Bintuni berdiri sejak 2003, luas wilayah 18.658 km², berpenduduk sekitar 40 ribu jiwa. Kabupaten ini terbagi atas 10 distrik (kecamatan), 2 kelurahan dan 95 kampung (setingkat desa).

Kawasan itu kini telah menjadi wilayah eksploitasi sumber daya alam. Dari berbagai sumber yang dapat dilacak melalui internet, saat ini setidaknya terdapat 11 HPH (Hak Pengusahaan Hutan), 2 HTI (Hutan Tanaman Industri), dan 2 perusahaan tambang. Ironisnya, meskipun ada investasi asing dan domestik di industri kehutanan, perkebunan, perikanan juga eksplorasi minyak dan gas, kehidupan rakyat setempat tidak beranjak baik, bahkan hampir tak memiliki akses pada semua investasi tersebut.

Gas alam cair (Liquified Natural Oil -LNG) yang melimpah di bagian utara Teluk Bintuni adalah alasan utama pembangunan proyek Tangguh. Gas alam ini diperkirakan akan menjadi sumber bagi kebutuhan LNG global terpenting dengan sasaran pasar Korea, China dan Amerika Utara. Pemerintah Indonesia menetapkan BP Indonesia sebagai pengelola LNG ini dengan nama Proyek Tangguh. Oleh kehadiran proyek ini, sembilan desa (kampung) di wilayah Teluk Bintuni terkena dampak secara langsung (Direct Affected Village –DAV).

peta_bintuni

Kampung-kampung itu antara lain Tanah Merah, Saengga dan Onar. Kampung Tanah Merah dibeli proyek menjadi wilayah produksi, penduduknya di relokasi ke Tanah Merah Baru (TMB) dan sebagian lagi kembali ke kampung di Saengga dan Onar. Kendati BP mengklaim dirinya memiliki tanggung jawab terpadu terhadap manajemen lingkungan di seantero proyeknya seraya menggandeng komunitas lokal sebagai partner dalam pengembangan proyeknya, dampak negatif kehadiran proyek ini mulai terungkap di kawasan DAV.

Dampak itu antara lain, degradasi lingkungan oleh pembabatan hutan mangrove yang dengan sendirinya mengancam keanekaragaman hayati, ketidaksiapan warga yang direlokasi menyusun kehidupan baru, yang walau menghuni rumah cantik dari kayu seharga lebih dari Rp, 300 juta per unit, namun kehilangan mata pencaharian (petani dan nelayan), serta persoalan ganti rugi tanah yang merugikan rakyat setempat.

BP Tangguh yang konon memiliki falsafah tanggung jawab sosial, dalam pelaksanaan Proyek LNG Tangguh dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial, terkesan pongah. Posisi rakyat dalam proyek ini tak jelas, apakah sebagai komponen pelaku utama, atau sebatas menikmati tetesan hasil atau sekedar menjadi penonton saja. Yang jelas sebagian telah menjadi pelengkap penderita, misalnya warga kampung Tanah Merah Baru yang dijanjikan berbagai fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, pelatihan ketrampilan, penataan mata pencaharian sesuai rencana Program Sosial Terpadu BP Tangguh, namun kini hidup mereka merana, karena janji dicederai dusta.

bp tangguh

Di sisi lain, proyek yang merambah kawasan daratan (onshore) di Distrik Sumuri, ternyata menyedot hasil lepas pantai (offshore) di Distrik Aranday, tanah adat suku Sebyar. Kabupaten Teluk Bintuni adalah kawasan hak adat dari tujuh suku, yakni, Sumiri, Irarotu, Wamesa, Kuri, Sebyar, Moskona dan Soug. Kenyataan ini mengisyaratkan kepada siapa seharusnya BP Tangguh membangun relasi.

Ikhwal sepak terjang BP Tangguh ini, terungkap tatkala tokoh-tokoh masyarakat Sebyar, Wamesa, pemuda Bintuni, perempuan dan warga gereja menjadi partisipan Lokakarya Penguatan Organisasi Rakyat, 22-25 November 2008 silam. Sekitar 18 partisipan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sebagai kerjasama PMK-HKBP Jakarta dengan Sinode GKI di Tanah Papua, di gedung Gereja Sion, Sibena, Bintuni.

Dalam diskusi yang berlangsung hangat saat itu, tokoh perempuan dari Sebyar, menggugat BP Tangguh yang brelaku tidak adil kepada komunitas mereka. Padahal 6 sumur gas proyek itu berada di kawasan adat suku mereka. Salah satu hasil lokakarya adalah, penguatan masyarakat adat mulai dari basis masing-masing, agar mampu memperjuangkan hak-hak mereka.

kepala burung

Masyarakat Sebyar yang dipimpin antara lain oleh tokoh perempuan, Anny M. Bauw, melakukan aksi secara bertahap, dimulai dengan pembenahan kelompok, mengumpulkan informasi tentang apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat 7 suku, antara lain uang toki (ketuk) pintu Rp 60 M, sampai kepada demonstrasi pada 10 Maret 2009. Saat itu mereka menyegel Kantor BP Tangguh di Bintuni. Berbarengan dengan penyegelan itu, kelompok lain naik longboat ke pusat LNG Tangguh. Mereka tak sempat berorasi di LNG Tangguh untuk menyampaikan aspirasi: karena dihempang aparat keamanan dengan alasan, aspirasi itu telah dibacakan oleh Ketua LMA Sebyar, Djamaluddin di Bintuni.

Tindakan Ketua LMA itu menggusarkan gerakan rakyat Sebyar, karena di luar skenario. Anny Bauw yang akrab disapa Mama Anny, menceritakan gerakan rakyat Sebyar ketika bertemu utusan PMK-HKBP Jakarta, di Bintuni, 15 maret 2009. Saat itu Mama Anny ditemani oleh Sogare, Agnes serta Octo.

Tuntutan Rakyat Sebyar terhadap BP Tangguh antara lain terungkap dalam pernyataan sikap mereka sebagai berikut: 1) Pemerintah dan pihak BP TANGGUH, BP INDONESIA, BP MIGAS harus menghormati dan menghargai Hak Adat kami orang SEBYAR/ Masyarakat Adat Suku Besar SEBYAR KEMBERANO DAMBANDO selaku pemilik Sumber Daya Alam Gas Bumi; 2) BP TANGGUH. segera pastikan pembayaran uang KETUK PINTU sebesar Rp. 60.000.000.000,-, dan bukan enam milyar yang dibayarkan sebelum produksi PERDANA dilakukan;

3) Hasil 10% kotor/hari dalam triwulan dan 30 % royalty/ tahun agar setiap bulan disalurkan melalui rekening masyarakat masing-masing;4) Sebelum produksi perdana dilaksanakan, maka 10 % kotor/hari dalam triwulan dan 30 % ROYALTY/tahun haru sudah terhitung mulai tanggal pelaksanannya; 5) Kami minta BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera menjawab atau menyetujui pembagian 10 % Royalti bersih/hari dalam/triwulan dengan pernyataan hitam diatas putih bermeterai sebelum produksi perdana dilakukan;

6) BP TANGGUH BP INDONESIA BP MIGAS segera merubah dan memperbaiki nama SUMUR FURUWATA dikembalikan menjadi nama sumur NAMBUMBI dI Wilayah SEBYAR. dilihat secara fotografi daerah, wilayah FURAWATA berada dipertengahan antara diskrik BABO dan Kabupaten KAIMANA; 7) BP TANGGUH, BP MIGAS BP INDONESIA segera merevisi kembali AMDAL. dan membuat kontruksi kerja baru sama halnya dengan kontruksi yang ada di wilayah Pantai Selatan Kampung Tanah Merah Distrik Sumur Kabupaten TELUK BINTUNI;

8) Secara transparan, kami minta kepada BP INDONESIA, BP TANGGUH BP MIGAS serta PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, PEMERINTAH DAERAH untuk meninjau kembali Penandatanganan MoU yang dibuat persetujuannya di BALI; 9) Pembangunan TRAIN TIGA DAN EMPAT harus dibangun di wilayah Tanah Adat SUKU BESAR SEBYAR KEMBARANO DAMBANDO;

10) Perekrutan Tenaga Kerja secara transparan dan diutamakan Putra Putri asli SEBYAR . Sebagai Tenaga OPERATOR KILANG, STAF (Admin), dan tempat-tempat penting di perusahaan; 11) Kami mina kepada Pihak BP TANGGUH untuk menggunakan Kontraktor Lokal atau Sub Kontraktor yang berada di Kabupaten TELUK BINTUNI di dalam Project BP LNG SITE;

12) BP TANGGUH segera memfasilitasi biaya Pendidikan khususnya Putra/Putri Suku BESAR SEBYAR Nama dan Marga/Kerek (jelas) untuk di sekolahkan di SMK MIGAS, AK MIGAS dan Program Jenjang S1, S2, dan S3 ,di dalam Negeri maupun di Luar negeri; 13) Semua Kegiatan BP TANGGUH segera dihentikan mengenai PBM untuk sementara waktu, di LIMA KAMPUNG yang terkena dampak langsung(DAV), sebelum ada realisasi yang helas antara pihak perusahaan dengan masyarakat adat SUKU BESAR KEMBERANO DAMBANDO;

14) Poin 1 sampai poin 3 harus dinyatakan dengan Perjanjian/ Pengakuan Hitam di atas PUTIH (Tertulis/Bermeterai) sebelum Produksi PERDANA dilakukan; 15) Pernyataan ini dibuat dan dijawab dalam hati ini saat Pembacaan Surat Pernyataan ini; 16) Kami Masyarakat Adat SUKU SEBYAR menyatakan dengan TEGAS segera Menghapus NAMA YAYASAN BINTUNI BERSAMA, karena tidak sesuai dengan hasil keputusan Gelar Alas Tikat Adat dI Ibu Kota Distrik ARANDAY Kabupaten TELUK BINTUNI.

Belajar dari kasus BP Tangguh itu, Pak Menci, tokoh dari suku Moskona, yang kini menjadi pelaksana ketua LMA 7 suku di Kabupaten Teluk Bintuni, menjadi lebih waspada berhadapan dengan investor yang ingin mengelola pertambangan.

Di wilayah tanah ulayat Suku Muskona terdapat kawasan yang menyimpan batu bara. Terhadap investor yang tertarik kepada pertambangan batu bara itu, Suku Muskona menurut Bapak Menci menetapkan berbagai persyaratan, antara lain: rakyat harus mendapatkan pembagian saham, terlibat dalam manajemen pengelolaan serta pembagian keuntungan yang jelas. Ia juga menuntut AMDAL yang baik dan benar, serta penandatanganan MOU harus di Bintuni, bukan di Jakarta.

Arthur J. Horoni

4 thoughts on “Tanah Papua Zona Darurat (1)

  1. Pambudi Nugroho mengatakan:

    Assalamualaikum,

    Shalom ,
    Apa kabar bung Billy, Bung Arthur ??
    Saya terus menanti dan berharap tulisan bung yang mencerahkan itu belum kunjung diposting jua , hehe..

    Dari blog bung inilah, spiritualitas saya lahir untuk belajar ngeblog dan menjadi pewarta bagi umat, agar kehidupan menjadi lebih bermakna.

    Tuhan memberkati kesehatan bung sekeluarga.

  2. Sagiputra mengatakan:

    Terima kasih untuk tulisan tentang Papuanya bung Arthur. Perjuangan masih panjang… Lanjutkan pro rakyat..supaya lebih cepat (….) lebih baik!

  3. m papuaku yang tercinta dan terpesona alamku negeriku yang selalu saja gagah berani DAN SAAT INI saya TELUSURIDI TANAH FIRDAHUS TANAH YANG HILANG ini melihat bahwa selalu saja diteror di nodai. di rampas.di tindas.di bodohi. caki, makai, dan adanya PTFI freeport ini mengancurkan masyarakat yang tidak bersalah di tangkap, di teror apakah ini benar atau salah menurut saya bahwa itu tidak adil di mata dunia dan di mata internasional sebab hal ini saya lihat mata kepala saya sendiri bahwa beberapa anak yang di tangkap itu adalah masyarakat sipil . dan hukum di indonesia ini tidak laku ,hukum cacat/ hukum karet soalnya apa saya katakan hal seperti ini yang salah dibenarkan yang benar di salah ini sangat memperhatinkan oleh masyarakat dimana berada. dan apakah pelaku sebenarnya siapa? benar- benar OPM/TPM ataukah TNI POLTRI dan solusinya apa yang harus di lakukan oleh seluruh masyarakat papua baik LSM>lEMASA, LEMASKO,BAHKAN BEBERAPA LEMBAGA YANG ADA DISANA?
    AKHIRNYA tuHAN YESUS MENYERTAI SEMUA BANGSAKU PAPUA

  4. Laura Yolanda Harling mengatakan:

    I LOVE PAPUA IS THE BEST…………..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kuncen Jagat Alit

Rubrikasi

Pustaka Gagasan

Sekedar Maklumat

Tidak ada larangan untuk mengutip berbagai tulisan yang termaktub di Jagat Alit, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Tetapi mohon cantumkan nama penulisnya dan sebutkan nama situsnya: jagatalit.com. Kejujuran Anda, sangat kami hargai.

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 18 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: